Kisah Menarik Tiga Mama Papua Bersama Jokowi di Hari Ibu
Raja Ampat – Ada yang menarik dari yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Pantai Waisai Torang Cinta Raja Ampat, Papua. Presiden terlibat tawar-menawar dengan ibu-ibu penjual salak, pinang, dan sagu asal setempat. Kejadian itu berlangsung tepat saat Presiden menghadiri peringatan Hari Ibu Nasional, Jumat (22/12) ini.
Dalam peringatan tersebut, Presiden, layaknya di daerah lain, memanggil tiga ibu-ibu Papua. Ketiganya adalah Syana (penjual Salak), Selina (penjual sagu), dan Feli (penjual pinang). Sambil tersenyum, Presiden lantas meminta ibu-ibu, atau mama-mama dalam sebutan di Papua, untuk memperkenalkan diri.
Kepada Mama Syana, yang mengaku menjual salak hasil dari kebunnya sendiri, Presiden bertanya, “Tadi satu tumpuk berapa kilo?”
Dengan sedikit gugup, Syana menjelaskan bahwa ia tidak menimbang salak yang ia jual, tetapi menjualnya dalam satuan tumpukan. Presiden pun lantas menanyakan harga satu tumpuk salak. Syana lalu membalas Rp30 ribu.
“Kenapa tidak Rp10 ribu?” balas Presiden menawar. Syana pun tak kuasa melepas tawa mendengar tawaran dari Presiden. “Ibu ini pertanyaan. Kalau bisa jawab, saya beri sepeda,” sahut Jokowi kembali.
Syana akhirnya menjawab: “Karena salaknya tidak musim. Jadi karena tak musim jadi Rp30 ribu,” ungkapnya.
Kembali tersenyum, Presiden Jokowi pun memaklumi alasan Syana menaikkan harga salak karena sedang tidak musim. Jokowi kemudian menanyakan mau dipakai apa uang tersebut.
Syana lantas mengatakan akan menggunakan hasil jualan salaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak.
Sama halya saat Presiden menanyai Mama Feli yang berjualan Pinang. “Waduh kalau pinang saya beli untuk apa,” tanya Jokowi.
Feli dengan semangat menjelaskan manfaat pinang untuk membantu mengatasi bau mulut, memperkuat gigi, bahkan membantu mengatasi penyakit gula (diabetes).
“Jadi kalau saya makan itu terus gigi saya kuat? Berani jamin?” tanya Presiden menguji Mama Feli.
“Dijamin Pak,” tegas Mama Feli, yang membawa 20 tumpuk pinang dengan harga per tumpuk Rp10 ribu.
“Waduh habis berapa lama itu. Ini ngambil dari mana pinangnya?” tanya Jokowi kembali. Feli pun menjawab memperoleh pinang dari kebun sendiri dan kalau kurang membeli dari pulau lain. Dia mengaku sehari bisa mengumpulkan Rp300 ribu-Rp500 ribu dari jualan pinang.
“Kaya dong kalau tiap hari bisa dapat Rp300-500 ribu,” kata Presiden.
Seraya mengamini, Mama Feli lantas mengatakan menggunakan uang hasil jualannya untuk menguliahkan kedua anaknya yang merantau ke Jakarta dan Bandung. Ia pun bercerita bahwa kedua anaknya itu juga mendapat bantuan pendidikan dari pemerintah.
“Berarti dua-duanya bagus. Ibu bagus, pemerintahnya bagus,” balas Presiden.
Berikutnya Mama Selina. Ia menjual sagu untuk membuat Papeda. “Delapan potong sama satu tumang,” ujar Mama Selina menjawab pertanyaan Presiden tentang banyaknya sagu yang ia bawa. Lalu saat Jokowi menanyakan harga per potong sagu jualannya, Selina yang terlihat paling pemalu menjawab, “Rp20 ribu kalau di pasar, kalau di sini Rp30 ribu.”
“Di pasar Rp20 ribu, di sini Rp30 ribu. Kalau yang beli Presiden berapa?” goda Jokowi. Namun Presiden pun akhirnya membeli sagu Selina dengan harga Rp40 ribu per potong. “Saya bawa pulang untuk dimasak dijadikan Papeda ya,” katanya. Selina pun membalas bahwa uang hasil dagangnya akan digunakan untuk membangun rumah.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
