Koordinasi yang Kuat dan Respon Cepat Pemerintah Daerah Diperlukan untuk Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi
Jakarta – Indikator sektor eksternal Indonesia masih menujukkan ketahanan yang solid. Hal ini tercermin dari tren surplus neraca perdagangan selama 25 bulan berturut-turut, serta rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB berada pada level yang aman.
Prospek ekonomi yang membaik ini akan membantu menjaga kepercayaan publik dan investor, sehingga dapat mendorong kegiatan perekonomian nasional, meski dalam keadaan ketidakpastian global yang melanda.
Adapun saat ini dunia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan yang disebut oleh PBB sebagai The Perfect Storm, tantangan tersebut adalah Covid-19, Conflict, Climate Change, Commodity Prices, dan Cost of Living. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 menjadi 2,9%, dari sebelumnya 4,4% utamanya sebagai imbas konflik geopolitik Rusia dan Ukraina.
“Karena itu, koordinasi yang kuat sangat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan. Respons cepat dari seluruh pihak dibutuhkan untuk dapat mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional. Momentum Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 juga akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara daring pada Rakernas ke-14 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2022 yang bertema “Dengan Semangat Kolaborasi Kita Sukseskan KTT G20 Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Kuat dan Berkelanjutan” yang berlangsung Sabtu (18/06).
Di tengah berbagai risiko ketidakpastian global yang eskalatif, Pemerintah terus melanjutkan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terhadap alokasi PEN tersebut, Pemerintah memberi perhatian yang serius terhadap sektor UMKM.
Di setiap periode krisis, UMKM yang menyumbang 61% terhadap PDB nasional, bersifat resilien dan dapat pulih dengan cepat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi.
Peningkatan akses pembiayaan menjadi salah satu strategi pengembangan UMKM, diantaranya melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kami sangat mengapresiasi peran Bapak/Ibu Bupati dan Walikota atas dukungan untuk tersalurnya berbagai skema KUR di wilayah masing-masing pada tahun 2022 ini. Sehingga total realisasi penyaluran KUR nasional sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp147,7 triliun atau 39,6% dari target yang telah diberikan kepada 3,18 juta debitur,” ucap Menko Airlangga.
Secara khusus, dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian, Pemerintah telah mengeluarkan program KUR untuk sektor pertanian dengan plafon sebesar Rp90 triliun dan sudah tersalurkan Rp46,6 triliun atau sebesar 51,8% dari target.
Selain program KUR Pertanian, Kemenko Perekonomian melalui POKJA Pupuk Bersubsidi bersama K/L terkait merumuskan transformasi tata kelola subsidi pupuk dengan melakukan refocusing target subsidi pupuk untuk meningkatkan jumlah pupuk dan transformasi digital agar pupuk subsidi tepat sasaran. Kebijakan refocusing target subsidi diberlakukan untuk 2 jenis pupuk yaitu Urea dan NPK, dan 9 Komoditas strategis yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, tebu rakyat, kakao, dan kopi.
Sementara itu, menyadari bahwa infrastruktur merupakan komponen yang vital dalam mendorong pemulihan ekonomi, Pemerintah akan melanjutkan Program Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2022.
Sejak 2019, masyarakat Indonesia telah mendapatkan manfaat dari beroperasinya beberapa infrastruktur PSN, seperti proyek Palapa Ring Broadband yang meningkatkan akses konektivitas jaringan ke lebih dari 500 Kabupaten/Kota di Indonesia, beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatra sepanjang 543 km sebagai bagian dari upaya percepatan pengembangan Sumatra, terbangunnya 18 Bendungan Strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan, serta beroperasinya Sistem Penyediaan Air Bersih yang melayani lebih dari 2 juta orang.
“Agar pembangunan PSN dapat optimal, diharapkan agar setiap daerah dapat mengidentifikasi sektor unggulan yang memiliki potensi untuk mengungkit perekonomian dan mendukung optimalisasi Proyek Strategis Nasional khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota,” ucap Menko Airlangga.
Beberapa contoh bentuk dukungan dalam optimalisasi PSN di Kabupaten/ Kota diantaranya adalah pembangunan Kawasan Industri, Pariwisata dan ekonomi di sepanjang jalan Tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, pelebaran dan perbaikan jalan daerah di sekitar akses keluar jalan Tol PSN, serta dukungan dalam percepatan penerbitan perizinan, pengadaan tanah asset Pemerintah Daerah, Tanah Kas Desa, dan administrasi lainnya.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
