Kunjungi Mamuju, Menteri PPPA Tinjau Lokasi Pengungsian Hingga Beri Nama Bayi Baru Lahir
Mamuju – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga, Kamis (28/1) meninjau lokasi terdampak bencana alam gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK), Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, kunjungan dilakukan guna memastikan kondisi pengungsi terutama perempuan dan anak serta pemenuhan hak mereka di lokasi pengungsian.
“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tugas dan fungsinya melakukan koordinasi, berupaya memastikan agar perlindungan perempuan dan anak jadi tanggung jawab bersama. Walaupun di tempat pengungsian, yang menjadi hak mereka dalam kondisi apa pun harus kita penuhi. Di situasi pasca bencana juga selain kebutuhan spesifik, pelayanan kesehatan dan psiko-sosial perempuan dan anak terdampak harus diperhatikan,” ujar Menteri Bintang dikutip dari siaran pers, Jumat (29/1).
Menko PMK, Muhadjir Effendy juga turut menekankan pentingnya prioritas penanganan dalam situasi bencana kepada perempuan dan anak. Paradigma baru diharapkan dapat terbentuk di setiap penanganan bencana, dengan mengutamakan perempuan dan anak untuk menghindari dampak buruk, seperti masalah kesehatan fisik maupun psikis.
“Kedatangan ke lokasi pengungsian ini juga bersama Menteri PPPA karena kita ingin membangun paradigma baru di dalam penanganan bencana, yaitu perempuan dan anak harus diutamakan karena perempuan dan anak adalah kelompok masyarakat yang paling rentan dan mudah terguncang akibat bencana. Ketika mereka tidak diberi perhatian khusus, dampaknya akan berakibat panjang di masa yang akan datang. Utamakan dulu perempuan dengan segala kebutuhannya dan juga para anak,” jelas Muhadjir.
Sebelum meninjau lokasi pengungsian di Stadion Manakarra Mamuju, Menteri Bintang bersama Menteri Muhadjir dan Menteri Risma melakukan pantauan udara untuk melihat kondisi daerah terdampak gempa di Kab. Mamuju dan Kab. Majene menggunakan helikopter. Ketiganya juga mampir ke Desa Malunda, Kab. Majene untuk melihat kondisi pengungsian yang terdampak cukup parah di wilayah tersebut.
Di Stadion Manakarra, salah satu posko utama di Kab. Mamuju, Menteri Bintang mendatangi Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA) untuk memotivasi anak-anak di lokasi pengungsian agar tetap semangat dan ceria. Termasuk Ilham, salah satu anak di pengungsian yang memberikan gambar buatannya kepada Menteri Bintang berupa potret seorang ibu yang sedang menangis. Dengan rasa haru, Menteri Bintang menyampaikan agar kerja sama semua stakeholder harus diperkuat agar tidak lagi ada air mata bagi perempuan dan anak.
“Anak itu ingin menitipkan lukisannya yang menggambarkan situasi saat bencana terjadi. Harapan kita ke depan ini tidak ada lagi air mata yang menetes bagi perempuan maupun anak di pengungsian ini. Makanya gotong royong dan bergandengan tangan itu kita harus lakukan dengan semua pihak untuk memastikan hak mereka dan tidak ada lagi kesedihan dan air mata pada mereka,” jelas Menteri Bintang.
Melanjutkan kunjungan di Mamuju, Menteri Bintang juga menyambangi Rumah Sakit Lapangan TNI Angkatan Darat di Markas Korem 142/Tatag Mamuju untuk memastikan fasilitas dan layanan kesehatan bagi perempuan dan anak yang tersedia di RS. Dalam kesempatan itu, Menteri Bintang juga memberikan nama kepada bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu yang mengungsi di RS tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
