Connect with us
Aktivitas Gunung Agung

Langkah KemenPUPR Antisipasi Infrastruktur Rusak

Beberapa bantuan air minum dan sanitasi dari Kementerian PUPRFoto: Kementerian PUPR

Jakarta – Sebagai salah satu negara yang memiliki ratusan gunung berapi, Indonesia sepatutnya tak canggung lagi menghadapi bencana alam ini. Peristiwa meletusnya gunung berapi pun bukan sekali-dua kali, sehingga sangat wajar bila segala sesuatunya bisa dipersiapkan matang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun berupaya bergerak cepat menanggapi meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Agung di Bali. Salah satunya dengan menjamin distribusi perlengkapan air minum dan sanitasi.

KemenPUPR mengklaim telah mendatangkan sebagian besar perlengkapan dari tempat penyimpanan tanggap darurat KemenPUPR di Surabaya dan Bekasi sejak Minggu (24/9) lalu. Distribusi tersebut dilakukan di 5 lokasi pengungsian utama, yaitu Tanah Ampo, GOR Sueca Pura, Ulakan, Manggis, dan Les Buleleng. Adapun berbagai bantuan perlengkapannya meliputi mobil toilet, mobil tangki air, tenda darurat, hidran umum, WC knockdown, dan sumur bor.

Dalam upaya mendukung BPBD Provinsi Bali, dibentuk juga pos siaga bencana Gunung Agung. Pos siaga tersebut berada di Balai wilayah Sungai Bali Penida (pos utama) dan pos taktis lapangan di Kantor O&P Tukad Unda.

Selain perlengkapan air minum dan sanitasi, KemnPUPR melalui BBPJN VIII juga menyiagakan alat berat berupa 3 unit excakator, 3 unit loader, 7 unit dumptruck, 2 unit crane, 3 unit grader, 6 unit chainshaw, dan 1 unit genset. Sedangkan untuk antisipasi jembatan tidak berfungsi, KemenPUPR menyiapkan Bailey 250 m, 8.250 unit bronjong, 250 buah Aramco, 200 batang Sheetpile, 228 unit Boxculvert (1x1m), serta 4 set alat komunikasi. Hal ini disiapkan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan rusaknya infrastruktur pasca meletusnya Gunung Agung.

“Prakiraan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak yakni jalan nasional (61 KM), jembatan (29 buah, 8 di Sungai Utama), dan jalan provinsi (88 km),” ujar Kepala BBPJN VIII, Ketut Darmawahana.

Sedangkan untuk infrastruktur air minum yang akan terdampak meliputi SPAM di Desa Tianyar Timur, Desa Kubu, Desa Sebudi, dan Desa Selat. Sementara infrastruktur SDA yang berpotensi terdampak tersebar di 9 daerah aliran sungai seperti Tukad Unda, Tukad Buhu, Tukad Jangga, Tukad Batuniti, Tukad Nusu, Tukad Sringin/Daya, Tukad Ringuang, hingga Tukad Peninggungan dan Tukad Abu.

Tidak hanya itu, sejumlah SDA lainnya seperti embung (12), Sabodam (87 buah di 22 Sungai Utama), kantong lahar (5 buah), bendung kewenangan pusat (8 buah), sawah (4.270 Ha di DAS Unda), pipa transmisi air baku (78 KM), reservoir (26 unit), SPAB Pedesaan (4 unit), dan Mata Air/intake (3 buah), serta sumur bor (42 buah) juga dikhawatirkan terdampak.

“Hanya 3 dari 12 embung di lereng Gunung Agung yang dapat dimanfaatkan maksimal. Sembilan di antaranya ada dalam zona berbahaya sehingga tidak bisa dimanfaatkan maksimal untuk kebutuhan air bersih bagi pengungsi,” terang Kepala BWS Bali Penida, Ketut Jayada.

Menurutnya, pihaknya akan memanfaatkan sistem air baku lokal yang ada di daerah pengungsian seperti Manggis dan Ulakan. Dalam kondisi khusus, pengeboran akan dilakukan untuk mendapatkan air bersih.

Novianto

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Tunjuk Dwi Soetjipto Jadi Kepala SKK Migas 2022-2026

Oleh

Fakta News
Pelantikan Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas periode kedua, Senin (5/12/2022). Foto: Dok. Istimewa

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dwi Soetjipto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Senin (5/11/2022).

Pelantikan Dwi Soetjipto artinya sekaligus memperpanjang masa jabatannya sebagai Kepala SKK Migas Periode 2022 – 2026.

Sebelumnya Dwi Soetjipto menjabat sebagai Kepala SKK Migas sejak Periode 2018 – 2022 ini. Dwi Soetjipto menggantikan peran Amien Sunaryadi yang pensiun menjadi Kepala SKK Migas pada 20 November 2018.

“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/M Tahun 2022 Mengangkat Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas,” terang Keppres yang disebutkan dalam pelantikan di Kantor Kementerian ESDM, Senin (5/11/2022).

Seperti diketahui, Dwi Soetjipto merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) pada tahun 2014. Dwi Soetjipto juga pernah menjadi Dirut PT Semen Padang pada periode 2003-2005. Setelahnya, Dwi Soetjipto menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Semen Gresik pada 2005-2012.

Dwi Soetjipto meraih gelar Insinyur dari Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada 1980. Kemudian untuk gelar Magister Manajemen didapatnya dari Universitas Andalas pada tahun 2002.

Dalam pelantikan ini, Keputusan Menteri ESDM Nomor 281.S/KP.05/MEM.S/2022) juga memberhentikan dan mengangkat dari dan dalam jabatan pimpinan di lingkungan SKK Migas. Dengan begitu jabatan di lingkungan SKK Migas diisi sebagai berikut:

– Dwi Soetjipto (Kepala)
– Nanang Abdul Manaf (Wakil Kepala)
– Sinta Damayanti (Sekretaris)
– Irjen Purnawirawan, Eko Indra Heri (Pengawas Internal)
– Benny Lubiantara (Deputi Eksploitasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah)
– Wahyu Wibowo (Deputi Eksploitasi)
– Kurnia Chairi (Deputi Keuangan dan Komersialisasi)
– Rudi Satwiko (Deputi Dukungan Bisnis)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kunjungan Utusan Khusus AS Soal LGBT Dibatalkan, Kurniasih Minta Hormati Nilai-nilai Pancasila

Oleh

Fakta News
Kunjungan Utusan Khusus AS Soal LGBT Dibatalkan, Kurniasih Minta Hormati Nilai-nilai Pancasila
Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: DPR RI

Jakarta – Rencana kedatangan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Memajukan Hak LGBTQI+ Jessica Stern ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia menimbulkan polemik. Duta Besar AS untuk Indonesia pun memberikan konfirmasi kunjungan tersebut dibatalkan.

Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebutkan, kedatangan utusan khusus AS untuk misi LGBTQI+ ke Indonesia memang seharusnya dibatalkan karena pasti menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Ia menegaskan, nilai-nilai LGBTQ yang akan dipromosikan utusan AS tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) ini menyebut, belajar dari polemik pelarangan kampanye LGBTQ di Piala Dunia Qatar yang didukung FIFA karena menghargai nilai-nilai lokal di Qatar, hal yang sama juga seharusnya diterapkan di Indonesia.

“Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah nilai yang mutlak ada di Pancasila. Semua konsepsi agama di Indonesia tidak memberikan ruang terhadap perilaku LGBTQ. Sebab itu memang sudah seharusnya kunjungan utusan khusus AS soal LGBTQ dibatalkan. Hormati nilai-nilai Pancasila,” kata Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (3/12/2022).

Dalam sisi hukum positif yakni UU Perkawinan, negara juga tidak mengakui hubungan berdasarkan LGBTQ. Terlebih baru-baru ini Jepang sebagai negara sekuler juga mengesahkan UU anti pernikahan sesama jenis. “Artinya ini bukan hanya soal pandangan keagamaan semata, tapi ada pilihan tentang nilai, budaya serta kearifan lokal di setiap negara dimana masing-masing memiliki kedaulatan yang juga harus dihormati oleh negara lain,” papar Kurniasih.

Sebelumnya MUI juga menolak kedatangan utusan khusus AS soal LGBTQ ke Indonesia. Sementara PBNU mewanti-wanti agar urusan khusus AS yang datang ke Indonesia tidak mempromosikan nilai-nilai LGBT.

Jessica Stern, utusan khusus AS untuk Memajukan Hak Asasi Manusia bagi LGBTQI+ sebelumnya dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 7–9 Desember, setelah singgah di Vietnam dan Filipina, kata Departemen Luar Negeri AS pada 28 November. LGBTQI+ sendiri adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer dan interseks.

Baca Selengkapnya

BERITA

Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

Oleh

Fakta News
Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menanggapi pembahasan tentang Omnibus Law Bidang Kesehatan mendapat perhatian luas. Bahkan, ditanggapi sangat beragam.  Ada yang bernada positif, tetapi ada yang menanggapi dingin dan cenderung menolak.

“Itu sangat wajar. Menunjukkan bahwa ada banyak kepentingan di bidang kesehatan. Tidak hanya masyarakat, tetapi juga pemerintah, dokter dan tenaga kesehatan, rumah sakit, organisasi profesi, dan yang tidak kalah pentingnya pengusaha. Karena itu, pembahasan RUU di bidang ini akan menyita perhatian luas,” ujar Saleh Daulay dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (2/12/2022).

Saleh mengatakan, mereka yang merasa kepentingannya terganggu pastilah akan bereaksi. Paling tidak, mereka melakukan advokasi publik.  Bisa melalui jalur akademik lewat seminar, diskusi, Focus Group Discussion (FGD) di kampus-kampus, bisa juga melalui audiensi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. “Itu sah dan dibolehkan. Justru, jalur seperti itu yang baik untuk dilakukan,” terangnya.

Tetapi, lanjut Saleh, ada juga yang berjuang lewat media-media sosial. Memunculkan wacana dan isu yang dianggap krusial di RUU tersebut. Secara tidak langsung, isu yang menjadi perhatian mereka berubah jadi isu publik. Lebih dari itu, ada juga yang berjuang melalui demonstrasi dan unjuk rasa. Ini juga boleh asal sesuai aturan dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Masalahnya adalah apakah benar bahwa akan ada RUU Omnibuslaw? Jawabannya, kalau dibaca di dalam prolegnas, memang ada rencana pembahasan beberapa UU bidang kesehatan. Dalam prolegnas yang telah disepakati, setidaknya ada RUU pengawasan obat dan makanan, RUU pendidikan Kedokteran, RUU sistem kesehatan nasional, RUU kefarmasian, dan RUU Wabah.

“Kalau semua RUU itu dibahas sekaligus, bisa jadi formulasinya dalam bentuk omnibuslaw. Meski harus diakui bahwa kami belum mendapatkan informasi resmi terkait hal itu. Fraksi PAN pun masih melakukan kajian mendalam,” katanya.

Saleh memastikan, pihaknya tak ingin pembahasan semua RUU bidang kesehatan ini terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Karena itu, pihaknya sudah menerima audiensi berbagai kalangan. Organisasi profesi, ikatan apoteker, perawat, dan bidan. “Kami mau mendengar apa pandangan mereka. Kami juga membuat diskusi resmi. Kemarin, misalnya, kami membahas RUU pengawasan obat dan makanan. Mengundang pihak terkait dan berkepentingan,” sambungnya.

Dalam konteks itu, lanjut Saleh, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dan berkontribusi. Semua dipersilahkan memberikan masukan dan pokok-pokok pikiran. Dengan begitu, wacana yang berkembang dapat dipertanggungjawabkan secara moril dan akademik.

“Kalaupun ada yang mau ditolak, silahkan disampaikan. Lengkapi dengan argumen yang rasional. Kami insya Allah akan mengkajinya. Jika memang sesuai dengan aspirasi masyarakat, kami akan ikut memperjuangkannya,” pungkas politisi dapil Sumatera Utara II ini.

Baca Selengkapnya