Kunjungi Mabes TNI, Kapolri Berharap Hubungan TNI-Polri Lebih Solid untuk Kepentingan Rakyat
Jakarta – Kunjungan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (11/12/2017), menurutnya menjadi momentum penting, bukan hanya silaturahmi, tapi juga koordinasi TNI-Polri. “Kedatangan kami di sini mungkin yang paling utama adalah ingin ucapkan selamat kepada Bapak Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto) atas kepercayaan dari pimpinan negara sekaligus dari rakyat melalui proses politik di DPR sehingga Bapak Panglima TNI. Bagi Polri, saya kira momentum inilah hal yang sangat penting,” kata Tito.
Tito juga bercerita soal diskusinya dengan seorang senior TNI Angkatan Darat yang selalu menjadi renungan baginya. Kepada Tito, senior TNI AD itu menyampaikan di dunia ini sudah pernah ada sembilan kerajaan atau empire, mulai Empire Inka, Mesir, Parau, Romawi, Mongol, Ottoman, China, dan seterusnya. “Dari semua empire ini, setelah diteliti, ternyata ada beberapa variabel yang membuat empire ini bisa bertahan sampai ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun, selalu memiliki tentara yang kuat yang mampu menjaga keutuhan negara itu, empire ini,” ujarnya.
Tito melanjutkan yang kedua adalah memiliki kepolisian yang kuat untuk menjaga stabilitas keamanan, khususnya dari ancaman dalam negeri. Lalu yang ketiga adalah intelijen yang kuat untuk mengantisipasi segala potensi ancaman yang mengganggu negara. Yang keempat adalah adanya birokrasi yang sehat dan berwibawa serta bersih. “Dalam konteks inilah kami mendukung sepenuhnya Bapak Panglima TNI untuk mampu mewujudkan TNI yang sekarang sudah sangat dipercaya publik menjadi lebih kuat lagi, dan kemudian keempat unsur ini harus bersinergi,” ujarnya.
Dalam kunjungannya Tito juga sempat meminta maaf karena tidak bisa hadir saat pelantikan maupun serah-terima jabatan karena menghadiri undangan acara di Malaysia. Meski begitu, Tito berharap hubungan TNI-Polri yang kuat mampu menjaga keutuhan negara dan bangsa. “Oleh karena itu, kami melihat bahwa kehadiran kami di sini juga untuk menunjukkan komitmen dari Polri untuk senantiasa bersama-sama dalam rangka untuk menjalankan dan memperkuat negara ini bersama-sama unsur TNI,” jelas Tito.
Tak lupa Tito berharap hubungan TNI-Polri akan lebih solid lagi, terlebih terkait kepentingan rakyat. Tito juga mengajak Marsekal Hadi ikut melakukan teleconference maupun video conference yang rutin dilakukan Polri untuk berkoordinasi dengan jajaran. “Ke depan, saya kira masih banyak tantangan yang kita hadapi, mulai yang untuk short term, Natal dan tahun baru. Kemudian dinamika politik 2018, di mana 171 daerah serempak melakukan pemilu, kami sangat mengharapkan kerja sama dengan TNI karena kita harus menjaga agar stabilitas keamanan tetap terjalin,” lanjutnya.
Sementara itu, Tito menyebut masalah TNI-Polri yang panas-dingin sebagai persoalan beda pendapat yang wajar. Meski begitu, Tito meminta agar kedua belah pihak tidak melakukan pelanggaran hukum. “Beda pendapat itu wajar saja dan nanti kita akan selesaikan kalau beda pendapat. Yang jelas, tidak boleh ada pelanggaran hukum. Kalau ada pelanggaran hukum, dari Polri pasti menindak tegas anggota yang nggak bener,” sambung Tito.
Tito menegaskan tidak akan segan-segan menindak oknum yang membuat hubungan TNI-Polri jadi panas-dingin. “Oknum-oknum yang nggak beres kita selesaikan. Kita tindak tegas mereka. Yang penting komitmen di tingkat pimpinan untuk membangun sinergi sebaik-baiknya, yang tulus, saya kira itu yang paling penting,” tuturnya.
Ping
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
