Connect with us

Kesembuhan Mingguan Mengalami Kenaikan 14,1%, Daerah Diminta Serius Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Jakarta – Seluruh provinsi dan kabupaten/kota diminta serius menerapkan protokol kesehatan dengan ketat selama pandemi Covid-19. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyebut ada kecenderungan peningkatan kasus dalam seminggu terakhir.

Kondisi berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 15 September 2020, jumlah kasus aktif 55.000 kasus atau 24,4%, penambahan kasus positif baru 3.507 kasus, jumlah kasus sembuh 161.065 kasus atau 71,6% dan meninggal 8.965 kasus atau 4,0%. Dibandingkan rata-rata dunia kasus aktif 24,57%, kasus sembuh 72,2% dan meninggal 3,16%.

“Ini adalah pekerjaan kita bersama, agar kita bisa menurunkan angka kematian lebih rendah daripada rata-rata dunia,” papar Wiku dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Selasa (15/9/2020).

Meski demikian tingkat kesembuhan secara nasional masih dapat terkendali terlihat dengan masih terjadi peningkatan secara mingguan. Kenaikannya sebesar 14,1%.

Dalam rincian per kasus mingguan dari data per 13 September 2020, ada 5 provinsi dengan kenaikan kasus sembuh tertinggi yakni di Jawa Barat naik lebih dari 100% (460 ke 1.131), Sulawesi Tenggara naik lebih dari 100% (72 ke 182), Kepulauan Riau naik lebih dari 100% (43 ke 266), Bengkulu naik lebih dari 100% (5 ke 23) dan Maluku Utara naik lebih dari 100% (0 ke 13).

Wiku mengapresiasi 5 provinsi itu dan meminta untuk mempertahankan dan meningkatkannya. “Ini adalah prestasi dari beberapa provinsi, yang harus dipertahankan dan ditingkatkan kembali, begitu juga daerah-daerah lainnya.”

Lalu untuk persentase kesembuhan tertinggi ada 5 provinsi tertinggi berada di Sulawesi Tengah (85,24%), Gorontalo (82,75%), Kepulauan Bangka Belitung (84,45%), Kalimantan Barat (83,79%) dan Kalimantan Utara (83,12%).

Namun pada penambahan kasus positif baru, kenaikannya mencapai 10,4%. Ada 5 provinsi dengan kenaikan tertinggi yakni Aceh (69,3%), Jawa Tengah (52,7%), Riau (41,4%), Jawa Barat (19,5%) dan DKI Jakarta (5,2%).

Juga ada 5 provinsi dengan insiden kasus tertinggi atau laju peningkatan kasus per 100.000 penduduk. Diantaranya DKI Jakarta (415,40), Kalimantan Selatan (217,75), Gorontalo (185,07), Sulawesi Utara (151,48) dan Bali (147,34).

“Hal ini menunjukkan bahwa kasus Covid-19 belum selesai. Jadi kita seluruhnya harus tetap waspada, kenaikan ini harus bisa kita tekan agar tidak bertambah lagi,” Wiku menegaskan.

Kemudian perkembangan kasus meninggal, juga mengalami kenaikan sebesar 2,2%. Kenaikan pada 5 provinsi tertinggi di Sumatera Barat (150%), Bali (72,5%), Riau (35,5%), DKI Jakarta (28,6%) dan Jawa Timur (11,2%).

Namun jika melihat secara persentase tertinggi berada di Jawa Timur (7,25%), Jawa Tengah (6,45%), Bengkulu (6,44%), Sumatera Selatan (5,94%) dan Nusa Tenggara Barat (5,89%).

Sementara dari rincian kabupaten/kota dengan laju kematian tertinggi per 100.00 penduduk berada di Kota Surabaya (35,96), Kota Semarang (31,71), Jakarta Pusat (29,78), Kota Manado (23,03) dan Kota Mataram (22,98).

“Angka-angka kematian ini mohon betul-betul dapat ditekan, mari kita jaga seluruh keselamatan rakyat Indonesia dengan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, agar angka-angka ini menurun dan kondisinya membaik,” tegasnya.

Selain itu pada peta zona risiko terjadi pergeseran. Pada zona merah (tinggi) mengalami penurunan dari 70 menjadi 41 kabupaten/kota. Namun kalau melihat zona oranye (sedang) malah naik dari 267 menjadi 293 kabupaten/kota.

“Penambahan zona oranye karena kontribusi turunnya jumlah daerah zona merah. Untuk daerah-daerah zona oranye mohon untuk dapat memperhatikan agar pengendalian kasusnya dapat ditingkatkan,” jelas Wiku.

Rinciannya ada 34 kabupaten/kota yang turun dari zona merah menjadi oranye. Tersebar pada 18 provinsi diantaranya Aceh (2), Sumatera Utara (2), Sumatera Barat (4), Riau (3), Sumatera Selatan (2), Kepulauan Riau (1), DKI Jakarta (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (2), Banten (3), Bali (2), Kalimantan Tengah (1), Kalimantan Selatan (4), Kalimantan Timur (2), Sulawesi Utara (1), Sulawesi Selatan (1) dan Papua Barat (1).

Sementara pada zona kuning (rendah) mengalami kenaikan dari 114 menjadi 129 kabupaten/kota. Begitu pun pada zona hijau, pada daerah tidak ada kasus baru menurun jumlahnya dari 38 menjadi 29 kabupaten/kota. Juga, pada daerah tidak terdampak juga menurun dari 25 kini tinggal 22 kabupaten/kota.

“Kami mohon pada 22 kabupaten/kota yang tidak ada kasusnya dapat mempertahankan dengan protokol kesehatan dengan ketat. Karena menjaga daerah ini tetap hijau adalah modal dalam aktivitas sosial ekonomi masyarakat,” harap Wiku.

Selain itu yang menjadi sorotan ada 23 kabupaten/kota yang yang berada di zona merah tanpa perubahan selama 3 minggu berturut-turut. Yakni Aceh Besar, Bangli, Karangasem, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Bekasi, Depok, Banyuwangi, Kota Malang, Kota Pasuruan, Pasuruan, Kotabaru, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Batam, Kota Pekanbaru, Muara Enim, Deli Serdang, Kota Medan, Kota Sibolga dan Mandailing Natal.

“Ini menjadi alarm bagi kita semuanya. Karena jangan dibiarkan berlarut-larut karena akan membahayakan keselamatan masyarakat yang ada di 23 kabupaten/kota ini,” tegas Wiku.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya