Kereta Bandara Upaya Pemerintah Atasi Kemacetan
Jakarta – Kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang pertama diresmikan Presiden Joko Widodo di tahun 2018 ini. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden sekitar pukul sembilan pagi pada Selasa, 2 Januari 2018.
“Alhamdulillah, setelah tiga tahun kita bekerja keras untuk menyelesaikan kereta Bandara Soekarno-Hatta, akhirnya pada pagi hari ini bisa kita resmikan,” ujarnya saat peresmian.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan kereta bandara ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta. Dengan hadirnya kereta bandara tersebut, ditambah dengan pembangunan LRT, MRT, dan integrasi dengan berbagai fasilitas transportasi lainnya, Presiden berharap agar masyarakat bersedia untuk beralih kepada transportasi massal.
“Kita harapkan masyarakat sudah tidak banyak lagi yang menggunakan mobil-mobil pribadi. Tetapi semuanya mau berpindah kepada transportasi massal yang aman, nyaman, dan bisa kita gunakan bersama-sama, baik di Jabodetabek maupun menuju ke bandara ini,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo sempat menjajal langsung pengoperasian kereta bandara yang mulai dibangun sejak tiga tahun lalu itu. Dari terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kepala Negara langsung menuju stasiun pemberangkatan dengan menggunakan SkyTrain yang telah beroperasi lebih dulu. Usai meresmikan dan meninjau fasilitas stasiun keberangkatan, Presiden dan rombongan kemudian menempuh perjalanan dengan kereta bandara ke Stasiun Sudirman Baru.
Usai menjajal kereta tersebut, Kepala Negara menyebut bahwa kereta yang ia naiki terasa sangat nyaman dan bagus. Namun, baginya yang terpenting ialah ketepatan waktu yang mampu diberikan dari pengoperasian kereta tersebut.
“Kalau kita lihat keretanya bagus, nyaman, yang paling penting tepat waktu, 55 menit,” ucapnya di Stasiun Sudirman Baru.
Kepada para jurnalis, ia juga mengungkapkan bahwa desain pembangunan kereta bandara ini direncanakan untuk terintegrasi dengan moda transportasi massal lainnya. Saat ini pemerintah juga masih melakukan pembangunan LRT yang diperkirakan selesai pada 2019 mendatang.
“Konsep makro besarnya memang semuanya terintegrasi. Jadi busway, LRT, MRT, kereta bandara, dan kereta cepat semuanya dalam desainnya harus terintegrasi,” tuturnya.
Ia pun memberikan komentarnya terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat bila ingin menggunakan kereta bandara. Saat ini, tarif kereta tersebut ditetapkan sebesar Rp70 ribu untuk sekali perjalanan. Presiden mengingatkan bahwa persoalan tarif ini dalam perhitungannya harus dilandasi pada kesadaran untuk mengajak masyarakat beralih menuju moda transportasi massal.
“Ini masih dihitung, Rp70 ribu kita harapkan dapat dipertahankan. Ini bukan hanya urusan membangun kereta bandara, tapi juga kita ingin mengalihkan mobil-mobil pribadi untuk beralih ke transportasi massal. Bisa saja nanti subsidi dari pemerintah DKI kenapa tidak?” kata Presiden.
Untuk diketahui, kereta bandara ini rencananya akan memiliki rute perjalanan mulai dari Stasiun Manggarai – Sudirman Baru – Duri – Batu Ceper – Bandara Soekarno-Hatta. Rute perjalanan tersebut diperkirakan dapat ditempuh selama kurang lebih 54 menit.
Dalam pengoperasian awal, kereta bandara untuk sementara hanya akan berangkat dari Stasiun Sudirman Baru mengingat pembangunan yang masih dilakukan di Stasiun Manggarai.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tampak pula menyertai Presiden, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
Saat ditanya wartawan mengenai alasan Muhaimin Iskandar berada di lokasi peresmian hingga di dalam kereta bandara, Presiden menjelaskan bahwa dirinya sengaja mengundang Muhaimin.
“Ya, saya lama dengan beliau enggak ketemu. Terus kemarin saya telepon, saya bilang ketemu di bandara sajKereta Bandara Upaya Pemerintah Atasi Kemacetan”
Kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang pertama diresmikan Presiden Joko Widodo di tahun 2018 ini. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden sekitar pukul sembilan pagi pada Selasa, 2 Januari 2018.
“Alhamdulillah, setelah tiga tahun kita bekerja keras untuk menyelesaikan kereta Bandara Soekarno-Hatta, akhirnya pada pagi hari ini bisa kita resmikan,” ujarnya saat peresmian.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan kereta bandara ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta. Dengan hadirnya kereta bandara tersebut, ditambah dengan pembangunan LRT, MRT, dan integrasi dengan berbagai fasilitas transportasi lainnya, Presiden berharap agar masyarakat bersedia untuk beralih kepada transportasi massal.
“Kita harapkan masyarakat sudah tidak banyak lagi yang menggunakan mobil-mobil pribadi. Tetapi semuanya mau berpindah kepada transportasi massal yang aman, nyaman, dan bisa kita gunakan bersama-sama, baik di Jabodetabek maupun menuju ke bandara ini,” ucapnya.
Presiden Joko Widodo saat menjajal Kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Biro Pers Setpres)
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo sempat menjajal langsung pengoperasian kereta bandara yang mulai dibangun sejak tiga tahun lalu itu. Dari terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kepala Negara langsung menuju stasiun pemberangkatan dengan menggunakan SkyTrain yang telah beroperasi lebih dulu. Usai meresmikan dan meninjau fasilitas stasiun keberangkatan, Presiden dan rombongan kemudian menempuh perjalanan dengan kereta bandara ke Stasiun Sudirman Baru.
Usai menjajal kereta tersebut, Kepala Negara menyebut bahwa kereta yang ia naiki terasa sangat nyaman dan bagus. Namun, baginya yang terpenting ialah ketepatan waktu yang mampu diberikan dari pengoperasian kereta tersebut.
“Kalau kita lihat keretanya bagus, nyaman, yang paling penting tepat waktu, 55 menit,” ucapnya di Stasiun Sudirman Baru.
Kepada para jurnalis, ia juga mengungkapkan bahwa desain pembangunan kereta bandara ini direncanakan untuk terintegrasi dengan moda transportasi massal lainnya. Saat ini pemerintah juga masih melakukan pembangunan LRT yang diperkirakan selesai pada 2019 mendatang.
“Konsep makro besarnya memang semuanya terintegrasi. Jadi busway, LRT, MRT, kereta bandara, dan kereta cepat semuanya dalam desainnya harus terintegrasi,” tuturnya.
Ia pun memberikan komentarnya terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat bila ingin menggunakan kereta bandara. Saat ini, tarif kereta tersebut ditetapkan sebesar Rp70 ribu untuk sekali perjalanan. Presiden mengingatkan bahwa persoalan tarif ini dalam perhitungannya harus dilandasi pada kesadaran untuk mengajak masyarakat beralih menuju moda transportasi massal.
“Ini masih dihitung, Rp70 ribu kita harapkan dapat dipertahankan. Ini bukan hanya urusan membangun kereta bandara, tapi juga kita ingin mengalihkan mobil-mobil pribadi untuk beralih ke transportasi massal. Bisa saja nanti subsidi dari pemerintah DKI kenapa tidak?” kata Presiden.
Untuk diketahui, kereta bandara ini rencananya akan memiliki rute perjalanan mulai dari Stasiun Manggarai – Sudirman Baru – Duri – Batu Ceper – Bandara Soekarno-Hatta. Rute perjalanan tersebut diperkirakan dapat ditempuh selama kurang lebih 54 menit.
Dalam pengoperasian awal, kereta bandara untuk sementara hanya akan berangkat dari Stasiun Sudirman Baru mengingat pembangunan yang masih dilakukan di Stasiun Manggarai.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tampak pula menyertai Presiden, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
Saat ditanya wartawan mengenai alasan Muhaimin Iskandar berada di lokasi peresmian hingga di dalam kereta bandara, Presiden menjelaskan bahwa dirinya sengaja mengundang Muhaimin.
“Ya, saya lama dengan beliau enggak ketemu. Terus kemarin saya telepon, saya bilang ketemu di bandara saja sambil naik kereta bandara,” ucap Presiden.a sambil naik kereta bandara,” ucap Presiden.
Yuch
Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Kamran Muchtar Podomi mengingatkan pentingnya memasukan batas-batas wilayah dalam RUU Kabupaten/Kota yang saat ini sedang dibahas oleh panitia kerja (panja) 27 RUU Kabupaten/Kota. Menurutnya, terkait batas wilayah ini akan menyangkut berbagai hal lain, termasuk diantaranya mengenai sumber daya alam (SDA).
”Kemudian menjadi sangat penting, karena kalau sekarang dulunya bareng ini. Tapi kalau sudah menyangkut sumber daya, berantem ini. Jadi sebaiknya kalau itu harus jelas dimuat di dalam undang-undang. Hubungannya langsung dengan RTRW (Rancang Tata Ruang Wilayah), dengan DAO (Decentralized Autonomous Organization). Ya, jadi itu harus, di undang-undang itu harus clear, batas-batas wilayah. Tidak boleh kita biarkan,” kata Karman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Aceh di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan, hal serupa pernah terjadi di Dapilnya, yang mana karena perebutan batas wilayah beberapa kepala daerah setempat sampai membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung.
”Karena di provinsi saya pengalaman, Pak. Nanti para bupati datang sampai di mahkamah agung. Untuk mempersoalkan kepada Kemendagri terkait dengan batas-batas wilayah. Jadi ini sangat substantif dan penting agar saudara-saudara kita di Aceh tidak berantem hanya karena persoalan sumber daya alam terkait dengan batas-batas,” kata Legislator Dapil Sulawesi Utara ini.
Lebih lanjut, Kamran mengungkapkan, masalah lain bisa berlanjut jika sudah masuk unsur politik di dalamnya, sehingga nantinya berbagai putusan terkait batas wilayah tersebut menjadi tidak objektif. Untuk itu, Kamran meminta terkait batas wilayah haruslah tertera jelas di UU.
”Berdasarkan pengalaman batas wilayah ini penting, karena ini nanti unsur politiknya akan masuk, bupatinya dari warna ini, gubernurnya dari ini, nantinya keputusannya tidak akan objektif oleh sebab itu selesaikan sejak UU ini, jangan kita bertengkar oleh warna-warna,” pungkasnya.
Jakarta – Sebagai upaya menangani permasalahan narkotika di Indonesia Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Narkotika. Adang menekankan bahwa perkembangan jenis dan bentuk narkotika yang begitu pesat memerlukan penyesuaian regulasi agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.
“Satu Undang-Undang yang perlu mendapat perhatian kita adalah masalah Undang-Undang Narkotika. Undang-undang yang ada saat ini tidak lagi memadai karena banyaknya macam narkotik yang telah berubah bentuk dan jenis, sehingga tidak tercantum dalam lampiran undang-undang yang ada sekarang. Oleh karena itu, diperlukan suatu perubahan,” papar Adang dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (20/5/2024).
Politisi dari Fraksi PKS ini juga menyoroti kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang mayoritas penghuninya adalah pengguna narkotika. “Kita juga tahu bahwa di LP hampir seluruh LP rata-rata 60-70 persen isinya adalah pengguna narkotik. Oleh karena itu, kita bersama pemerintah ingin bisa menyelesaikan masalah tersebut melalui usaha preventif dan represif, khususnya yang berhubungan dengan rehabilitasi,” ungkap Adang.
Dia menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama bagi anak-anak muda yang baru mencoba-coba dan bukan merupakan bandar. “Untuk anak-anak kita yang baru coba-coba, anak-anak kita yang memang bukan bandar, sebaiknya direhabilitasi. Karena pada saat mereka masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, setelah keluar masih saja melakukan hal yang sama. Sehingga perlu suatu rehabilitasi dan pendidikan agar generasi muda kita di masa yang akan datang tidak terkena masalah narkotika,” jelas Adang.
Melalui upaya ini, Adang Daradjatun berharap dapat memberikan solusi jangka panjang yang lebih efektif dalam menangani masalah narkotika di Indonesia. Rehabilitasi yang baik diharapkan mampu memutus rantai ketergantungan narkotika dan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memiliki masa depan yang lebih baik.
Bali – Kolaborasi pemangku kepentingan, baik tingkat lokal, regional, dan internasional, harus diupayakan supaya isu air dan sanitasi bisa menjadi agenda politik negara. Pendekatan kearifan lokal yang diselaraskan dengan pemikiran maju serta kemauan untuk menerapkan inovasi terbaru menjadi penting untuk diterapkan.
Pernyataan ini diutarakan oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana saat menyampaikan sikap DPR RI dalam sesi pleno ke-2 pada agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024). Ia sepakat bahwa air merupakan salah satu elemen vital yang bisa mewujudkan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs) menjadi nyata.
“Oleh karena itu, semua sektor, termasuk dunia usaha, pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil harus berpartisipasi aktif dan bekerja sama untuk memastikan pengelolaan dan alokasi sumber daya air yang lebih baik,” tegas Putu dalam sesi tersebut.
Di sisi lain, dirinya menyadari bahwa setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, memiliki prioritas agenda politik yang berbeda. Walaupun begitu, memperoleh hak atas air layak dan bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap negara.
Melalui sesi ini, setiap perwakilan parlemen dunia yang hadir perlu membuka diri dengan berbagai pengalaman, wawasan, dan masukan. Upaya ini patut diterapkan, menurutnya, karena akan menjadi jembatan antarnegara supaya kebijakan yang nantinya dilahirkan bisa menciptakan solusi yang mangkus dan sangkil.
Menutup pernyataan, Putu menekankan kearifan lokal yang telah dilakukan oleh penduduk setempat selama ratusan tahun demi melindungi kelestarian air harus didukung oleh multipihak. Maka, ia meminta dukungan sejumlah pemangku kepentingan agar peduli sekaligus melindungi kearifan lokal tersebut dengan mengambil sikap melalui regulasi dan hukum.
“Saya pikir mungkin (kearifan lokal) ini penting bagi lembaga-lembaga tertentu, baik eksekutif, legislatif, atau mungkin internasional, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap upaya pelestarian sumber air yang didasarkan pada norma-norma lokal,” tandas Ketua Kaukus Air DPR RI itu.
Legislator Ingatkan Pentingnya Batas-Batas Wilayah dalam 27 RUU Kabupaten/Kota
Adang Tekankan Pentingnya Revisi Undang-Undang Narkotika
Putu Rudana Supadma Suarakan Kearifan Lokal Lindungi Air Tetap Lestari
Buka WWF 2024, Puan Maharani: Air Bersih dan Sanitasi Layak adalah Hak Asasi Manusia
Disambut Hangat oleh Jokowi, Puan Hadiri ‘Welcoming Dinner’ WWF 2024
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
“Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN Cukup Besar, Kenapa Biaya Kuliah Malah Meroket?”
Ditemukan, Jemaah Umroh Asal Indonesia Tidak Pulang Tapi Lanjut Haji Tanpa Visa Resmi
