Connect with us

Kompak Tolak Usulan Penambahan Kursi MPR, Golkar dan PKB Ingin Ikuti Aturan UU MD3 Saat Ini

Gedung MPR RI

Jakarta – Partai Golkar dan PKB kompak menyatakan menolak usulan penambahan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR jadi 10 kursi, untuk mengakomodir sembilan partai yang lolos ke parlemen plus DPD.

“Kita sudah melakukan amandemen UU MD3 pada 2018. Tak elok rasanya jika UU baru diamandemen dan belum dilaksanakan, kemudian diamandemen kembali,” ujar Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dilansir Tempo pada Selasa, 13 Agustus 2019.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Dita Indah Sari. Menurut Dita, paket MPR sebaiknya mengikuti UU MD3 yang berlaku saat ini.

“Sebaiknya seperti sekarang ini saja lah. Tinggal bagaimana kita duduk bareng menentukan siapa-siapa (ketuanya),” ujar Dita.

Sebelumnya, usul penambahan kursi pimpinan MPR datang dari PAN. “Ini adalah politik akomodatif. Sama seperti periode 2014-2019, semua partai di DPR legowo untuk mengadakan tambahan pimpinan di MPR dan DPR,” kata Ketua DPP PAN, Saleh Daulay, Senin 12 Agustus 2019.

Pada UU MD3 sebelumnya, komposisi pimpinan MPR periode 2014-2019 memang bertambah dari lima menjadi delapan kursi untuk mengakomodir partai-partai politik yang lolos ke parlemen.

Adapun berdasarkan UU MD3 yang berlaku saat ini, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas satu ketua dan empat wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hasto: Kekuatan PDIP adalah Bersama dan Dekat dengan Rakyat

Oleh

Fakta News

Tuban – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kekuatan PDI Perjuangan adalah bersama dan dekat dengan rakyat. Jadi, sudah sepantasnya elit partai mendekatkan diri dengan rakyat dan menyerap aspirasi yang berkembang.

“PDI Perjuangan bukan partai elit. PDI Perjuangan besar karena rakyat. Jadi kata kuncinya harus turun, turun, turun, temui rakyat. Kalo elit PDI Perjuangan tidak turun tak pantas disebut kader PDI Perjuangan,” kata Hasto saat memberikan pengarahan kepada kader di Tuban, Senin (9/12).

Menurut Hasto, pilkada bagi PDI Perjuangan menjadi momentum untuk memperkuat struktur partai sekaligus menggali potensi daerah seperti Bojonegoro dan Tuban.

Sementara terkait para calon kandidat di Pilkada 2020, Hasto mengatakan PDI Perjuangan membuka pintu bagi putra putri terbaik bangsa untuk bergabung PDI Perjuangan dalam kontestasi pilkada.

“PDI Perjuangan mendengarkan aspirasi rakyat sehingga calon yang diusung perpaduan internal dan eksternal partai. Itu menjadi pola,” jelasnya.

Hasto menambahkan, kandidat dan kader PDI Perjuangan diharapkan bersama-sama memperkuat semangat gotong-royong untuk menyukseskan Pilkada 2020.

“Karena Pancasila itu kalau disaripatikan maknanya gotong royong. Jadi di setiap pilkada manapun, kandidat dan kader bergerak karena gotong royong bukan karena diberi upah atau janji. Tak ada orang yang hebat. Pilkada itu kerja kolektif,” tandasnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Megawati Sarankan ASN yang Terbukti Menganut Paham Radikal Dipecat

Oleh

Fakta News
Persatuan Bangsa
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri

Jakarta – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri memberikan saran ke pada Mensos Juliari Batubara untuk memecat pegawainya yang terbukti menganut paham radikalisme.

“Pak Menteri kalau ada pegawai dari Kementerian Sosial yang tidak sejalan dengan Pancasila atau terbukti radikal, pecat saja langsung,” kata Megawati di Jakarta, Senin (9/12).

Ketua Umum PDI Perjuangan ini berharap agar PNS bisa menjiwai Pancasila bahkan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan itu Megawati juga menyinggung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang memiliki tugas berat terkait ASN terpapar radikalisme.

“Seperti ASN, sekarang yang pusing kepala sebetulnya Pak Tjahjo.” Katanya.

“Saya bilang hati-hati loh Yo, kamu yang mesti mikirkan kenapa ASN bisa terpapar (radikalisme), sampai sebegitu,” paparnya.

Selain itu Megawati juga menyebut banyak masjid terpapar radikalisme, untuk itu, dia ingin membumikan nilai Pancasila di kementerian/lembaga.

“Karena kita sendiri tahu sudah sampai seberapa jauh terpaparnya masjid-masjid kita,” kata Megawati.

Menyoal itu, Megawati pernah menyampaikan hal ini kepada Jusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia.

“Tolong pak kalau dibiarkan saja hanya kebencian yang diberikan kepada mereka-mereka ini, rakyat kita yang perlu rohaninya diisi, tapi oleh seperti itu.”

“Bagaimana kalau kita kejadian seperti di timur tengah? Siapa yang akan menghentikan?” bebernya.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Dorong Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi, Kemenristek Alokasikan Anggaran Rp15 Triliun

Oleh

Fakta News
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro

Padang – Kemenristek mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 triliun pada tahun 2020 untuk mendorong hilirisasi hasil riset di perguruan tinggi. Hal itu dilakukan agar hasil riset dapat diimplementasikan di dunia usaha dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Caranya pertama kita menyediakan dana hibah yang disediakan secara berkelanjutan, begitu satu tahapan riset selesai ada hibah lagi sehingga peneliti lebih terpacu untuk akhirnya sampai pada tahap hilirisasi dan komersialisasi,” kata Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro di Padang, seperti dikutip dari Antara, Senin (9/12/2019).

Hal itu disampaikan Bambang dalam Rapat Kerja Satuan Pengawas Internal Perguruan Tinggi Negeri dan LL Dikti se-Indonesia dengan tema Peran Satuan Pengawas Internal dalam Mengawal Perubahan Organisasi Kementerian.

Bambang menjelaskan, anggaran Rp 15 triliun itu di luar operasional dan diupayakan tepat sasaran agar hilirisasi riset lebih cepat. Tak hanya memberikan hibah, dia mengatakan, Kemenristek juga akan menggandeng pihak swasta dan BUMN sehingga peneliti tahu kebutuhan perusahaan dan masyarakat agar hilirisasi riset menjadi lebih mudah.

Bambang pun memaparkan pada 2020 fokus riset ada sembilan area meliputi pangan, kesehatan, obat, energi, teknologi maju, hingga upaya mengatasi persoalan pembangunan seperti stunting, perubahan iklim, bencana.

“Dengan demikian riset akan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” kata dia.

Sementara, terkait dengan adanya duplikasi hingga replikasi riset, Bambang mengatakan akan dikendalikan oleh program Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hal itu dilakukan agar ke depannya tidak ada lagi pengulangan tema yang sama.

“Tujuannya agar ada sinergi di antara para pihak yang meneliti tema yang sama sehingga bisa bekerja sama,” ujar Bambang.

 

Munir

Baca Selengkapnya