Kenalkan Bus Kita Trans Pakuan, Bima Arya: Lebih Nyaman dan Memudahkan
Bogor – Pembenahan transportasi di Kota Bogor terus diakselerasi. Sejumlah program pun direalisasikan, mulai dari rerouting (penggabungan trayek), reduksi (peremajaan) hingga konversi (3 angkot menjadi 1 bus). Program ini tidak saja untuk mengurangi jumlah angkutan perkotaan (angkot) tapi juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga.
Terbaru, Wali Kota Bogor Bima Arya memamerkan Bus Kita Trans Pakuan hasil kolaborasi Pemerintah Kota Bogor dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), seperti apa wujudnya?
Bus berukuran ¾ ini dijadwalkan mengaspal pada 2 November 2021 dengan melayani koridor 5 yang melintasi rute Ciparigi, Warung Jambu, Ahmad Yani, Air Mancur, Fly Over Martadinata, Merdeka, Jembatan Merah dan Stasiun Bogor. Kemudian dari Stasiun Bogor kembali lagi menuju Ciparigi melalui Jalan Juanda, Sudirman, Pemuda, Warung Jambu, Sholeh Iskandar, Talang, Simpang Pomad.
Berbagai fasilitas disematkan dalam bus medium jenis terbaru Nucleus 5 ini. Secara eksterior yang paling mencolok adalah fasilitas bracket atau rak khusus sepeda yang dipasang pada moncong bus untuk memudahkan para goweser. Bentuknya futuristik ditambah sentuhan desain Batik Bogor.
Pada interior pastinya terpasang pendingin udara (AC), CCTV, passenger counting system, disability friendly, peralatan keamanan APAR dan pintu emergency. Untuk kapasitas penumpang 35 orang terdiri dari 20 tempat duduk dan 15 berdiri.
Bima Arya mengatakan, Bus Kita Trans Pakuan ini diproyeksikan akan menggantikan angkot-angkot di Kota Bogor dengan sistem konversi. Jadi, 3 unit angkot akan digantikan menjadi 1 unit bus Trans Pakuan jenis ini. Sehingga, dengan hadirnya 49 bus dari BPTJ, maka akan menggantikan 147 angkot sampai akhir tahun 2021.
“Inilah penampilan Bus Kita Trans Pakuan yang sedang diproduksi di karoseri Laksana. Kerjasama dengan BPTJ kemenhub. Insya Allah 49 bus siap meluncur di November ini, menggantikan 147 angkot. Konversi 3 angkot menjadi 1 bus,” ungkap Bima Arya saat melihat proses produksi Bus Kita Trans Pakuan di karoseri Laksana, Semarang, Jumat (29/10/2021).
Lantas, bagaimana dengan nasib sopir angkot tersebut? “Pengemudi angkot jadi pengemudi bus (sistem shift). Yang tidak jadi pengemudi bus akan dilatih menjadi mekanik atau ditempatkan di bagian perawatan,” terang Bima.
Di tempat yang sama, Sekretaris BPTJ Zamrides menyatakan, kehidaran Bus Kita Trans Pakuan ini merupakan implementasi program Buy The Service (BTS). “Ini bentuknya adalah kolaborasi peremajaan transportasi di seluruh Indonesia, khususnya sekarang di Kota Bogor. Karena ini untuk perbaikan transportasi, kita harus mulai dari BTS, ada subsidi kepada penumpang agar mereka mau naik angkutan umum,” kata Zamrides.
Ia menambahkan, awalnya BPTJ merencanakan menghadirkan 75 bus di Kota Bogor. “Namun mengingat waktu yang pendek sisa 2 bulan, jadi hanya bisa 49 bus secara bertahap. Bus Kita Trans Pakuan ini akan soft launching awal November dan sudah langsung beroperasi. Untuk awal gratis (hingga akhir tahun). Nanti kita evaluasi, bisa saja kalau sudah berbayar, bayarnya setengah atau seperti apa skemanya. Tapi tetap ada subsidi,” jelasnya.
Hadirnya kenyamanan dalam BTS ini, lanjutnya, bertujuan agar masyarakat yang semula menggunakan kendaraan pribadi beralih ke bus. Dengan menggunakan angkutan umum diharapkan dapat mengurangi penggunaan BBM oleh masyarakat. Di sisi lain, dapat meminimalisir dampak kerugian ekonomi dan kehilangan waktu akibat dari kemacetan, mengurangi polusi udara yang mencemari lingkungan.
“Kita integrasikan dengan stasiun, dengan terminal, kita integrasikan semua sehingga masyarakat dimudahkan dan diberikan kenyamanan saat menaiki angkutan umum,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo sangat menyambut baik progres penataan transportasi di Kota Bogor ini. Untuk menyukseskan program BTS ini, beberapa persiapan dilakukan antara lain pembekalan dan pelatihan bagi pengemudi bus, cek halte, sosialisasi kepada masyarakat hingga survey kondisi lalu lintas.
“BTS ini merupakan batu loncatan untuk penataan transportasi selanjutnya. Kami berharap, tentunya ini menjadi momentum dan semangat baru bari insan transportasi dan Pemkot Bogor untuk bekerja sama menata transportasi yang baik ke depan,” ujarnya.
“Silahkan masyarakat menikmati bus ini tidak berbayar alias gratis sampai akhir Desember. Kelebihannya sangat banyak. Nyaman, kecepatan waktu karena tidak ngetem, dan fasilitas lainnya,” ajak Eko.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
