Komunitas Ngobrol Pintar Gelar History Class “Soekarno dan Supersemar”
Surabaya – Komunitas Ngobrol Pintar gelar History Class dengan tema “Soekarno dan Supersemar” di Cafe Historisma, di Kota Surabaya, Minggu (13/3/2022). Koordinator Panitia Aven Januar mengatakan History Class ini diselenggarakan terkait dengan momentum peristiwa 11 Maret 56 tahun lalu, yang dikenal dengan penyerahan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar-red), diikuti 50 peserta yang teregistrasi sejak dua minggu sebelumnya.
Hadir sebagai pembicara yakni Eko Sulistyo, Sejarahwan dan juga Komisaris PT PLN, Henky Kurniadi, budayawan Jawa Timur, dan Dr. Moch Mubarrok, Dosen Fak Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Didampingi host Edward Dewaruci, advokat senior Surabaya yang juga Ketua Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Jatim dan Aven Januar, kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Komunitas Ngobrol Pintar bersama PT PLN.
“Memahami sejarah masa lalu, merupakan cara yang paling efektif untuk mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan masa kini dan masa depan,” papar Eko Sulistyo dalam kesempatan pertama berbicara.
Eko yang juga mantan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ini menambahkan bahwa ada beberapa sudut pandang dalam peristiwa sejarah Supersemar. Sudut pandang pertama yang selalu dibahas banyak pengamat adalah polemik yang melingkari peristiwa bersejarah tersebut.
“Tapi bagi saya, sudut pandang yang lebih rasional adalah posisi Soekarno yang saat itu “wajib” dijatuhkan oleh dunia barat, mengapa begitu karena potensi sumberdaya alam Indonesia yang sedemikian besar, sehingga Supersemar adalah bagian dari konspirasi besar negara-negara barat untuk mencoba merebut kembali potensi Indonesia tersebut,” jelas Eko.
Pada kesempatan kedua, Henky Kurniadi memaparkan secara jelas bahwa Soekarno saat jelang 1966 itu, sebenarnya dengan ideologi nasionalisnya anti kolonialisme, hal tersebut yang bagi negara barat dianggap mendukung komunisme atau kutub timur. Yang mana justru Soekarno berusaha tetap setia menolak ideologi timur maupun ideologi barat, dengan mengusung gerakan non blok.
“Diawal 1960an, blok barat memunculkan ide dasar pertama tentang Globalisasi dan free market (pasar bebas), tapi disaat bersamaan Soekarno berkampanye menolak ide dasar Globalisasi itu, yang mana Soekarno melihat itu adalah bentuk baru dari penjajahan gaya baru atau neokolonialisme,” papar Henky yang juga mantan anggota DPR RI Periode 2014-2019 ini.
Dengan latar belakang itulah, Henky meyakini bahwa blok barat mulai menyusun skenario besar untuk konspirasi bersama beberapa pendukung utamanya di dalam pemerintahan Soekarno untuk menjatuhkan kekuasaan Soekarno di Indonesia.
“Terkait Supersemar, selalu dikaitkan dengan adagium, bahwa sejarah adalah ditulis dan dikonstruksi hingga dinarasikan oleh para pemenang, padahal itu belum tentu kebenaran,” papar Dr. Mubarok pada kesempatan ketiga.
Mengapa begitu? Mubarok yang juga mantan Aktifis mahasiswa PMII ini menjelaskan, bahwa hal tersebut muncul dikarenakan banyaknya kepentingan yang melingkari narasi supersemar yang bagi orde baru dibawah kepemimpinan soeharto untuk memperkuat legitimasi kekuatannya sendiri.
“Munculnya konspirasi Supersemar itu dikarenakan adanya dua faktor utama yakni intervensi kekuatan asing khususnya blok barat, dan yang kedua adalah peristiwa politik itu unpredictable (tidak terprediksi) waktu itu, termasuk soekarno yang begitu kuat bisa dengan cepat mengalami fase kejatuhannya,” papar Mubarok.
Radian Jadid, Sekretaris KAPT Jatim, yang juga hadir dan menyimak Ngobrol Pintar, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya membaca dan mencermati sejarah adalah penting karena masa kini terbangun dari peristiwa masa lalu.
“Sejarah penting sebagai referensi menapak masa depan. Sejarah itu penting tapi juga harus dikonteksasi dengan apa yang ada, tidak sekedar teks belaka. Sejarah itu adalah masa lalu, dan yang lebih penting adalah masa kini dan masa depan. Jangan terlalu terpaku pada sejarah dan masa lalu, karena (kalau mau) kita bisa bikin sejarah,” kata Jadidi.
“Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dan perbuat, untuk berkontribusi pada kebaikan dan peningkatan kualitas sosial kemasyarakatan. Itu nantinya akan menjadi catatan sejarah, setidaknya oleh kita, keluarga atau teman dekat kita, lebih dari itu kalau kita bisa membuat catatan, memoar, artikel dan sebagainya akan bisa dibaca oleh orang lain, saat ini dan juga di masa depan. Apalagi di era digital dewasa ini,” pungkas Jadid.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
