Libatkan Puluhan Pekerja Seni Tanah Air, Kemendikbud Luncurkan Podcast Sandiwara Sastra
Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan siniar atau podcast Sandiwara Sastra sebagai inovasi dan bagian dari Program Belajar dari Rumah pada masa pandemi Covid-19. Podcast Sandiwara Sastra ini bekerjasama dengan Titimangsa Foundation dan Kawankawan Media dengan melibatkan puluhan pekerja seni Tanah Air yang akan disiarkan di Spotify @BudayaKita.
“Sastra menempati posisi penting dalam pemajuan budaya dan pembentukan karakter bangsa,” ujar Nadiem dalam taklimat (pengarahan) media secara daring di Jakarta, Senin 6 Juli 2020.
Dia menambahkan karya sastra pada hakikatnya tercipta dari situasi dan pergulatan diri, pengalaman, pengamatan, serta pemaknaan situasi dan latar belakang sejarah. Melalui tokoh-tokoh dalam karya sastra, masyarakat dapat mengenal lebih dekat sifat kemanusiaan.
“Seperti sekarang ini, pandemi memberi waktu bagi kita memetik makna dan belajar menjadi manusia kuat yang mampu menyongsong masa depan,” kata Nadiem.
Nadiem menambahkan, Sandiwara Sastra bukan hanya menjadi sebuah karya seni dan inovasi tapi juga jalan untuk mengangkat literasi.
Sandiwara audio siniar ini dapat disimak mulai 8 Juli 2020 pukul 17.00 WIB melalui podcast audio Spotify @BudayaKita yang masing-masing berdurasi 30 menit dan juga akan disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Saya mengajak seluruh pelajar dan mahasiswa kembali menghidupkan dan mengenal karya sastra terbaik Indonesia melalui Sandiwara Sastra,” katanya.
Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, mengatakan alih karya sastra dari buku ke medium audio ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menghidupkan kembali karya sastra Indonesia.
“Melalui Sandiwara Sastra, Kemendikbud memiliki misi untuk memantik minat masyarakat dalam mengenali lebih dalam budaya dan karakter manusia Indonesia,” kata Hilmar.
Happy Salma selaku produser sekaligus pendiri Titimangsa Foundation mengatakan dalam situasi pandemi, Sandiwara Sastra menjadi alternatif bagi terus berlangsungnya proses penciptaan karena pertemuan aktor dengan karya sastra semakin mengasah perasaan serta intelektualitas.
Aktor-aktor yang terlibat diantaranya adalah Reza Rahadian, Marsha Timothy, Lukman Sardi, Vino G. Bastian, Iqbaal Ramadhan, Najwa Shihab, Happy Salma, Chicco Jerikho, Widi Mulia, Arswendy Bening Swara, Kevin Ardilova, Pevita Pearce, Jefri Nichol, Adinia Wirasti, Atiqah Hasiholan, Rio Dewanto, Maudy Koesnaedi, Christine Hakim, Asmara Abigail, Mathias Muchus, Ario Bayu, Nicholas Saputra, Tara Basro, Eva Celia, Nino Kayam, Lulu Tobing, dan Oka Antara.
Puluhan pekerja seni itu menjadi pengisi suara di masing-masing episode yang berbeda. Setiap episode melibatkan 3 sampai 4 orang. Rencananya akan ada 10 episode namun tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan jika antusias masyarakat begitu besar terhadap karya sastra Indonesia yang dikemas kembali dalam bentuk sandiwara audio.
“Dalam karya sastra kita bisa melihat jalinan cerita yang dihadirkan tidak jarang melibatkan banyak hal, bukan hanya dari segi bahasa namun ada sejarah, sosiologi, antropologi, geografi bahkan juga politik, maknanya pun menjadi dokumen penting untuk dipelajari,” kata Happy Salma.
Dari kehadiran Sandiwara Sastra yang disutradarai oleh Gunawan Maryanto ini, diharapkan karya sastra bisa diminati kembali khususnya oleh para pelajar dan anak muda. Beberapa karya sastra yang dipilih antara lain novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, cerpen Mencari Herman karya Dee Lestari, novel Helen dan Sukanta karya Pidi Baiq, cerpen Kemerdekaan karya Putu Wijaya, novel Lalita karya Ayu Utami, dan cerpen Berita dari Kebayoran karya Pramoedya Ananta Toer.
(edn)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
