KKP dan Kementerian PUPR Sinergi Penyediaan Infrastruktur Pendidikan
Sorong – Pendidikan merupakan salah satu kegiatan utama dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM). Dalam rangka pengembangan infrastruktur pendidikan kelautan dan perikanan, KKP bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pada Jumat (25/2/2022), telah dilakukan serah terima alih status penggunaan Rumah Susun (Rusun) di Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sorong, Provinsi Papua Barat, salah satu satuan pendidikan lingkup BRSDM, dari Kementerian PUPR ke KKP.
“Pelaksanaan Alih Status Penggunaan BMN berupa Rusun Permanen dan meubelair pada Politeknik KP Sorong senilai 18.094.400.000 rupiah merupakan bentuk kerja sama, koordinasi, dan sinergi yang baik antara Kementerian PUPR dengan KKP dalam rangka penyediaan infrastruktur,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar.
“Untuk itu kami mewakili KKP, mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR yang telah berkenan memberikan sumbangsihnya guna pengembangan pendidikan bidang kelautan dan perikanan. Walaupun proses serah terima baru dilaksanakan pada hari ini, sejak tahun 2018 KKP telah menerima manfaat dengan penggunaan Rusun tersebut sebagai perumahan bagi dosen dan pegawai Politeknik KP Sorong,” imbuhnya.
Saat ini, dengan beralihnya secara resmi status penggunaan rumah susun kepada KKP, yang nantinya ditindaklanjuti penyerahannya secara internal kepada BRSDM, KKP berharap BRSDM dapat melakukan pengelolaan BMN tersebut seoptimal mungkin, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan kelautan dan perikanan.
Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, pada saat memberikan sambutan secara daring, pembangunan Rusun ini diyakini akan menambah semangat bagi seluruh pengurus jajaran Politeknik KP Sorong dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Ia menambahkan, salah satu peran penting penerima aset dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan adalah melalui percepatan penghunian, karena dengan dilakukannya pemanfaatan Rusun maka dapat meningkatkan life time bangunan sehingga umur layanannya menjadi lebih efektif dan optimal.
Sementara itu, Plt. Kepala BRSDM Kusdiantoro menyampaikan, “Kami berterima kasih kepada Kementerian PUPR atas bantuannya dalam mendukung tugas dan fungsi pendidikan kelautan dan perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana rumah susun yang digunakan untuk tempat tinggal pegawai ASN di Politeknik KP Sorong. Rusun ini bangunan flat permanen, terdiri atas 42 kamar dengan tipe 36 sebanyak 3 lantai. Jadi, saya lihat rumah susun ini sangat representatif dan dapat dimanfaatkan bagi para ASN, untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dosen dalam melakukan pendidikan bagi para taruna-taruni di Politeknik KP Sorong.”
Selanjutnya Kusdiantoro menjelaskan, pihaknya menyelenggarakan pendidikan formal secara vokasi, melalui pendekatan teaching factory, dengan porsi praktik 70 persen dan teori 30 persen. Biaya pendidikan disubsidi oleh negara. Minimal sebanyak 55 persen kuota peserta didik diisi oleh anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam.
Hal ini sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti’ Wahyu Trenggono pada wisuda satuan pendidikan tinggi KKP tahun 2021, “Pendidikan tinggi di lingkungan KKP menerapkan sistem pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan yang mencetak lulusan unggul dan berjiwa wirausaha, sehingga lulusan siap kerja dan dapat diterima dengan mudah di dunia usaha dan industri.”
Satuan pendidikan tinggi di lingkungan KKP tersebut terdiri dari Politeknik AUP (kampus Jakarta, Bogor, dan Serang); Politeknik KP di Dumai, Karawang, Pangandaran, Sidoarjo, Jembrana, Bone, Bitung, Kupang, dan Sorong; serta Akademi Komunitas di Wakatobi.
Adapun satuan pendidikan menengahnya merupakan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) di Ladong, Pariaman, Kota Agung, Tegal, Pontianak, Bone, Kupang, Waiheru, dan Sorong. Saat ini tengah diproses peningkatan beberapa SUPM menjadi Politeknik KP, antara lain di Aceh, Pariaman, dan Maluku.
“Untuk Politeknik KP Sorong sendiri, 60 persen peserta didiknya adalah putra daerah, yaitu berasal dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kita melihat keberadaan bantuan yang hari ini diserahterimakan, sangat-sangat berharga dan bermanfaat, khususnya bagi para dosen di Politeknik KP Sorong yang umumnya sebagian besar berasal dari masyarakat di luar Papua, sehingga sebagai pendatang ini sangat membantu para dosen yang mendedikasikan dirinya sebagai tenaga pengajar di Politeknik KP Sorong. Di samping dengan sistem pendidikan boarding school, otomatis keberadaan flat ini semakin mendekatkan antara para taruna dengan para pengajarnya,” tambah Kusdiantoro.
Sinergi KKP dan Kementerian PUPR ini bukanlah untuk yang pertama kalinya. Sebelumnya, KKP juga telah menerima dua unit rumah susun lainnya dari Kementerian PUPR. Lokasinya di Politeknik KP Karawang, satuan pendidikan tinggi BRSDM lainnya, yang difungsikan sebagai asrama taruna-taruni serta di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, yang akan difungsikan sebagai fasilitas hunian bagi para nelayan.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
