Kunjungi Mabes TNI, Kapolri Berharap Hubungan TNI-Polri Lebih Solid untuk Kepentingan Rakyat
Jakarta – Kunjungan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (11/12/2017), menurutnya menjadi momentum penting, bukan hanya silaturahmi, tapi juga koordinasi TNI-Polri. “Kedatangan kami di sini mungkin yang paling utama adalah ingin ucapkan selamat kepada Bapak Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto) atas kepercayaan dari pimpinan negara sekaligus dari rakyat melalui proses politik di DPR sehingga Bapak Panglima TNI. Bagi Polri, saya kira momentum inilah hal yang sangat penting,” kata Tito.
Tito juga bercerita soal diskusinya dengan seorang senior TNI Angkatan Darat yang selalu menjadi renungan baginya. Kepada Tito, senior TNI AD itu menyampaikan di dunia ini sudah pernah ada sembilan kerajaan atau empire, mulai Empire Inka, Mesir, Parau, Romawi, Mongol, Ottoman, China, dan seterusnya. “Dari semua empire ini, setelah diteliti, ternyata ada beberapa variabel yang membuat empire ini bisa bertahan sampai ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun, selalu memiliki tentara yang kuat yang mampu menjaga keutuhan negara itu, empire ini,” ujarnya.
Tito melanjutkan yang kedua adalah memiliki kepolisian yang kuat untuk menjaga stabilitas keamanan, khususnya dari ancaman dalam negeri. Lalu yang ketiga adalah intelijen yang kuat untuk mengantisipasi segala potensi ancaman yang mengganggu negara. Yang keempat adalah adanya birokrasi yang sehat dan berwibawa serta bersih. “Dalam konteks inilah kami mendukung sepenuhnya Bapak Panglima TNI untuk mampu mewujudkan TNI yang sekarang sudah sangat dipercaya publik menjadi lebih kuat lagi, dan kemudian keempat unsur ini harus bersinergi,” ujarnya.
Dalam kunjungannya Tito juga sempat meminta maaf karena tidak bisa hadir saat pelantikan maupun serah-terima jabatan karena menghadiri undangan acara di Malaysia. Meski begitu, Tito berharap hubungan TNI-Polri yang kuat mampu menjaga keutuhan negara dan bangsa. “Oleh karena itu, kami melihat bahwa kehadiran kami di sini juga untuk menunjukkan komitmen dari Polri untuk senantiasa bersama-sama dalam rangka untuk menjalankan dan memperkuat negara ini bersama-sama unsur TNI,” jelas Tito.
Tak lupa Tito berharap hubungan TNI-Polri akan lebih solid lagi, terlebih terkait kepentingan rakyat. Tito juga mengajak Marsekal Hadi ikut melakukan teleconference maupun video conference yang rutin dilakukan Polri untuk berkoordinasi dengan jajaran. “Ke depan, saya kira masih banyak tantangan yang kita hadapi, mulai yang untuk short term, Natal dan tahun baru. Kemudian dinamika politik 2018, di mana 171 daerah serempak melakukan pemilu, kami sangat mengharapkan kerja sama dengan TNI karena kita harus menjaga agar stabilitas keamanan tetap terjalin,” lanjutnya.
Sementara itu, Tito menyebut masalah TNI-Polri yang panas-dingin sebagai persoalan beda pendapat yang wajar. Meski begitu, Tito meminta agar kedua belah pihak tidak melakukan pelanggaran hukum. “Beda pendapat itu wajar saja dan nanti kita akan selesaikan kalau beda pendapat. Yang jelas, tidak boleh ada pelanggaran hukum. Kalau ada pelanggaran hukum, dari Polri pasti menindak tegas anggota yang nggak bener,” sambung Tito.
Tito menegaskan tidak akan segan-segan menindak oknum yang membuat hubungan TNI-Polri jadi panas-dingin. “Oknum-oknum yang nggak beres kita selesaikan. Kita tindak tegas mereka. Yang penting komitmen di tingkat pimpinan untuk membangun sinergi sebaik-baiknya, yang tulus, saya kira itu yang paling penting,” tuturnya.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
