Connect with us

Ketua MUI Puji Presiden Jokowi yang Mau Mendengar Aspirasi Umat Islam

KH Ma'ruf Amin
Ketua MUI KH Ma'ruf Amin(Foto: Yuch/Fakta.News)

Banten – Indonesia beruntung memiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mau bersilaturahmi dan mendengarkan keinginan para kiai, ulama, dan santri. Apalagi Jokowi juga mampu mewujudkan Bank Wakaf Mikro (BWM), Koperasi Mitra Santri Nasional, dan Lembaga Ekonomi Umat (LEU) Mart. Kebijakan ini sesuai keinginan umat Islam agar pembangunan ekonomi umat dilakukan dari bawah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin saat mendampingi Presiden Jokowi di Pondok Pesantren An Nawawi, di Kabupaten Serang, Banten, Rabu (14/3/2018). “Saya bersyukur Presiden merespons aspirasi dan tuntutan umat. Oleh karena itu, MUI melakukan Kongres Umat Islam, menampung aspirasi, arus baru ekonomi Indonesia adalah pembangunan ekonomi dari bawah. Alhamdulillah Presiden merespons,” ujar Ma’ruf.

Baca Juga:

KH Ma’ruf Amin yang juga Rais Am PBNU menyampaikan harapan agar pemerintah menjadikan wilayah Tanara sebagai lokasi wisata religi dunia. Hal ini dikarenakan dari tempat ini telah lahir banyak ulama berpengaruh yang merupakan murid Syekh Nawawi Al-Bantani, yang juga lahir di tempat ini.

Di antaranya, lanjut Ma’ruf, KH Hasyim Asyari, Pendiri Nahdlatul Ulama, KH. Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah, Syekh Kholil al-Bangkalani (Madura), Syekh Abu al-Faidh Abdus Sattar bin Abdul Wahhab ad-Dahlawi (Delhi, India – Pengajar di Masjidil Haram) dan KH. Thahir Jamaluddin (Singapura). “Di Tanara ini, kami ingin daerah ini menjadi wisata religi. Pendidikan, adanya masjid yang umurnya ratusan tahun, dulu ada tokoh yang namanya Syekh Nawawi al-Bantani, muridnya, semua organisasi Islam di Indonesia adalah muridnya,” jelas Ma’ruf.

Selain itu Ma’ruf juga meminta agar pondok pesantren tidak lagi dicap sebagai tempat yang radikal dan anarkistis. “Sejarah mencatat, kiai, ulama, dan santri itu membela negara. Mana ada ajaran kita (Islam) yang menyuruh berbuat anarkis,” tegas Ma’ruf.

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Per 22 Oktober Tercatat Ada 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia: 66.576 Aktif, 301.006 Sembuh, dan 12.959 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Data yang dihimpun pemerintah memperlihatkan bahwa penularan virus corona hingga hari ini, Kamis (22/10/2020), masih terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat dengan masih bertambahnya kasus Covid-19, berdasarkan data yang masuk hingga Kamis pukul 12.00 WIB.

Data pemerintah memperlihatkan bahwa kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 377.541 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini diungkap Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang diterima wartawan pada Kamis sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan update yang diberikan setiap sore.

Meskipun jumlah kasus terus bertambah, harapan muncul dengan semakin banyaknya pasien Covid-19 yang sembuh. Dalam sehari, diketahui ada penambahan 3.497 pasien Covid-19 yang sembuh dan dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona.

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh kini mencapai 301.006 orang sejak awal pandemi.

Namun, kabar duka kembali muncul dengan bertambahnya pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Pada periode 21-22 Oktober 2020, ada 102 pasien Covid-19 yang tutup usia. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia kini mencapai 12.959 orang.

Dengan data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini ada 66.576 orang. Mereka adalah pasien yang masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri.

Selain kasus positif, diketahui ada 164.346 orang yang saat ini berstatus suspek terkait penularan virus corona.

Sebanyak 4.432 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 43.928 spesimen dalam sehari. Pada periode yang sama, ada 33.412 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah memeriksa 4.211.138 spesimen dari 2.647.094 orang yang diambil sampelnya. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Secara lebih rinci, ada 501 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat pasien akibat terinfeksi virus corona. Artinya, sekitar 97 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dirut PT PAL Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi PT DI

Oleh

Fakta News

Jakarta – KPK menetapkan Direktur Utama PT PAL (Persero) Budiman Saleh sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia. Budiman dijerat sebagai tersangka dalam pengembangan kasus.

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan tersangka pada 12 Maret 2020, yakni BS selaku Direktur Aerostructure (2007-2010); Direktur Aircraft Integration (2010-2012); dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi (2012-2017). Kini yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Utama PT PAL,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2020).

Karyoto mengatakan Budiman Saleh ikut terlibat dalam korupsi penjualan dan pemasaran di PT DI tahun 2007-2017. Karyoto mengatakan kasus korupsi tersebut menggunakan modus kontrak fiktif.

“Penandatanganan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016. Kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI (Persero) dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user,” ujarnya.

Karyoto mengatakan Budiman menerima kuasa dari eks Dirut PT DI Budi Santoso untuk menandatangani perjanjian dengan mitra penjualan yang disebut fiktif itu. Karyoto mengatakan pembayaran dari PT DI (Persero) kepada perusahaan mitra penjualan yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan.

“Kemudian sejumlah yang ada di rekening tersebut dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak-pihak di PT DI (Persero) maupun ke pihak lain atas perintah pihak PT DI (Persero) serta digunakan sebagai fee mitra penjualan,” sebutnya.

Karyoto menyebut kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 315 miliar. Karyoto mengatakan, dalam kasus ini, Budiman menerima aliran duit senilai Rp 686 juta.

“Dari hasil penyidikan sejauh ini, tersangka BUS diduga menerima aliran dana hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif tersebut sebesar Rp 686.185.000,” tuturnya.

KPK langsung menahan Budiman Saleh selama 20 hari ke depan. Budiman ditahan di Rutan KPK Cabang K4, Jalan Kuningan Persada, Jaksel.

Atas perbuatannya, Budiman diduga melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Baca Selengkapnya

BERITA

Alkes-APD Tak Layak, Pekerja Ambulans Jakarta Demo Anies

Oleh

Fakta News

Jakarta – Perkumpulan Pekerja (PP) Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI. Salah seorang pengurus PP AGD DKI bernama Adjis mengaku banyak tidak mendapatkan hak sebagai tenaga kesehatan.

“Kami menyuarakan mengenai hak-hak normatif tenaga kesehatan. APD yang layak, itu sering kami tidak dapatkan,” ujar Abdul Adjis kepada wartawan di depan Balai Kota KI, Jalan Medan Merdeka selatan, Kamis (22/10/2020).

Selain itu, menurut Adjis, banyak alat kesehatan (alkes) yang tidak sesuai dengan prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP). Salah satunya, sebut dia, tidak ada penyekatan antara sopir dan pasien.

“Masalah alat-alat kesehatan yang tidak sesuai dengan SOP, baik itu unit ambulansnya yang harusnya disekat, karena ada penanganan COVID ini harus disekat, ada aturan-aturan teknisnya. Itu (aturannya) dilanggar semua oleh kantor, oleh pimpinan-pimpinan kami. Itu yang kami suarakan,” katanya.

Seperti diketahui, massa PP AGD Dinkes DKI menyuarakan aspirasi mereka karena ada sejumlah pegawai yang di-PHK. Selain itu, 72 lainnya terancam PHK.

“Di bulan Oktober ini, ada 3 yang di-PHK,” kata pengurus Perkumpulan Pekerja AGD DKI Jakarta, Abdul Adjis.

Baca Selengkapnya