Kenalkan Bus Kita Trans Pakuan, Bima Arya: Lebih Nyaman dan Memudahkan
Bogor – Pembenahan transportasi di Kota Bogor terus diakselerasi. Sejumlah program pun direalisasikan, mulai dari rerouting (penggabungan trayek), reduksi (peremajaan) hingga konversi (3 angkot menjadi 1 bus). Program ini tidak saja untuk mengurangi jumlah angkutan perkotaan (angkot) tapi juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga.
Terbaru, Wali Kota Bogor Bima Arya memamerkan Bus Kita Trans Pakuan hasil kolaborasi Pemerintah Kota Bogor dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), seperti apa wujudnya?
Bus berukuran ¾ ini dijadwalkan mengaspal pada 2 November 2021 dengan melayani koridor 5 yang melintasi rute Ciparigi, Warung Jambu, Ahmad Yani, Air Mancur, Fly Over Martadinata, Merdeka, Jembatan Merah dan Stasiun Bogor. Kemudian dari Stasiun Bogor kembali lagi menuju Ciparigi melalui Jalan Juanda, Sudirman, Pemuda, Warung Jambu, Sholeh Iskandar, Talang, Simpang Pomad.
Berbagai fasilitas disematkan dalam bus medium jenis terbaru Nucleus 5 ini. Secara eksterior yang paling mencolok adalah fasilitas bracket atau rak khusus sepeda yang dipasang pada moncong bus untuk memudahkan para goweser. Bentuknya futuristik ditambah sentuhan desain Batik Bogor.
Pada interior pastinya terpasang pendingin udara (AC), CCTV, passenger counting system, disability friendly, peralatan keamanan APAR dan pintu emergency. Untuk kapasitas penumpang 35 orang terdiri dari 20 tempat duduk dan 15 berdiri.
Bima Arya mengatakan, Bus Kita Trans Pakuan ini diproyeksikan akan menggantikan angkot-angkot di Kota Bogor dengan sistem konversi. Jadi, 3 unit angkot akan digantikan menjadi 1 unit bus Trans Pakuan jenis ini. Sehingga, dengan hadirnya 49 bus dari BPTJ, maka akan menggantikan 147 angkot sampai akhir tahun 2021.
“Inilah penampilan Bus Kita Trans Pakuan yang sedang diproduksi di karoseri Laksana. Kerjasama dengan BPTJ kemenhub. Insya Allah 49 bus siap meluncur di November ini, menggantikan 147 angkot. Konversi 3 angkot menjadi 1 bus,” ungkap Bima Arya saat melihat proses produksi Bus Kita Trans Pakuan di karoseri Laksana, Semarang, Jumat (29/10/2021).
Lantas, bagaimana dengan nasib sopir angkot tersebut? “Pengemudi angkot jadi pengemudi bus (sistem shift). Yang tidak jadi pengemudi bus akan dilatih menjadi mekanik atau ditempatkan di bagian perawatan,” terang Bima.
Di tempat yang sama, Sekretaris BPTJ Zamrides menyatakan, kehidaran Bus Kita Trans Pakuan ini merupakan implementasi program Buy The Service (BTS). “Ini bentuknya adalah kolaborasi peremajaan transportasi di seluruh Indonesia, khususnya sekarang di Kota Bogor. Karena ini untuk perbaikan transportasi, kita harus mulai dari BTS, ada subsidi kepada penumpang agar mereka mau naik angkutan umum,” kata Zamrides.
Ia menambahkan, awalnya BPTJ merencanakan menghadirkan 75 bus di Kota Bogor. “Namun mengingat waktu yang pendek sisa 2 bulan, jadi hanya bisa 49 bus secara bertahap. Bus Kita Trans Pakuan ini akan soft launching awal November dan sudah langsung beroperasi. Untuk awal gratis (hingga akhir tahun). Nanti kita evaluasi, bisa saja kalau sudah berbayar, bayarnya setengah atau seperti apa skemanya. Tapi tetap ada subsidi,” jelasnya.
Hadirnya kenyamanan dalam BTS ini, lanjutnya, bertujuan agar masyarakat yang semula menggunakan kendaraan pribadi beralih ke bus. Dengan menggunakan angkutan umum diharapkan dapat mengurangi penggunaan BBM oleh masyarakat. Di sisi lain, dapat meminimalisir dampak kerugian ekonomi dan kehilangan waktu akibat dari kemacetan, mengurangi polusi udara yang mencemari lingkungan.
“Kita integrasikan dengan stasiun, dengan terminal, kita integrasikan semua sehingga masyarakat dimudahkan dan diberikan kenyamanan saat menaiki angkutan umum,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo sangat menyambut baik progres penataan transportasi di Kota Bogor ini. Untuk menyukseskan program BTS ini, beberapa persiapan dilakukan antara lain pembekalan dan pelatihan bagi pengemudi bus, cek halte, sosialisasi kepada masyarakat hingga survey kondisi lalu lintas.
“BTS ini merupakan batu loncatan untuk penataan transportasi selanjutnya. Kami berharap, tentunya ini menjadi momentum dan semangat baru bari insan transportasi dan Pemkot Bogor untuk bekerja sama menata transportasi yang baik ke depan,” ujarnya.
“Silahkan masyarakat menikmati bus ini tidak berbayar alias gratis sampai akhir Desember. Kelebihannya sangat banyak. Nyaman, kecepatan waktu karena tidak ngetem, dan fasilitas lainnya,” ajak Eko.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.