Kominfo Luncurkan 4 Seri Prangko, Wapres Ma’ruf Amin: Prangko, Salah Satu Media Visualisasi Peristiwa Bersejarah Bangsa
Jakarta – Sejarah panjang penggunaan prangko membuktikan bahwa prangko tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran pengiriman pos, tetapi juga menjadi media visualisasi peristiwa bersejarah suatu bangsa. Oleh karena itu, berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sering mengabadikan berbagai peristiwa bersejarahnya dalam bentuk gambar atau disain khusus di prangko.
“Perjalanan panjang sejarah prangko membuktikan bahwa Prangko bukan hanya sekedar sebagai alat bayar pengiriman pos, namun juga sebagai media visualisasi nilai-nilai keberagaman masyarakat bahkan kedaulatan suatu negara,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Peluncuran Prangko Seri Presiden dan Wakil Presiden RI, Prangko 75 Tahun Indonesia Merdeka, Prangko Penanggulangan Covid-19, dan Prangko Artis Group Musik Ternama yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika secara virtual, Rabu (19/8/2020).
Lebih lanjut Wapres menuturkan, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, terdapat pergeseran cara berkomunikasi masyarakat yaitu melalui penggunaan teknologi modern. Namun hal tersebut tidak menurunkan popularitas prangko. Walaupun tidak banyak dipakai sebagai alat pembayaran pos, tetapi populer digunakan sebagai media untuk mengabadikan momen-momen penting dan bersejarah.
“Prangko saat ini tidak banyak lagi digunakan sebagai alat pembayaran pengiriman pos. Namun, peran Prangko masih tetap menjadi media yang dapat mengabadikan momen-momen khusus, bersejarah, diplomasi dan hubungan internasional,” tutur Wapres.
Selain itu, ungkap Wapres, peminat prangko juga telah menembus batas, baik usia maupun geografis. Sehingga, banyak orang yang memiliki kegemaran untuk mengumpulkan prangko.
“Prangko klasik salah satunya menjadi salah satu benda koleksi yang bernilai sangat tinggi yang digemari oleh para kolektor di Indonesia bahkan dunia,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Wapres berpesan bahwa peluncuran prangko edisi khusus kali ini, yang juga merupakan rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Republik Indonesia, harus menjadi momentum bangkitnya semangat masyarakat di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), untuk tetap produktif dan inovatif dalam berbagai bidang khususnya bidang seni dan budaya demi kemajuan bangsa.
“Meskipun saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid-19, kita sebagai bangsa yang besar, harus terus dapat maju, produktif dan berkarya, serta berinovasi di semua bidang kehidupan bangsa khususnya bidang seni dan budaya,” pesannya.
Karena, lanjutnya, sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan mampu menghadapi berbagai macam tantangan dalam berbangsa dan bernegara.
“Oleh karena itu, prangko seri telekomunikasi prima menjadi penting untuk kita terbitkan,” tegas Wapres.
Pada kesempatan yang sama, tak lupa Wapres juga memberikan apresiasinya kepada para dokter dan tenaga medis yang tengah berjuang membantu penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, apresiasi juga diberikan untuk pelaku ekonomi kreatif yakni para seniman dan artis musik Indonesia yang telah memberikan karya-karyanya dan menjadi bagian penting kreativitas negara ini.
“Prangko Seri Penanggulangan Covid-19 yang diterbitkan adalah salah satu wujud apresiasi Pemerintah kepada para dokter dan tenaga medis, yang menjadi pejuang garda terdepan di bidang kesehatan, dan telah menunjukkan semangat dan integritas yang tinggi untuk membantu sesama dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini,” tutur Wapres.
“Semoga para seniman dan musisi dapat tetap berkarya dan berkreasi mengobarkan semangat perjuangan termasuk dalam menginspirasi bangsa Indonesia, khususnya dalam melawan Covid-19,” harapnya.
Sebagai informasi, penggunaan prangko dimulai pada tanggal 6 Mei 1840 di Inggris. Ketika itu, untuk pertama kalinya prangko mulai disematkan pada surat-surat yang akan dikirim sebagai bagian dari ongkos pengiriman. Di Indonesia, Prangko pertama diedarkan pada 1864, dan pada 1 April 1964 diterbitkan prangko seri peringatan 100 tahun digunakannya prangko di tanah air.
Selain menjadi alat bayar pengiriman pos, prangko juga memiliki unsur aktualitas atau berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada satu waktu. Sekalipun kepingnya relatif kecil tetapi prangko sarat mengandung makna tentang berbagai fenomena. Oleh sebab itu, Prangko telah menjadi bagian penting dari setiap peristiwa bersejarah bangsa dan masyarakat Indonesia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
