Kesepakatan Peningkatan Implementasi K3 di Kawasan ASEAN
Jakarta – Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), jadi perhatian utama para menteri tenaga kerja di negara-negara ASEAN. Hal itu, terungkap pada Kongres Dunia tentang K3 ke-3 di Singapura, Minggu (3/9/2017).
“Semua negara anggota ASEAN berkomitmen untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan yang layak bagi semua orang,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dalam keterangan pers, pada Selasa (5/9/2017).
Para Menteri tenaga kerja negara-negara ASEAN pun, sepakat menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai bagian integral dan penting dalam pembangunan yang inklusif di kawasan ASEAN. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan dokumen peningkatan K3, untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Untuk mencapainya, menurut Hanif, salah satu hal yang perlu ditekankan oleh negara-negara ASEAN adalah peningkatan implementasi K3 di kawasan ASEAN. “Oleh karena itu, perlu mempercepat pengembangan K3 dan meningkatkan standar, kinerja dan kemampuan ASEAN melalui langkah-langkah untuk mengatasi risiko dan bahaya yang muncul di lingkungan bisnis dan teknologi baru yang berkembang,” tuturnya.
Berbagai kemajuan yang dicapai melalui kerja sama dan inisiatif internasional dan nasional, akan terus didorong untuk meningkatkan implementasi K3 di negara-negara ASEAN. Adapun isi lengkap kesepakatannya antara lain meningkatkan standar K3 sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan kultur.
Selanjutnya meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemeriksaan atau pengawas K3, lalu meningkatkan kemampuan manajemen risiko di ASEAN yang memberikan fondasi untuk memperbaiki standar K3. Selain itu, meningkatkan pengumpulan data K3, mempromosikan berbagai pengalaman, praktik terbaik dan pengetahuan K3 melalui konferensi, workshop, dan lokakarya.
Seterusnya, masih dalam kesepakatan, meningkatkan kemampuan K3 sektor swasta, dengan mematuhi kerangka akreditasi keselamatan bagi perusahaan dan memperluas kategori penghargaan ASEAN. Mendorong partisipasi organisasi pengusaha dan organisasi pekerja serta meningkatkan produktivitas secara efisien dengan menggunakan teknologi terbaru di tempat kerja yang mengurangi bahaya di tempat kerja.
Selain itu, mengurangi biaya sosial untuk cedera dan penyakit dengan memperbaiki kinerja K3 di lingkungan kerja. Kemudian meningkatkan kerja sama dengan mitra utama, seperti International Labour Organization (ILO). Hanif mengatakan, pihaknya akan melaksanakan komitmen negara-negara ASEAN meningkatkan kerja sama dalam penerapan K3 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Setiap pekerja berhak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. Indonesia mendorong dan setuju adanya peningkatan komitmen dan kerja sama antar negara ASEAN dalam peningkatan K3 demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Hanif.
Komitmen para anggota ASEAN, lanjut Hanif, tidak hanya pada peningkatan K3 untuk pekerja lokalnya saja, namuan juga untuk para pekerja migran. “ASEAN harus berperan sebagai motivator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, lebih produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua,” katanya.
Komitmen tersebut, lanjut Hanif, harus menjadi landasan yang kuat dalam mendukung tujuan masyarakat sosio-kultural ASEAN untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat dengan menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai prioritasnya.
Komitmen tersebut, tentunya, sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam agenda pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2030. “Juga sejalan dengan visi sosio-kultural masyarakat ASEAN pada 2025 tentang masyarakat ASEAN yang inklusif, berkelanjutan, tangguh, dan dinamis,” papar Hanif seperti dalam keterangan persnya.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
