Connect with us

Mahfud: Pemerintah Sudah Bahas Otsus dengan Majelis Rakyat dan Tokoh Papua, Mayoritas Tak Mempersoalkan

Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan bahwa pemerintah sudah membahas otonomi khusus (otsus) Papua dengan majelis dan para tokoh masyarakat Papua. Mahfud menyimpulkan bahwa 90% lebih masyarakat Papua tidak mempersoalkan otsus.

“Kita sudah komunikasi dengan berbagai pihak juga, sudah membahas pandangan-pandangan dari majelis rakyat Papua dari pada tokoh-tokoh masyarakat. Pada kesimpulannya lebih dari 90% rakyat Papua tidak mempersoalkan otsus,” kata Mahfud saat jumpa pers secara daring, Jumat (2/10/2020).

Mahfud menuturkan hanya beberapa orang tertentu yang menolak otsus Papua kemudian melempar ketidaksetujuan itu sampai ke luar negeri yang kemudian kembali dilempar ke Indonesia. Mahfud lantas menyindir hanya orang yang berlarian yang menolak otsus Papua.

“Itu kan yang ngomong ‘hentikan otsus, nggak usah diperpanjang’ hanya orang tertentu saja dan medsos tertentu, lalu dipantulkan ke luar negeri, dikirim lagi ke sini. Tapi kan kita orang Indonesia, jadi kita ke dalam hampir tidak ada yang menolak itu, otsus itu kecuali orang yang lari-lari saja pada umumnya,” kata Mahfud.

Mahfud menegaskan pemerintah tidak memperpanjang otsus Papua. Sebab, otsus Papua sudah berlaku tanpa perlu adanya perpanjangan.

“Kesimpulan pemerintah, nggak ada perpanjangan otsus papua, karena sudah berlaku tanpa diperpanjang. Jadi jangan spekulasi, kami menolak perpanjangan otsus, memang nggak diperpanjang otsus Papua itu. Karena memang sudah berlaku tanpa harus diperpanjang sejak diundangkan,” ucapnya.

Mahfud mengatakan pemerintah hanya akan merevisi undang-undang soal dana otsus Papua. Sebab, dikatakan Mahfud, masa berlaku dana otsus akan berakhir pada 2021.

“Apa yang dilakukan pemerintah terhadap rancangan revisi UU otsus Papua mengakhiri atau memperpanjang UU, tapi merevisi pasal 34 tentang dana otsus. Dana otsus itu sudah habis masa berlaku tahun 2021. Sehingga kalau sekarang nggak direvisi, pasal 34 itu dana nggak ada yang sah secara hukum,” ujar Mahfud.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hari Ini Bertambah 5.702 Orang, Kini Tercatat Total Ada 1.577.526 Kasus Covid-19 di Indonesia

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah memperlihatkan data bahwa penularan virus corona masih terjadi, sehingga kasus Covid-19 terus bertambah. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Selasa (13/4/2021), terdapat 5.702 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 hingga saat ini ada 1.577.526, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satgas Covid-19 melalui data yang diterima wartawan pada Selasa sore. Data juga bisa diakses melalui situs Covid19.go.id.

Data pemerintah juga menunjukkan bahwa terdapat penambahan pasien Covid-19 yang sembuh. Dalam sehari, jumlahnya mencapai 6.349 orang. Sehingga, total pasien yang sembuh setelah terinfeksi virus corona kini berjumlah 1.426.145 orang sejak awal pandemi.

Akan tetapi, masih ada kabar duka dengan adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Pada periode 12-13 April 2021, terdapat 126 pasien Covid-19 yang tutup usia. Dengan demikian, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia kini mencapai 42.782 orang.

Melihat data tersebut, maka saat ini tercatat ada 108.599 kasus aktif Covid-19 di Tanah Air. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini ada 58.450 orang yang berstatus suspek.

Kasus baru pada periode ini diketahui setelah pemerintah memeriksa 77.522 spesimen dalam sehari. Pada saat bersamaan, ada 50.641 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah memeriksa 13.489.825 spesimen dari 9.060.658 orang yang diambil sampelnya. Dengan catatan, satu orang bisa diambil sampelnya lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 kini sudah tercatat di 510 kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia. Artinya, sudah lebih dari 99 persen wilayah di Tanah Air yang terdampak penularan virus corona.

Baca Selengkapnya

BERITA

PT KAI Izinkan Penumpang Commuter Line Makan-Minum Saat Berbuka Puasa

Oleh

Fakta News
tanah abang

Jakarta – PT KAI Commuter memperbarui aturan penumpang selama di dalam KRL selama Ramadhan. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan para pengguna KRL diizinkan makan dan minum di dalam KRL khusus untuk waktu berbuka puasa.

“Selama bulan puasa, KAI Commuter memperbolehkan para pengguna untuk makan dan minum di dalam KRL khusus pada waktu berbuka puasa hingga satu jam setelahnya. KAI Commuter mengajak para pengguna yang hendak makan dan minum untuk berbuka puasa tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Para pengguna kami imbau untuk berbuka puasa dengan minuman dan makanan ringan secukupnya,” ujar Anne melalui keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).

Anne mengatakan jam operasional KRL Jabodetabek dimulai pada pukul 04.00 hingga 22.00 WIB. Jumlah perjalanan KRL Jabodetabek setiap hari ada 983.

“(Sebanyak) 22 perjalanan KRL per hari mulai pukul 05.05 WIB hingga 19.10 WIB di wilayah Yogyakarta-Solo. Seluruh layanan KRL juga berlangsung dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” ucapnya.

Anne memprediksi kepadatan penumpang di pagi hari akan terjadi pada pukul 06.00-07.00 WIB. Sedangkan pada sore hari kepadatan penumpang diperkirakan terjadi pada pukul 16.00-17.00 WIB.

“KAI Commuter mengajak kepada para pengguna KRL untuk merencanakan kembali perjalanannya pada Bulan Ramadhan ini agar terhindar dari kepadatan di dalam KRL,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anne mengimbau kepada para penumpang untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Menurutnya, pemberlakuan protokol kesehatan juga sudah diterapkan di seluruh stasiun dengan mengecek suhu tubuh penumpang, meminta untuk menjaga jarak, dan wajib menggunakan masker.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menpan RB Nilai Pencegahan Korupsi Aspek Perizinan dan Tata Niaga Secara Umum Sudah Cukup Tinggi

Oleh

Fakta News
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, capaian strategi nasional pencegahan korupsi terkait penguatan pemanfaatan basis data di bidang perizinan dan tata niaga di Indonesia sudah cukup tinggi.

Menurut Tjahjo, pencegahan korupsi mencapai 93,54 persen namun masih memiliki kendala dalam implemantasinya. Tjahjo mengatakan, kendala tersebut masih terjadi karena masih belum adanya sanksi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sehingga muncul sejumlah korporasi yang tidak patuh membuat laporan.

“Kendala dan tantangan adalah tidak patuhnya koorporasi melaporkan ke website yang ada adalah karena tidak ada mekanisme sanksi yang diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Tjahjo dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Politisi PDI-P itu juga menjelaskan, pencegahan korupsi dalam aspek perizinan dan tata niaga secara umum juga sudah cukup tinggi. Secara khusus, dalam aspek perizinan dan tata niaga yang berkaitan dengan nomor induk kependudukan (NIK) capaiannya sudah di angka 89,99 persen.

“Fokus pertama yang berkaitan dengan perizinan dan tata niaga yaitu berkaitan nomor induk kependudukan dan bantuan sosial, itu capaian sudah sampai 89,99 persen,” ucapnya.

Kemudian, di aspek yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis sudah mencapai 93,23 persen. Selanjutnya, dalam sistem manajemen anti penyuapan walaupun masih belum sempurna namun, sudah mencapai angka 96,02 persen. Ia pun mengapresiasi jajaran KPK yang terus melakukan tugasnya ke semua instansi pemerintah di daerah.

“Sistem manajemen anti penyuapan walau di sana sini masih tedapat lobang-lobang tapi Alhamdulillah sudah bisa mencapai 96,02 persen,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga memaparkan proses sistem pencegahan korupsi di aspek perizinan dan tata niaga terkait database Kawasan hutan. Ia mengatakan proses yang dilakukan sudah mencapai 91,20 persen.

Selain itu, terkait pecepatan pelaksanaan online single submission di tingkat daerah dan pusat sudah mencapai 94,4 persen. Lalu, Tjahjo juga mengatakan menegnai masalah implementasi kebijakan 1 PK, masih mencapai 68,57 persen. Menurut dia, kendala yang kerap terjadi berkaitan dengan data hingga lampiran peta digital.

“Memang kendala dan tantangan berkaitan dengan data SK, lampiran peta, peta digital, terutama izin yang diterbitkan sebelum tahun 2013 banyak yang belum terkdokumentasi dengan baik,” kata dia.

Baca Selengkapnya