Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dukung Pengembangan dan Keberlanjutan Usaha para Pelaku UMKM
Bandung – Pemerintah senantiasa berkomitmen mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan tanggap atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, mendorong stabilisasi harga, dan memperluas pembiayaan bagi para pelaku usaha. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menstimulasi aktivitas usaha yang diharapkan bermuara pada pertumbuhan ekonomi.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah membuktikan ketangguhan melewati masa Pandemi Covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan UMKM ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik Pemerintah maupun swasta.
Kolaborasi Pemerintah dan swasta sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM. Melalui pembinaan, pelatihan, pembiayaan khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan dukungan berbagai pihak menjadi sesuatu yang diperlukan oleh UMKM. Sehingga menjadi dorongan bagi pelaku UMKM untuk terus berkembang.
Dalam upaya mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi para pelaku UMKM serta mendengarkan secara langsung kendala yang dihadapi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan dialog secara virtual dengan para pelaku UMKM di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/03). Dialog serupa sebelumnya telah dilaksanakan di beberapa kota lainnya seperti di Solo, Surabaya, dan Semarang.
Pada kesempatan dialog yang berlangsung interaktif tersebut, Menko Airlangga berdiskusi dengan para pelaku UMKM, termasuk yang tergabung dalam program Sampoerna Retail Community (SRC). Sejak 2008, PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) aktif mendukung upaya Pemerintah dalam mengembangkan UMKM melalui program SRC.
Pada akhir 2021, program SRC telah menjangkau lebih dari 160.000 toko kelontong di seluruh Indonesia, termasuk Kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saat ini terdapat kurang lebih sebanyak 21.000 toko kelontong di Jawa Barat yang sudah tergabung dalam Sampoerna Retail Community (SRC) dimana sekitar 3.000 diantaranya berlokasi di Kota Bandung.
Pembinaan UMKM yang diberikan kepada anggota SRC meliputi edukasi penataan toko dan manajemen keuangan, pengembangan bisnis, dukungan bagi produk UMKM di komunitas sekitar melalui “Pojok Lokal”, hingga literasi digital lewat aplikasi AYO SRC. Dengan semangat gotong royong yang mengedepankan sinergi serta kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan, diharapkan program yang bersifat pembinaan dapat memberi dampak jangka panjang.
Dalam dialog yang berlangsung santai dan akrab tersebut, terungkap bahwa rata-rata omset bulanan pemilik toko kelontong meningkat tiga kali lipat setelah mendapatkan pembinaan. Para pemilik toko kelontong juga menyampaikan kendala yang dihadapi saat ini kepada Menko Airlangga, diantaranya mengenai kondisi penjualan yang masih belum stabil selama masa pandemi ini.
Pada kesempatan itu, Menko Airlangga juga mendorong agar para pemilik toko kelontong yang berniat untuk mengembangkan usahanya agar tidak segan untuk mengambil KUR karena adanya fasilitas subsidi bunga.
“Pemerintah hadir untuk mendukung UMKM melalui KUR dengan bunga hanya 3%, yang bisa dimanfaatkan UMKM untuk mengembangkan usaha,” tutur Menko Airlangga.
Selain berdialog dengan UMKM, Menko Airlangga juga menyaksikan penyaluran KUR secara simbolis dari BNI kepada UMKM dan penyerahan CSR dari PT HM Sampoerna, Tbk berupa oxygen concentrator kepada Pemerintah Kota Bandung.
Sebagai informasi, penyaluran KUR dari BNI di Jawa Barat hingga saat ini sudah mencapai Rp2,5 triliun dan di Kota Bandung sendiri sudah mencapai Rp819,84 miliar.
Turut hadir pada acara Dialog UMKM tersebut diantaranya Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin, Perwakilan dari Pemprov Jawa Barat, Direktur External Affairs PT HM Sampoerna Tbk. Elvira Lianita, SVP Bisnis Usaha kecil dan Program BNI Sunarna Eka Nugraha, dan para pelaku UMKM.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
