Connect with us

KPU: Tudingan DPT Siluman Tidak Terbukti di Persidangan MK

KPU, kuasa hukum, KPU, DPT Siluman, Prabowo
Ketua KPU, Arief Budiman, dalam persidangan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK.(istimewa)

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum optimistis Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasalnya, tudingan seperti daftar pemilih tetap (DPT) siluman tak terbukti di persidangan.

Komisioner KPU Viryan Aziz menjelaskan, tudingan BPN seperti KPU tidak bisa menunjukkan bukti C-7 (daftar hadir pemilih) pun terasa janggal. KPU menilai, BPN sendiri tidak menunjukkan detail C-7 yang dipermasalahkan baik di tingkat kabupaten hingga TPS.

“Memang berapa banyak C7 yang dipersoalkan BPN 02? Apakah C7 yang dipersoalkan BPN 02 melingkupi tudingan DPT Siluman? Setahu saya permohonan BPN 02 terkait DPT siluman hanya disampaikan jumlah per provinsi, tidak ada detail per kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan hingga TPS,” kata Viryan.

Dalil tudingan tersebut tak bisa dibuktikan bila pemohon yang mendalilkan sendiri tidak menyampaikan bukti tersebut. Sepanjang persidangan, Viryan bilang, tim hukum BPN hanya mempermasalahkan C-7 di 3 tempat pemungutan suara dari total 800 ribu TPS.

“Apa yang mau dibuktikan terkait DPT Siluman, bila detail data tersebut tidak ada? Apakah sampai lebih 400-an ribu TPS atau hanya beberapa TPS? Bisa dicek sendiri, yang didalilkan C7 bermasalah hanya 3 TPS dari 800 ribuan TPS,” sambungnya.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Target Penyaluran Capai Rp325 Triliun di Tahun 2024, Pemerintah Secara Bertahap Tingkatkan Plafon KUR

Oleh

Fakta News

Jakarta – Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian dan pelemahan perekonomian global. Untuk itu, kebijakan pengembangan UMKM diperlukan guna mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berbasis ekonomi pasar yang adil. Menyadari peran strategis UMKM tersebut, Pemerintah secara bertahap meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama 5 tahun ke depan dengan target penyaluran mencapai Rp325 triliun di tahun 2024.

“Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, 60 persen PDB kita disumbangkan oleh UMKM. Jadi kalau mau pertumbuhannya tinggi, basisnya harus kita dorong tinggi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir saat menyampaikan pidato kuncinya pada acara Sosialisasi Program KUR 2020, Selasa (21/01), di Jakarta.

Peningkatan target penyaluran KUR ini diikuti dengan relaksasi kebijakan seperti peningkatan maksimum plafon KUR mikro dan peningkatan akumulasi plafon KUR Mikro. “Maksimum plafon KUR mikro semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Untuk akumulasi plafon KUR Mikro sektor perdagangan juga meningkat dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Perubahan kebijakan KUR ini telah berlaku sejak 2 Januari 2020,” ujar Iskandar.

Selain itu, menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Terbatas, suku bunga KUR diturunkan kembali menjadi 6%. Penurunan ini mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Kebijakan penurunan suku bunga tersebut diikuti dengan peningkatan penyaluran KUR sebesar 36% dibandingkan tahun 2019 menjadi Rp190 triliun pada tahun 2020.

Baca Selengkapnya

BERITA

Polda Jatim Sita 2 Mobil Mewah dari Keluarga Cendana Terkait Investasi Bodong MeMiles

Oleh

Fakta News
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko

Surabaya – Selain memeriksa cucu mantan Presiden Soeharto, Ari Sigit, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim juga menyita 2 mobil mewah dari 2 anggota keluarga Cendana atau keluarga mantan Preiden Soeharto, Rabu (22/1/2020).

Kedua mobil tersebut disita karena merupakan reward atau pemberian dari PT Kam and Kam selaku pengelola MeMiles kepada kedua anggota keluarga Cendana yang merupakan member MeMiles.

2 unit mobil mewah itu jenis Toyota Alphard warna hitam dengan nomor polisi B 2989 PKJ dan B 2787 PKJ. Kedua mobil tersebut pada Rabu siang sudah terparkir di depan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan, 2 unit kendaraan tersebut adalah reward bagi 2 anggota keluarga Ari Sigit berinisial E dan S.

“Kedua kendaraan mewah itu bukan reward bagi Ari Sigit,” kata dia.

Namun, kedua anggota keluarga tersebut berhalangan hadir dalam pemeriksaan hari ini karena alasan sakit. “2 anggota keluarga lainnya mengkonfirmasi akan hadir pada agenda pemeriksaan selanjutnya,” ujar Trunoyudo.

Penyidik, kata dia, memang fokus pada pengembalian aset investasi MeMiles.

Hingga saat ini, sudah ada puluhan kendaraan yang disita dari para member termasuk milik publik figur penyanyi Ello dan Eka Deli.

Sementara aset uang tunai yang sudah disita mencapai Rp 128,4 milliar.

Dalam penyidikan kasus tersebut, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim telah menetapkan 5 orang tersangka. Kelimanya adalah KTM (47), FS (52), E (54), PH (22) dan terakhir W selaku bagian distribusi reward kepada para member.

Kelimanya bertugas di PT Kam and Kam yang mengoperatori investasi bodong MeMiles.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Tekan Isu SARA dan Hoaks, Wapres Ma’ruf Sebut Pemerintah Akan Berikan Edukasi Soal Pilkada 2020

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah melalui berbagai lembaga akan memberikan edukasi mengenai Pilkada 2020 kepada masyarakat. Tujuannya, sambung Ma’ruf, agar pilkada nanti tak dikotori isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta hoaks yang berpotensi memicu konflik sosial.

“Ya kami tentu mengedukasi masyarakat melalui berbagai kelembagaan termasuk melalui KPU sendiri, melalui pemerintah daerah dan pihak keamanan. Dan kita mengharapkan supaya memang tidak ada lagi isu-isu sara, tidak ada lagi hoaks,” ujar Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Ma’ruf mengatakan pemerintah telah menyampaikan edukasi tersebut lewat kegiatan dialog di forum. Dialog dilakukan baik di tingkat lokal maupun daerah.

“Nah, itu kita sudah mulai dengan berbagai dialog, berbagai forum-forum nasional maupun di berbagai daerah, untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyangkut soal SARA, menyangkut soal hoaks atau juga etnis bisa juga menjadi sumber konflik,” katanya.

Ma’ruf menuturkan pemerintah kerap melakukan olah strategi penangkalan-penangkalan atas isu SARA dan hoaks. Pemerintah mengedepankan strategi penangkalan, baru kemudian penegakan hukum atau sanksi.

“Kita harapkan nanti di Pilkada tidak muncul (isu SARA dan hoaks). Yang sering kita olah juga kemungkinan untuk melakukan penangkalan-penangkalan. Apa nanti perlu ada sanksi yang diberikan lalu memunculkan itu, itu bagian yang sedang kita upayakan,” tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menerangkan ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020. Ke-270 daerah itu terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

“Tahun 2020 pilkada akan diikuti 270 daerah,” ucap Bahtiar dalam keterangannya, Kamis (13/06/2019).

Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena pelaksanaan Pilkada Kota Makassar diulang. 

 

Mujafi

Baca Selengkapnya