Kolaborasi Pulihkan Ekonomi Global, Wapres Ma’ruf: Tak Boleh Ada Negara Tertinggal
Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa Presidensi G20 yang saat ini dipegang Indonesia, dapat menjadi momentum pemulihan ekonomi global. Namun demikian, untuk mewujudkannya diperlukan kolaborasi dan kerjasama dari seluruh negara khususnya yang tergabung dalam keanggotaan G20.
“Negara-negara harus bahu membahu, sehingga tidak ada negara yang tertinggal. Pulih satu, pulih semua,” tegas Wapres saat menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Kerja Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jl. Senen Raya No. 1, Jakarta Pusat, Jumat (10/06/2022).
Hal ini, kata Wapres, tidak hanya relevan dengan tema Presidensi G20 Indonesia “Recover Together, Recover Stronger” tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja atau pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati negara besar saja.
“Indonesia perlu berkolaborasi bersama negara-negara anggota G20 agar dunia mendapatkan manfaat jangka panjang pada tiga sektor prioritas, yaitu penguatan arsitektur global, transformasi digital, dan transisi energi,” pinta Wapres.
Adapun kemajuan ketiga sektor prioritas tersebut, sambungnya, hanya dapat diwujudkan apabila seluruh elemen bangsa bersinergi dan mendorong tumbuhnya inovasi.
“Kita harus mampu melahirkan inovasi-inovasi serta gagasan-gagasan baru dan segar untuk memuluskan jalan menuju pemulihan ekonomi global,” ujarnya.
Khusus bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Wapres berpesan agar terus menunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah solusi bagi pemulihan ekonomi global yang berkeadilan, yang dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.
Terkait hal ini, ia pun memberikan arahan kepada IAEI, pertama agar terus mencetuskan berbagai inovasi baru untuk menguatkan peran lembaga keuangan syariah sebagai garda depan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi.
“Kedua, presidensi G20 dapat dimanfaatkan untuk menawarkan ekonomi syariah sebagai solusi bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan,” sebutnya.
Adapun yang ketiga, Wapres meminta IAEI untuk semakin memperkuat sinergi antarahli ekonomi Islam dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan global, maupun pewujudan cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka dunia.
“Saya berharap IAEI terus memberikan kontribusi pemikiran strategis dan implementatif untuk kemajuan ekonomi dan keuangan syariah, yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat, serta menjadi kontribusi Indonesia di tataran global,” pungkasnya.
Hadir dalam acara ini, Ketua Umum IAEI yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Ketua Umum I IAEI Munifah Syanwani, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, serta segenap anggota IAEI yang bergabung baik secara luring maupun daring.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Lukman Hakim Siregar, serta Sekretaris Pribadi Wapres Sholahudin Al Aiyub.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
