Connect with us

Hakim MK Sedang Susun Pendapat Hukum untuk Putuskan Sengketa Pilpres

sidang mk, pendapat hukum,
Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi.(Istimewa)

Jakarta – Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan saksi dari pihak pemohon, termohon, dan terkait dalam sengketa hasil pemilihan presiden 2019 sudah usai. Kini, para hakim MK sedang menyusun pendapat hukum yang akan disampaikan dalam rapat permusyawaratan hakim.

“Betul, saat ini masing-masing hakim masih menyusun pendapat hukum yang akan dibahas dalam RPH,” ujar anggota hakim I Dewa Gede Palguna, seperti diberitakan oleh CNN Indonesia, Senin (24/6).

Seperti diketahui, dalam jadwal, RPH akan diselenggarakan dalam rentang waktu 24 hingga 27 Juni 2019. Dalam RPH, sembilan hakim MK akan menentukan putusan perkara. RPH diadakan secara tertutup.

Nah, apabila ada perbedaan dalam pendapat hakim, hal tersebut tetap dimuat dalam petikan putusan. “Dalam RPH itulah majelis hakim membahas dan menentukan putusan,” kata Fajar Laksono, Juru Bicara MK.

Sidang pembacaan putusan akan diselenggarakan pada 28 Juni. Sidang ini belum ada perubahan dan bakal digelar terbuka untuk umum.

Fajar menambahkan, RPH dimulai pukul 9 pagi hingga 27 Juni. “Sejauh ini agenda pengucapan putusan masih tetap,” katanya.

Keputusan MK ini bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada upaya hukum untuk menggugat putusan MK dan putusan wajib dilaksanakan.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Libatkan UMKM, Presiden Jokowi Minta ‘Rest Area’ Jalan Tol Kedepankan Produk ‘Brand’ Lokal

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Wapres KH/ Ma’ruf Amin memimpin Ratas tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) sore.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar setiap kementerian merancang skema-skema pelibatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang betul-betul konkret, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, dan BUMN.

Ia meminta agar diprioritaskan untuk membeli barang dan jasa dari produk UMKM, juga LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) yang ada ada e-purchasing-nya. Juga harus aktif memasukkan produk UMKM yang memenuhi syarat untuk bisa dimasukkan dalam e-katalog.

“Ini juga penting, jangan sampai yang masuk judul yang gede-gede yang kecil ditinggal. Ini saya ingat lagi urusan cangkul, cangkul lokal dimasukkan ke e-katalog harganya separuh lebih murah dari yang impor, ini kalau enggak ngambil dari sini ya kebangetan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) sore.

UMKM, tegas Presiden, juga harus banyak dilibatkan dalam mengisi rantai pasok produksi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) di sektor konstruksi, di sekotor otomotif, di sektor telekomunikasi.

“Libatkan mereka yang kecil-kecil ini. Produk-produk UMKM juga berikan ruang untuk masuk dan disiapkan ke-5 destinasi wisata baru, disiapkan terlebih dahulu mulai dari sekarang. Sehingga saat barang itu jadi mereka sudah bisa masuk,” pinta Presiden.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggarannya Rp190 Triliun, Presiden Jokowi: Penyaluran KUR Harus Berdampak Signifikan Bagi UMKM

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Wapres KH. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Terbatas tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) siang.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah akan meningkatkan anggaran KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi Rp190 triliun dengan suku bunga yang juga diturunkan dari 7% diturunkan menjadi 6%.

“Dengan angka yang sangat besar ini, seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan bagi bergeraknya ekonomi rakyat khususnya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM),” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) siang.

Dengan plafon KUR yang semakin besar, Presiden mengingatkan, jangan sampai tidak berdampak signifikan pada ekonomi, karena penyalurannya tidak tepat sasaran, tidak masuk pada sektor-sektor produktif, karena laporan yang diterimanya, penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan.

“Ini yang harus kita geser, harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian, dan untuk sektor pertanian saya lihat juga baru termanfaatkan 30% dari plafon yang ada,” tegas Presiden.

Begitu juga dengan industri pengolahan mikro, kecil dan menengah, menurut Presiden, juga baru termanfaatkan 40%. Sektor perikanan dan pariwisata juga serapannya juga masih rendah.

“Saya kira inilah yang harus kita carikan titik sumbatnya ada di mana, sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul-betul bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh usaha-usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),” tutur Presiden seraya menunjuk contoh, misalnya apakah diperlukan sebuah skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada, juga dengan grace period yang khusus menyesuaikan waktu produksinya, atau ditawakan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Soal Perppu KPK, Presiden Jokowi: Pemerintah Masih Mempertimbangkan

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12) pagi.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah masih melihat, mempertimbangkan kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalannya, undang-undangnya (UU No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, red) sendiri belum berjalan.

“Kalau nanti sudah komplet, sudah ada Dewas (Dewan Pengawas), pimpinan KPK yang terbaru nanti kita evaluasi. Saya kira perlu mengevaluasi ya seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12) pagi.

Presiden memberi contoh, yang pertama, penindakan itu perlu. Tapi, menurut Presiden, pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan korupsi itu tidak terjadi.

Yang kedua, lanjut Presiden, hal yang juga sangat penting, rekrutmen politik. Ia menegaskan, jangan sampai proses rekruitmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya.

“Itu akan berbahaya sekali,” ujarnya.

Yang ketiga, Presiden berharap ada fokus. Jangan semuanya dikerjain, enggak akan menyelesaikan masalah. “Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang kongkret, bisa diukur,” terang Presiden.

Sementara terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Presiden mengakui penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, menurut Presiden, setelah harus ada perbaikan sistem masuk ke sebuah instansi itu.

Misalnya, sebuah provinsi gubernurnya ditangkap, OTT. Setelah ditangkap mestinya sistem perbaikan itu masuk ke sana, sistemnya.

Oleh sebab itu, menurut Presiden, dirinya nanti akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal tersebut, baik mengenai pembangunan sistem, perbaikan sistem. Baik mengenai hal yang berkaitan dengan rekruitmen sistem di politik.

Mengenai fokus itu, Presiden Jokowi menjelaskan, apakah kita ingin fokus perbaikan misalnya di sisi eksekutif daerah atau di sisi pemerintah pusat atau di sisi kepolisian atau di sisi kejaksaan, harus ditentukan fokusnya.

“Sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat penting,” tegasnya.

Soal Hukuman Mati

Sebelumnya menjawab wartawan mengenai hukuman mati bagi koruptor yang tidak sempat dijawabnya saat berdialog dengan siswa-siswi SMKN 57 Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan, Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana tipikor itu dimasukan.

“Tapi sekali lagi juga tergantung pada yang ada di legislatif,” kata Presiden seraya menambahkan kalau dikehendaki masyarakat pemerintah bisa saja yang mengambil inisiatif.

 

Yuch

Baca Selengkapnya