Kunjungi Mamuju, Menteri PPPA Tinjau Lokasi Pengungsian Hingga Beri Nama Bayi Baru Lahir
Mamuju – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga, Kamis (28/1) meninjau lokasi terdampak bencana alam gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK), Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, kunjungan dilakukan guna memastikan kondisi pengungsi terutama perempuan dan anak serta pemenuhan hak mereka di lokasi pengungsian.
“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tugas dan fungsinya melakukan koordinasi, berupaya memastikan agar perlindungan perempuan dan anak jadi tanggung jawab bersama. Walaupun di tempat pengungsian, yang menjadi hak mereka dalam kondisi apa pun harus kita penuhi. Di situasi pasca bencana juga selain kebutuhan spesifik, pelayanan kesehatan dan psiko-sosial perempuan dan anak terdampak harus diperhatikan,” ujar Menteri Bintang dikutip dari siaran pers, Jumat (29/1).
Menko PMK, Muhadjir Effendy juga turut menekankan pentingnya prioritas penanganan dalam situasi bencana kepada perempuan dan anak. Paradigma baru diharapkan dapat terbentuk di setiap penanganan bencana, dengan mengutamakan perempuan dan anak untuk menghindari dampak buruk, seperti masalah kesehatan fisik maupun psikis.
“Kedatangan ke lokasi pengungsian ini juga bersama Menteri PPPA karena kita ingin membangun paradigma baru di dalam penanganan bencana, yaitu perempuan dan anak harus diutamakan karena perempuan dan anak adalah kelompok masyarakat yang paling rentan dan mudah terguncang akibat bencana. Ketika mereka tidak diberi perhatian khusus, dampaknya akan berakibat panjang di masa yang akan datang. Utamakan dulu perempuan dengan segala kebutuhannya dan juga para anak,” jelas Muhadjir.
Sebelum meninjau lokasi pengungsian di Stadion Manakarra Mamuju, Menteri Bintang bersama Menteri Muhadjir dan Menteri Risma melakukan pantauan udara untuk melihat kondisi daerah terdampak gempa di Kab. Mamuju dan Kab. Majene menggunakan helikopter. Ketiganya juga mampir ke Desa Malunda, Kab. Majene untuk melihat kondisi pengungsian yang terdampak cukup parah di wilayah tersebut.
Di Stadion Manakarra, salah satu posko utama di Kab. Mamuju, Menteri Bintang mendatangi Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA) untuk memotivasi anak-anak di lokasi pengungsian agar tetap semangat dan ceria. Termasuk Ilham, salah satu anak di pengungsian yang memberikan gambar buatannya kepada Menteri Bintang berupa potret seorang ibu yang sedang menangis. Dengan rasa haru, Menteri Bintang menyampaikan agar kerja sama semua stakeholder harus diperkuat agar tidak lagi ada air mata bagi perempuan dan anak.
“Anak itu ingin menitipkan lukisannya yang menggambarkan situasi saat bencana terjadi. Harapan kita ke depan ini tidak ada lagi air mata yang menetes bagi perempuan maupun anak di pengungsian ini. Makanya gotong royong dan bergandengan tangan itu kita harus lakukan dengan semua pihak untuk memastikan hak mereka dan tidak ada lagi kesedihan dan air mata pada mereka,” jelas Menteri Bintang.
Melanjutkan kunjungan di Mamuju, Menteri Bintang juga menyambangi Rumah Sakit Lapangan TNI Angkatan Darat di Markas Korem 142/Tatag Mamuju untuk memastikan fasilitas dan layanan kesehatan bagi perempuan dan anak yang tersedia di RS. Dalam kesempatan itu, Menteri Bintang juga memberikan nama kepada bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu yang mengungsi di RS tersebut.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
