Connect with us

Koalisi Masyarakat Sipil Menyoal Penggantian Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo(foto : pojoksatu.id)

Jakarta – Dianggap masa bakti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendekati pension, koalisi masyarakat sipil mendesak agar Presiden RI Joko Widodo segera memproses pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Gatot sendiri menjabat sebagai panglima TNI sejak 8 Juli 2015, dan akan memasuki masa pensiun pada 2018 mendatang. Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, menilai ada tiga alasan mengapa proses itu harus segera dilakukan. Pertama, bila mengacu kepada Undang-undang (UU) TNI pergantian panglima harus melalui persetujuan DPR.

“Dengan pengajuan nama calon sebagai pengganti Gatot dari sekarang tentu akan memberi keleluasaan DPR mencermati profil para kandidat sebelum memberi keputusan,” kata Gufron di kantornya, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/11).

Andai proses pencarian figur untuk panglima baru TNI dimulai saat ini, Gufron menilai, masyarakat dapat terlibat, dan akan memberi masukan terhadap para tiap calon nantinya.

“Meski pemilihan Panglima hak prerogatif Presiden, sangat penting bagi Jokowi mencermati dan memperimbangkan masukan dari publik,” ujar Gufron.

Terakhir, adalah bakal membantu proses transisi atau manajerial dalam organisasi di Mabes TNI.

Pada kesempatan yang sama, peneliti dari Setara Institut Indra Listiantara, meminta agar pemerintah memastikan figur yang diusung menggantikan Gatot kelak seorang jenderal yang bisa membawa institusi pertahanan negara itu lebih profesional, tak berpolitik, berkompetensi, dan tunduk pada perintah otoritas sipil.

“Apalagi ditengah kondisi politik, penyelenggaraan agenda Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Di tengah dinamika politik itu tentu dibutuhkan panglima TNI baru yang tegas dan mampu menjaga profesionalisme militer,” kata Indra.

Dalam proses pergantian, ia menambahkan, sebagai Panglima tertinggi Jokowi juga tidak boleh lepas dari inti terhadap fungsi TNI dalam membangun sektor pertahanan Indonesia.

“Dalam konteks itu sangat penting bagi Presiden mencermati dan memilih sosok kandidat panglima TNI ke depan yang bisa mendukung arah reformasi sektor keamanan dan pembangunan,” ujar Indra.

Giliran Antarmatra

Terkait sosok yang akan menggantikan Gatot di posisi Panglima TNI, Fugron menilai mendatang figur tersebut berasal dari Angkatan Udara atau Laut. Itu, katanya, adalah rotasi karena panglima TNI saat ini berasal dari Angkatan Darat.

Ke depan sudah seharusnya dijalankan dengan pertimbangan pola rotasi atau dijabat bergiliran oleh tiap matra atau angkatan,” kata Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di kantornya, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/11).

Menurut dia, hal itu juga dipertegas melalui Pasal 13 ayat 4 Undang-undang (UU) TNI yang menyebutkan, bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau tengah menjabat Kepala Staf Angkatan.

“Artinya, bila melihat saat ini yang berlatar belakang Darat, maka posisi Panglima TNI berikutnya harus dirotasi kepada Udara atau Laut,” ujar Gufron, yang juga menilai untuk menghindari situasi tak kondusif antarmatra andai panglima hanya berasal dari satu pihak.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Bima Arya Bagikan Face Shield untuk Pedagang di Pasar Sukasari Bogor

Oleh

Fakta News

Bogor – Para pedagang di Pasar Sukasari mulai menggunakan Face Shield usai Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Muzakkir membagikan dan mengenakannya secara langsung kepada sejumlah pedagang di Plaza Sukasari, Jalan Siliwangi, Kota Bogor, Kamis (4/6/2020).

Total ada 450 Face Shield yang dibagikan berasal dari bantuan Persatuan Sepakbola Bogor (PSB), Klub Basket Bogor Raya dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Bogor yang dihimpun Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor.

Di hadapan semua yang hadir, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan, ada dua solusi untuk menghadapi Covid-19. Pertama, meminta dan memohon doa kepada sang pencipta agar virus Corona segera dihilangkan. Kedua, menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak.

“Insya Allah akan selamat dan sekarang saya meyakini hal itu. Saya ingin yang membedakan pedagang di Kota Bogor dengan tempat lain adalah pedagangnya tertib semua,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Bima juga menjelaskan, belum lama ini para kepala daerah di Jawa Barat mendapatkan arahan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Berdasarkan data perkembangan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat, seluruh daerah yang baik perkembangannya adalah kota atau kabupaten yang disiplin menggunakan masker.

“Kuncinya disini, semakin disiplin menggunakan masker Insya Allah angka penyebaran Covid-19 akan bisa ditekan, Insya Allah angka Covid-19 akan 0 (nol). Karena dengan mengenakan masker yang sakit tapi tanpa gejala kemungkinan kecil bisa menularkan dan yang sehat tidak akan tertular. Kita tidak pernah tahu Orang tanpa Gejala (OTG) gentayangan ke sana ke sini. Ini adalah benteng terakhir,” paparnya.

Di hadapan para pedagang Pasar Sukasari, Bima mengungkapkan kekhawatirannya mengingat resiko penularan Covid-15 cukup luar biasa. Ia mengaku kadang menemukan ada pedagang yang masih nakal, tidak menggunakan masker.

Ia menekankan, kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di pasar adalah memaksimalkan alat pelindung diri mengingat tingkat bahaya yang dihadapi hampir sama dengan tenaga kesehatan.

“Akan lebih bagus jika sudah menggunakan masker juga menggunakan face shield,” katanya.

Kepala Dispora Kota Bogor, Herry Karnadi menerangkan, inisiasi bantuan face shield untuk para pedagang di pasar Kota Bogor berangkat dari postingan Wali Kota Bogor melalui akun instagram pribadinya yang mengatakan akan membagikan face shield untuk para pedagang pasar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian semua pihak untuk membantu dan memberikan kontribusi bagi penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bogor.

“Dari total face shield yang dibagikan jika masih ada lebihnya akan diberikan kepada para pedagang di pasar lain. Semoga ini menjadi edukasi protokol kesehatan bagi para pedagang pasar,” kata Herry.

Turut hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor Samson Purba, Ketua PPI Kota Bogor Teguh Rahman Hakim, Ketua PSB Dodi Irwan Suparno dan Sekretaris Umum Klub Basket Bogor Raya Delvin Sahertian.

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

Menteri BUMN Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris Adhi Karya

Oleh

Fakta News

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran dewan komisaris dan direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Hal itu diputuskan melalui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) hari ini, Kamis (4/6).

Melalui persetujuan dalam RUPST, diputuskan bahwa ditetapkan Entus Asnawi Mukhson sebagai direktur utama, menggantikan Budi Harto.

Begitu pula untuk jajaran dewan komisaris, pada jabatan komisaris utama terjadi perombakan, yang mana M Fadjroel Rachman digantikan oleh Dodi Usoho Hargo.

“RUPS sore ini ada perubahan tapi untuk operation-nya dari dalam yang menjadi direktur operasi 1. Satu lagi di direksi, Agung Darmawan dari BNI. Sehingga dengan masih dominannya yang dari internal (Adhi Karya),” kata Entus di Kantor Adhi Karya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2020).

Berikut jajaran dewan komisaris dan direksi baru Adhi Karya:

Dewan Komisaris:
Dodi Usoho Hargo (Komisaris Utama)
Cahyo R. Muzhar (Komisaris)
Yustinus Prastowo (Komisaris)
Widiarto (Komisaris)
Hironimus Hilapok (Komisaris Independen)
Abdul Muni (Komisaris Independen)

Direksi:
Entus Asnawi Mukhson (Direktur Utama)
Suko Widigdo (Direktur Operasi 1)
Pundjung Setya Brata (Direktur Operasi 2)
A.A G. Agung Darmawan (Direktur Keuangan)
Agus Karianto (Direktur SDM)
Partha Sarathi (Direktur Quality, Health, Safety and Environment dan Pengembangan)

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

PP Muhammadiyah Keluarkan Surat Edaran Terkait Tuntunan dan Panduan Hadapi Covid-19, Termasuk Salat Jumat Dua Gelombang

Oleh

Fakta News
Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

Yogyakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan edaran No. 05/EDR/I.0/E/2020 tentang tuntunan dan panduan menghadapi pandemi dan dampak virus Corona (COVID-19). Selain itu, dalam edaran tersebut juga mengatur tentang salat Jumat dua gelombang.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, agama sangat diperlukan sebagai pemandu perilaku dan memberikan ketenangan jiwa. Masyarakat juga memerlukan rujukan dan panduan agama dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah mahdah maupun muamalah.

Padahal, menurut para dokter, ahli epidemiologi dan virologi, dari sudut kesehatan Indonesia masih dalam masa darurat COVID-19, hal itu ditandai terjadinya fluktuasi kasus setiap waktu. Meskipun demikian, sesuai laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdapat beberapa daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19.

Karena itu, umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya hendaknya senantiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam berdasarkan dalil-dalil yang maqbulah/makbul, disertai fungsi ibadah yang semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan ihsan dalam kehidupan.

“Di daerah yang dinyatakan belum aman (zona merah), ibadah sunah dan fardu hendaknya dilaksanakan di rumah. Kemudian di daerah yang aman (zona hijau), salat sunah hendaknya dilaksanakan di rumah dan salat fardu kifayah sebaiknya dilaksanakan di rumah apabila syarat fardlu kifayah di masjid telah terpenuhi,” kata Abdul melalui keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020).

Selanjutnya, pernyataan status aman (hijau) atau darurat (merah) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Warga Muhammadiyah juga diminta agar selalu mengikuti perkembangan keadaan sehingga ketika ada perubahan status terkait pandemi Corona bisa melakukan tindakan yang diperlukan.

Lebih lanjut, untuk salat Jumat dapat dilaksanakan di masjid, musala atau tempat lain yang memungkinkan. Namun, pelaksanaan salat di masjid/musala wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan telah Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) atau Pemerintah setempat.

“Untuk memberikan kesempatan masyarakat yang hendak menunaikan ibadah salat Jumat, pelaksanaan salat Jumat dengan protokol pencegahan COVID-19 dapat dilaksanakan lebih dari satu rombongan/sif atau diperbanyak tempatnya dengan memanfaatkan gedung/ruangan selain masjid/musala yang memenuhi syarat tempat salat,” ucapnya.

Abdul menambahkan umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya diminta tetap waspada disertai ikhtiar untuk mengatasi berbagai masalah pandemi COVID-19 baik kesehatan, sosial maupun ekonomi.

Selain itu, dalam beribadah hendaknya tetap mengutamakan pertimbangan kesehatan, kemaslahatan, keselamatan dan keamanan sesuai maqāṣid al-syarī’ah untuk menghindari mafsadat dan mengurangi penularan COVID-19.

“Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia dengan Rahman dan Rahim-Nya,” pesan Abdul.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya