Connect with us

Konsep Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi di IKN Mulai Disusun, Ditargetkan Selesai Mei 2020

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga saat Rapat Awal Penyusunan Konsep Rencana Induk Pembangunan IKN di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (5/3/2020)

Jakarta – Setelah mendapatkan hasil karya tiga besar Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) tingkat nasional, Pemerintah terus mematangkan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan IKN di Provinsi Kalimantan Timur dengan menyusun rencana induk (master plan) yang terintegrasi yang mencakup infrastruktur jalan, sumber daya air, transportasi, energi listrik, dan jaringan komunikasi.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan, penyusunan rencana induk tersebut melibatkan sejumlah Kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari hasil sayembara IKN. Harus ada konsep yang menyeluruh dan terintegrasi antara infrastruktur Sumber Daya Air dan jalan dengan pembangunan kereta api dan bandara, serta pembangunan energi listrik dan jaringan komunikasi. Targetnya akan selesai dan dipresentasikan di hadapan Presiden pada bulan Mei 2020,” kata Danis dalam Rapat Awal Penyusunan Konsep Rencana Induk Pembangunan IKN di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Menurut Danis, hasil konsep rencana induk tersebut akan menjadi salah satu dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN dan menjadi laporan kepada Badan Otorita yang akan dibentuk dalam waktu dekat. “Direncanakan dalam waktu dua minggu ke depan akan diadakan pertemuan kembali untuk presentasi progres konsep masterplan masing-masing bidang,” ujarnya.

Diungkapkan Danis, konsep rencana induk tersebut akan dimulai dari titik pusat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)-IKN dengan luasan 5.000 hektare (ha). Untuk pembangunan infrastruktur di bidang SDA dan jalan, menurutnya akan dimulai pada Semester II Tahun 2020. “Saat ini Bendungan Sepaku Semoi sedang dalam proses lelang dan ground breaking untuk konektivitas akan diutamakan pada akses jalan utama menuju kawasan inti. Pembangunannya harus ramah lingkungan,” tuturnya.

Saat ini dikatakan Danis, Kementerian PUPR sedang menyiapkan pengambilan sampling tanah di beberapa titik untuk keperluan pembangunan jalan, dimana jalan provinsi menuju kawasan inti IKN akan diperbaiki seluruhnya.

“Sementara itu Ditjen Bina Konstruksi juga bekerja untuk memastikan rantai pasok untuk bahan baku konstruksi tersedia mencukupi,” katanya.

Sementara itu ditambahkan Danis, Kemenhub tengah menyusun rencana pembangunan Bandara dan Pelabuhan sebagai dukungan transportasi udara dan laut. “Diharapkan konsep masterplan pelabuhan dan bandara dapat disampaikan pada pekan depan. Hal ini penting untuk menentukan dukungan jalan dan jaringan Kereta menuju pelabuhan dan Bandara,” ucapnya.

Selanjutnya untuk kebutuhan energi, menurut Danis diperkirakan kebutuhan listrik untuk tahap awal IKN mencapai 1,5 giga watt. “Kementerian ESDM akan membuat usulan PLTS dan mikrohidro (master plan) untuk memenuhi kebutuhan 1,5 Giga watt. Termasuk usulan institusi yang bertanggung jawab untuk kelistrikan di IKN, perlu arahan titik-titik pemasangan solar cel atau mikrohidro.

Danis menyatakan, untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi listrik, Kementerian PUPR telah mengembangkan sistem rangka atap untuk pemanfaatan energi solar cell yang diterapkan pada gedung parkir motor di kampus PUPR Jakarta. “Namun diperlukan desain kriteria bangunan untuk penggunakan rangka atap tersebut di IKN nanti,” tuturnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak, Kepala Badan Litbang Perhubungan Umiyatun Hayati Triastuti, serta para anggota Kelompok Kerja (Pokja) Infrastruktur dari Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kominfo.

 

Chrst

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ketua Satgas Doni Monardo Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19

Oleh

Fakta News
Kepala BNPB, Doni Monardo, selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, saat memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu.

Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi relawan uji klinis vaksin Covid-19.

Kabar itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito saat konferensi pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (13/8).

“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah, mendukung, bahwa kita berupaya keras memberikan perlindungan, mendukung perlindungan maksimal kepada seluruh rakyat Indonesia melalui program vaksinasi,” katanya.

Ia juga menyampaikan, sebelumnya pada Selasa lalu (11/8), Presiden Joko Widodo telah meninjau langsung fasilitas produksi vaksin milik BUMN PT Biofarma di Bandung, Jawa Barat.

“Dan pemerintah sangat optimis mendukung pengembangan produksi vaksin,” lanjutnya.

Saat ini, katanya, hadirnya vaksin Covid-19 ditengah-tengah masyarakat dunia sudah dinanti-nantikan. Pemerintah juga telah berupaya melakukan terobosan dalam penelitian vaksin.

Dan saat ini, setelah 4 bulan melawan pandemi Covid-19, dunia sudah memasuki penelitian uji klinis fase 3. “Dan kita semua berharap dengan penemuan vaksin, dapat melindungi seluruh masyarakat,” tandasnya.

Diketahui PT Biofarma memilih vaksin yang dikembangkan PT Sinovac Biotech Ltd dari China. Saat ini uji klinis sudah memasuki tahap 3, karena uji klinis tahap 1 dan 2 sudah dilakukan di negara China.

Jika vaksin itu berhasil terhadap 1.620 relawan uji klinis yang diselenggarakan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung, maka vaksin tersebut akan diproduksi massal di dalam negeri.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemendikbud Sebut Dana BOS Dimungkinkan Dapat Digunakan untuk Biaya Rapid Test

Oleh

Fakta News

Jakarta – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri mengatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan tes cepat COVID-19 tenaga kependidikan.

“Dana BOS dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan ‘rapid test’ sepanjang dananya ada,” ujar Jumeri dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan tidak semua dana BOS mencukupi digunakan untuk biaya tes cepat bagi tenaga kependidikan yang sekolahnya sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

Pemerintah melakukan relaksasi pembukaan sekolah untuk zona kuning. Pembukaan sekolah boleh dilakukan di zona hijau dan kuning dengan persyaratan disetujui Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa.

Pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30 persen hingga 50 persen dari standar peserta didik per kelas. Standar awal 28 hingga 36 peserta didik per ke las, dibatasi menjadi 18 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Kemudian untuk sekolah luar biasa yang awalnya lima hingga delapan peserta didik per kelas, menjadi hanya lima peserta didik per kelas. Selanjutnya, untuk jenjang PAUD standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi lima peserta didik per kelas.

Begitu juga untuk jumlah hari dan jam belajar juga akan dikurangi, dengan sistem bergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Jika sekolah di zona kuning dan hijau kembali dibuka, maka harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jarak antarpeserta didik 1,5 meter, tidak ada aktivitas kantin, tempat bermain, maupun aktivitas olah raga.

Jumeri menambahkan banyak satuan pendidikan di daerah 3T sangat kesulitan untuk melaksanakan PJJ karena minimnya akses digital.

Hal itu dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen. Saat ini, 88 persen dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Junaidi, mengatakan kondisi geografis Kabupaten Nunukan terdiri dari tiga kategori yaitu kategori perkotaan, pulau terluar, dan yang terisolir dan hanya memiliki akses udara.

“Hampir 30 persen wilayah Kabupaten Nunukan tidak ada jaringan internet sehingga para pendidik yang harus aktif mengunjungi rumah peserta didik karena tidak ada jaringan internet. Namun mengacu pada SKB Empat Menteri kami sudah melakukan sosialisasi pada guru agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat,” tutur Junaidi.

Disinggung mengenai keselamatan dan keamanan siswa karena berbatasan dengan negara lain, Junaidi mengatakan saat ini aktivitas antardua negara tersebut tidak sepadat sebelumnya.

Berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang bersumber dari https://covid19.go.id/ per 13 Agustus 2020, terdapat 33 kabupaten/kota yang berada di zona merah, 222 kabupaten/kota berada di zona oranye, 177 kabupaten/kota berada di zona kuning, dan sisanya 82 kabupaten/kota berada di zona hijau dan zona tidak terdampak.

Data Kemendikbud, satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang sudah melapor dan melaksanakan pembelajaran tatap muka sebanyak 23.150 sekolah. Dari angka tersebut yang berada di zona kuning dan melakukan BDR sebanyak 6.238 sekolah, sedangkan yang melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 1.063 sekolah.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Sampaikan Pidato Pukul 09.00 dan 14.00

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan Pidato 2 (dua) kali pada hari ini, Jumat, 14 Agustus 2020, di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Provinsi DKI Jakarta.

Agenda penyampaian pidato kali ini berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang biasanya 3 (tiga) kali sekarang menjadi 2 (dua) karena pertimbangan masa pandemi Covid-19.

Pidato Presiden Jokowi yang pertama rencana akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB dalam rangka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2020.

Setelah istirahat salat Jumat, mulai pukul 14.00 WIB, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato kedua dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 beserta Nota Keuangan.

Sebagai informasi, pelaksanaan sidang kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena digelar pada saat pandemi Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan ketat.

 

(hels)

Baca Selengkapnya