Kuatkan Pengendalian Pandemi dan Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Perpanjang PPKM, Perluas Capaian Vaksinasi, dan Siap Selenggarakan MotoGP Mandalika
Labuan Bajo – Pemerintah terus melakukan evaluasi memantau perkembangan kasus dan upaya pengendalian pandemi Covid-19 secara nasional. Pemerintah juga ingin memastikan efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan yang sudah ditetapkan terkait Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas (Ratas) tentang Evaluasi PPKM secara virtual, Senin (14/03/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) Indonesia mengalami penurunan signifikan di semua Pulau (kecuali di Nusa Tenggara), di mana Rt Nasional turun dari 1,09 menjadi 1,06 dalam sepekan terakhir ini. Untuk wilayah di luar Jawa-Bali, rincian angka Rt dari tertinggi ke terendah adalah Nusa Tenggara (1,14), Maluku (1,09), Kalimantan (1,07), Sumatra (1,06), Papua (1,06), dan Sulawesi (1,05).
Kasus Konfirmasi Harian di luar Jawa-Bali konsisten menunjukkan tren penurunan. Per 14 Maret 2022 tercatat sebanyak 3.595 kasus, atau turun -75,2% dibandingkan puncaknya di 2 Maret 2022 lalu sebanyak 14.518 kasus. Sementara, Kasus Aktif luar Jawa-Bali per 14 Maret 2022 sebesar 118.692 kasus, atau telah menurun -35,3% dari puncak kasus aktif pada 3 Maret 2022 sebesar 183.482 kasus.
Proporsi Kasus Aktif di luar Jawa-Bali sebesar 37,5% dari Kasus Aktif Nasional yang sebanyak 316.185 kasus. Namun demikian, Kasus Kematian per 14 Maret di luar Jawa-Bali masih cukup tinggi yaitu 88 kasus atau 32,5% dari kematian nasional yang mencapai 271 orang per hari. Sebagian besar dari mereka adalah yang memiliki komorbid, ataupun berusia lanjut (lansia), dan yang belum vaksinasi lengkap.
Provinsi di luar Jawa-Bali yang sudah melewati puncak Kasus Harian dan menunjukkan tren penurunan kasus adalah Provinsi Sulawesi Utara, Papua, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, dan Riau. Sebaliknya, ada 2 Provinsi yang masih menunjukkan tren kenaikan Kasus Harian, yaitu Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). “Namun, di seluruh Provinsi tersebut, angka Perawatan RS tetap relatif rendah, dan jauh lebih rendah dibandingkan saat Varian Delta,” ucap Menko Airlangga.
Masih terdapat 4 Provinsi dengan Kasus Aktif tertinggi di atas 10 ribu, namun angka Rasio Keterisian Tempat Tidur (Bed Occupancy Ratio/ BOR) masih terkendali. Keempat Provinsi tertinggi tersebut yaitu Sumatera Utara dengan Kasus Aktif mencapai 13.677 kasus, BOR 16%, dan Konversi Tempat Tidur (TT) Covid 21%. Lampung dengan Kasus Aktif 13.627 kasus, BOR 22%, dan Konversi TT 26%, dan Papua dengan Kasus Aktif 11.326, BOR 13%, dan Konversi TT 18%, serta Kalimantan Timur dengan Kasus Aktif 10.594, BOR 26%, dan Konversi TT 26%. Di sisi lain, ada juga Provinsi yang perlu mendapat perhatian khusus karena BOR-nya masih di atas 40% yaitu Provinsi NTT (46%).
“Pemerintah terus menyiagakan fasilitas Isoter di Luar Jawa-Bali. Saat ini, kapasitas Isoter yang tersedia sebanyak 36.522 TT, dan baru terisi 3.188 TT (BOR = 8,73%). Adapun daerah yang saat ini keterisian Isoternya cukup tinggi yaitu Provinsi Kaltim (BOR = 45,32%) dan Kepri (BOR = 33,75%), yang akan terus kami monitor,” tutur Menko Airlangga.
Perpanjangan PPKM di Luar Jawa-Bali
Berdasarkan evaluasi mingguan terhadap Level Asesmen Situasi Pandemi Covid-19 pada Provinsi di luar Jawa Bali, per 11 Maret 2022 terdapat 1 Provinsi yaitu Provinsi Papua yang masuk Level 4, karena pencapaian target vaksinasinya yang masih kurang. Pada Level Asesmen 3 ada 17 Provinsi, Level Asesmen 2 ada 8 Provinsi, dan Level Asesmen 1 hanya 1 Provinsi yakni Provinsi NTB.
Sementara itu, untuk 386 kabupaten dan kota di luar Jawa-Bali, terjadi perbaikan Level Asesmen, yaitu Level Asesmen 4 ada 3 kabupaten dan kota (turun dari minggu sebelumnya 40 kabupaten dan kota), Level Asesmen 3 ada 171 kabupaten dan kota (turun dari minggu sebelumnya 215 kabupaten dan kota), Level Asesmen 2 ada 194 kabupaten dan kota (naik dari minggu sebelumnya 120 kabupaten dan kota), dan Level Asesmen 1 ada 18 kabupaten dan kota (naik dari minggu sebelumnya 11 kabupaten dan kota).
Menko Airlangga menyatakan bahwa Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang periode pelaksanaan PPKM untuk Luar Jawa-Bali selama 14 hari ke depan, yaitu mulai tanggal 15 hingga 28 Maret 2022, yang akan diatur dalam Instruksi Mendagri seperti biasa yang dilakukan setiap perpanjangan PPKM. Adapun Level PPKM pada 386 kabupaten dan kota di luar Jawa-Bali juga mengalami perbaikan signifikan, dengan komposisi sbb:
- PPKM Level 1 meningkat dari 3 menjadi 18 Kabupaten/Kota.
- PPKM Level 2 meningkat dari 63 menjadi 168 Kabupaten/Kota.
- PPKM Level 3 menurun dari 320 menjadi 200 Kabupaten/Kota.
Perkembangan Capaian Vaksinasi
Secara Nasional, Vaksinasi Dosis-1 telah mencapai 92,8% (193,2 juta dosis), Vaksinasi Dosis-2 telah mencapai 72,7% (151,3 juta dosis), dan Vaksinasi Booster atau Dosis-3 telah mencapai 7,6% (13,7 juta dosis).
Untuk Vaksinasi Dosis-1, masih ada 2 provinsi di Luar Jawa-Bali dengan capaian di bawah 70% yaitu Provinsi Papua Barat, dan Papua. Sedangkan, untuk Vaksinasi Dosis-2, masih terdapat 5 Provinsi dengan capaian di bawah 50% yakni Provinsi Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
Sementara untuk Vaksinasi Booster, kecuali Provinsi Kepri, pencapaian seluruh Provinsi di Luar Jawa-Bali masih di bawah 10%, sehingga harus terus diakselerasi di seluruh wilayah Provinsi di luar Jawa-Bali. Sementara, untuk Vaksinasi Lansia Dosis-1 masih ada 6 Provinsi yang capaiannya di bawah 60%, dan ada juga 24 Provinsi yang capaian Dosis-2-nya masih di bawah 60%.
Kesiapan Event MotoGP Mandalika
Terkait penyelenggaraan ajang balap motor internasional MotoGP di Mandalika pada 18-20 Maret mendatang telah dilakukan langkah-langkah persiapan. Pertama adalah kesiapan venue, termasuk selesainya pengaspalan ulang track dari T17 s.d. T5, sepanjang 1,6 km, pada 9 Maret 2022. Kemudian, logistik peralatan telah tiba bertahap sejak 9 Maret 2022.
Dilanjutkan dengan pembangunan Jalan Kuta-Kruak (peningkatan akses dari bypass menuju sirkuit/KEK Mandalika) yang hingga saat ini telah berjalan segmen 1 (99,78%), segmen 2 (99,35%), yang telah diselesaikan pada 13 Maret 2022.
“Provinsi NTB adalah satu-satunya Provinsi yang berhasil mencapai Level Asesmen 1, sehingga Provinsi NTB telah siap menjadi Penyelenggara MotoGP pada akhir minggu ini. Untuk capaian vaksinasi, secara total Provinsi NTB telah mencapai 93,9% Vaksin Dosis-1, kemudian 75,1% Vaksin Dosis-2, dan 4,5% Vaksin Dosis-3,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
