Kolaborasi Pemerintah Beserta Seluruh Lapisan Masyarakat untuk Cegah Lonjakan Kasus Paska Nataru
Jakarta – Pemerintah memberi perhatian khusus pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 yang akan datang. Terutama adanya potensi pada peningkatan kasus. Pemerintah saat ini bersikap waspada, dikarenakan Indonesia belum pernah berhasil melewati periode libur panjang tanpa adanya kenaikan kasus.
Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito, Pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah beserta seluruh lapisan masyarakat diminta bekerja keras dan berkolaborasi mencegah lonjakan kasus terulang lagi. Karena, dari hasil analisis Satgas, ada 3 kali periode libur panjang di tahun 2020 dan 2021 penyebab kenaikan kasus. Diantaranya, libur Idul Fitri 2020, Libur Kolektif Maulid Nabi dan Natal 2020, serta libur Idul Fitri 2021.
“Kenaikan kasus tidak hanya terjadi pada kenaikan kasus harian, namun juga pada kenaikan kasus mingguan yang bertahan cukup lama meskipun akhirnya berhasil diturunkan,” Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (11/11/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dari hasil analisis data Satgas, refleksi kenaikan kasus diantaranya, pertama, libur Idul Fitri tahun 2020, terjadi penambahan antara 413 – 559 kasus harian baru, atau sebesar 68 – 93%. Kenaikan ini berdampak pada penambahan kasus mingguan yang angkanya berkisar 2.889 – 3.917 kasus.
Kedua, periode libur kolektif Maulid Nabi dan Natal tahun 2020, terjadi penambahan sebanyak 1.157 hingga 5.477 kasus harian, atau sebesar 37-95% pasca hari libur kolektif tersebut. Sementara untuk data mingguan, penambahan kasus mingguan berkisar antara 8.096 – 38.340 kasus baru.
Ketiga, kenaikan kasus signifikan pada masa libur Idul Fitri 2021. Kenaikan ini diperparah adanya varian Delta yang lebih mudah menular dibanding varian sebelumnya. Terjadi kenaikan kasus harian pada rentang 1.972 hingga 46.297 atau 53-1237%.
“Dapat pula dikatakan, kasus harian meningkat hingga lebih dari 12 kali lipat pasca libur Idul Fitri 2021. Kenaikan tajam juga tampak pada analisis data mingguan, dimana terjadi penambahan kasus mingguan pada rentang 13.931 hingga 324.207 kasus,” lanjutnya.
Adanya kenaikan kasus paska periode libur cukup kompleks. Karena disebabkan berbagai pemicu. Beberapa yang telah teridentifikasi diantaranya meningkatnya mobilitas tidak dibarengi upaya testing yang cukup. Padahal, kewajiban testing cukup krusial sebagai langkah preventif memastikan pelaku perjalanan dalam kondisi sehat. Sehingga tidak menularkan virus ke daerah tujuannya.
Lalu, tidak disiplin protokol kesehatan selama perjalanan maupun aktivitas selama liburan, tradisi berkumpul, makan bersama, maupun tradisi keagamaan yang secara alamiah meningkatkan peluang penularan akibat berkerumun, peningkatan aktivitas di pusat belanja, tempat rekreasi, dan fasilitas publik lainnya. Ditambah lagi tidak disertai dengan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.
“Berdasarkan hasil analisis data tersebut, saya meminta Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersikap siaga dalam menyongsong periode libur Natal dan tahun baru, jelasnya.
Yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa saat ini beberapa kabupaten/kota tengah mengalami kenaikan kasus. Dan daerah-daerah tersebut diminta secepatnya memperbaiki kondisinya sebelum periode libur tiba. Agar tidak akan terjadi penumpukan kasus yang signifikan.
Lalu, sebaliknya bagi daerah – daerah yang belum mengalami kenaikan kasus harus mengambil langkah antisipatif mempertahankan kondisinya terutama saat periode liburan. Karena periode liburan panjang adalah tantangan yang harus dihadapi bersama.
Peran pemerintah dalam hal ini adalah untuk membentuk kebijakan yang efektif dan tepat sasaran berlandaskan data serta situasi di lapangan. Selanjutnya kebijakan tersebut harus ditindaklanjuti dengan implementasi yang lebih baik dari sebelumnya.
“Berkaca dari pengalaman, Indonesia belum pernah berhasil melewati periode tersebut tanpa kenaikan kasus. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat harus bekerja ekstra keras dan berkolaborasi untuk mencegah kejadian serupa,” tegas Wiku.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
