Majukan Umat, Wapres Ma’ruf Dorong Peran Aktif Ormasi Islam di Sektor Ekonomi Syariah
Jakarta – Ekonomi syariah dipercaya menjadi salah satu instrumen penting dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi tersebut. Untuk itu, diperlukan peran aktif organisasi masyarakat Islam untuk mendorong kemajuan umat sehingga dapat turut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.
“Bagaimana HIKMAT itu menjadi lembaga yang menjadi lokomotif perbaikan, perubahan, penggerak kelompok kecil yang memiliki berbagai kreatif-kreatif, di dalam dakwah, di dalam menumbuhkan ekonomi [dengan] membangun cara berpikir yang kritis, inovatif, berpikut yang tidak tekstual, tetapi tetap ber-manhaj bukan liberal,” imbau Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menerima pengurus Himpunan Ikatan Keluarga Mahasiswa Alumni Tebuireng (HIKMAT) Jabodetabek, Karawang, dan Serang melalui konferensi video di Jakarta, Kamis (24/02/2022).
Lebih jauh Wapres mengungkapkan, untuk membangun ekonomi syariah, pemerintah telah menginkubasi para pengusaha-pengusaha yang berbasis ekonomi syariah. Ia pun menyambut baik para santri yang telah memulai usaha, serta mengajak untuk berpartisipasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi syariah.
“Pengusaha syariah kita bangun melalui inkubasi-inkubasi di berbagai daerah, ditumbuhkan, dimunculkan, disemai kemudian ditingkatkan yang sudah ada, dibesarkan,” tuturnya.
Selanjutnya Wapres mengimbau, sesuai dengan ajaran agama, agar melakukan perubahan dari usaha konvensional menjadi usaha berprinsip syariah.
“Kemudian juga bagaimana memigrasikan, menghijrahkan yang sekarang masih berada di konvensional menjadi ke syariah, ini lah hal yang sedang kita bangun, para mahasiswa juga harus menyiapkan diri ke arah sana,” ucapnya.
Menurut Wapres, apabila gerakan para santri tersebut dapat berjalan dengan baik, Wapres optimis ekonomi umat Islam akan melaju pesat dan semakin berkembang, karena potensi yang dimiliki umat Islam begitu besar.
“Nanti saya kira umat kita akan menjadi umat yang menjadi kuat, menjadi besar, seperti pohon yang terus berkembang cepat besar, berdahan, berbuah, kemudian yang menanam sendiri menjadi terheran-heran, karena dia berkembang begitu cepatnya,” terangnya.
“Kuncinya, itu minta tolong kepada Allah, jangan lemah, artinya harus ada kebangkitan, bangkit dengan mengerahkan semua potensi yang kita miliki, potensi umat besar tetapi tidak terkelola dengan baik,” sambungnya.
Wapres pun meyakini bahwa kemakmuran umat Islam itu bisa dicapai, dengan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
“Kunci-kunci untuk bisa membangun masyarakat utk makmur itu saya kira itu SDM yang unggul yang bisa memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di lingkup pendidikan tinggi, universitas, ataupun juga keterampilan-keterampilan melalui pelatihan-pelatihan ini yang harus kita kembangkan,” tegasnya.
Meningkatkan kualitas SDM, lanjutnya, dapat dilakukan para santri dengan membangun dakwah yang konstruktif, salah satunya melalui media daring. Untuk itu, santri harus dapat memanfaatkan media.
Selain itu, Wapres juga menekankan, agar dalam mengembangkan ilmu tidak hanya dihapami secara tekstual, namun harus dapat dikembangkan, diaktualisasi, didinamisasi pada pemikiran, mengembangkan dan memahaminya secara lebih kontekstual.
Wapres pun berharap agar para santri, sebagai orang yang dianggap memahami ajaran-ajaran agama dapat berperan dalam merubah, memperbaiki dan memberi solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Saya berharap santri tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi menjadi tokoh-tokoh perbaikan, tokoh-tokoh perubahan, problem solver, tokoh-tokoh yang menyelesaikan masalah di masyarakat,” harapnya.
Sebelum mengakhiri pertemuan tersebut, Wapres memberikan apresiasi kepada para alumni Tebu Ireng atas komitmen untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan menginisiasi terbentuknya alumni Tebuireng ke dalam HIKMAT.
“Oleh karena itu saya mengapresiasi terhimpunnya santri alumni Tebuireng ini ke dalam HIKMAT,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum HIKMAT Jangky Dausat melaporkan bahwa HIKMAT dibentuk sebagai wadah para santri alumni Tebuireng yang melanjutkan Pendidikan sebagai mahasiswa di daerah Jabodetabek, Karawang dan Serang untuk saling bersinergi dalam nuansa kebersamaan dan kekeluargaan, mengembangkan potensi kreativitas dan keterampilan alumni dalam bidang keagamaan, keilmuan, sosial, masyarakat dan bidang-bidang lainnya.
“Program kerja kami melakukan silaturahmi dan membangun komunikasi antar alumni, membangun sinergi dan kolaborasi antar alumni, ikut serta dalam menyebarkan ajaran agama ahli sunnah wal jamaah melalui gerakan kemahasiswaan, mengadakan kajian keilmuan mengenai problematika yang ada dalam lingkup masyarakat, serta kegiatan sosial lainnya,” urainya.
Selanjutnya, Anggota HIKMAT, Muhammad Ainul Khaq menyampaikan bahwa puluhan santri khususnya alumni Tebuireng telah menjalankan amanah Wapres untuk menjadi santripreneur dengan memulai usaha yang berbasis syariah. Ia berharap Wapres dapat memberikan arahan agar dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional dari sektor UMKM.
“Kami juga mohon bimbingan arahan dari Kiai agar dapat mengembangkan usaha-usaha kami sendiri terutama di kalangan santri alumni Tebu Ireng. Sehingga dapat mewujudkan santripreneur yang berkualitas dan berintegritas serta dapat membantu dalam pemulihan ekonomi di negara ini,” pintanya.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
