Kemendagri Gandeng Kementerian Koperasi dan UMKM Untuk Dorong Sinergitas Pertumbuhan UMKM Daerah
Jakarta – Dalam rangka menggerakan ekonomi masyarakat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenkopUKM) membahas tentang upaya sinergitas menggerakkan UKM daerah di tengah pandemic covid-19 untuk menghindari resesi ekonomi. Mendagri mengatakan akan mendukung sepenuhnya hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah, bertempat di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu (12/08/2020).
“Nah kehadiran kami disini tidak lain adalah ingin membantu, kami memang secara proaktif dari Kemendagri ada instrumen-instrumen melihat bahwa kegiatan atau program-program dari Kementerian/ Lembaga (K/L) ini memerlukan sangat banyak bersentuhan dengan daerah. Mungkin ada kalau sepanjang lancar kita juga berterima kasih dan tentu akan mendukung,” tuturnya.
Selain itu, untuk mendukung penuh arahan Presiden Joko Widodo dalam mempercepat realisasi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga pertumbuhan ekonomi tidak minus selama dua kuartal berturut-turut atau dengan kata lain resesi ekonomi.
“Kita tahu bahwa dalam kuartal kedua kita mengalami minus, kuartal kedua: April, Mei dan Juni. Juli kemarin kita juga mengalami minus, sehingga kalau seandainya Agustus dan September itu juga terkontraksi minus artinya Oktober awal kita bisa dikenakan status resesi, resesi ekonomi,” ungkapnya.
Menurutnya dengan adanya status resesi ekonomi di sebuah Negara, maka impilkasinya akan meluas bukan hanya di bidang ekonomi saja, namun secara sosial, PHK dan berbagai sentimen lainnya. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo sangat mendorong perputaran ekonomi di tengah masyarakat salah satu upayanya dengan menggenjot realisasi anggaran untuk dimaksimalkan, baik di tingkat pusat K/L maupun di tingkat daerah.
“Ini implikasinya akan meluas bukan hanya implikasi di bidang ekonomi saja, tetapi juga di bidang sosial, PHK, dan yang paling utama sekali adalah sentimen: sentimen ekonomi dan sentimen politik. Sentimen ekonomi akan membuat pelaku usaha menjadi lebih tidak confident kepada Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Sentimen politiknya ini bisa menjadi amunisi bagi dinamika politik, baik dalam negeri maupun luar negeri,” terangnya.
Oleh sebab itu, Kemendagri akan melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pembina dan pengawas kepala daerah untuk secara maksimal mendukung program-progam K/L di daerah. Salah satunya, Mendagri telah melaksanakan Video Confrence 2 hari yang lalu untuk mengontrol realisasi anggaran belanja nasional di 548 daerah dengan persentase 47,34%.
“Kita bacakan semua dan memberikan apresiasi, sebaliknya untuk tingkat provinsi kabupaten/kota yang dibawah nasional 47% dan yang masih diatas 25% kita sebut kuning. Kalau yang tadi hijau ini kuning, kuning kita minta mereka untuk mempercepat realisasi anggaran, tetapi banyak juga ada beberapa daerah yang di bawah 25%, nah ini kami anggap merah, salah satunya gunung kidul itu 6% sehingga kami menurunkan tim nantinya ke daerah-daerah yang di bawah 25% ini. Kami bentuk tim bergerak, ada apa sebetulnya, hambatan mereka apa sehingga tidak tercairkan anggaran belanjanya,” jelasnya.
Tak kalah penting, menurut Mendagri selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Ia juga mendukung program-program Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Sekaligus memperkuat produksi stimulus ekonomi supaya sektor ekonomi terutama produksi, distribusi dan demand menjadi lebih stabil.
“Saya kira Bapak Presiden sudah banyak sekali skemanya beliau, Bansos sampai kalau yang tidak punya ya kasih saja akhirnya kepada karyawan yang gajinya di bawah 5 juta diberikan bantuan 600 ribu. Sebenarnya untuk memperkuat daya beli, ASN diberikan gaji ke-13 tujuannya untuk memperkuat daya beli ASN, sehingga diharapkan dengan daya beli yang ada kemudian paralel dengan itu sektor produksi UMKM, mikro, ultramikro bergerak ditambah dengan insentif tertentu untuk ekonomi perusahaan dapat bergerak secara positif,” pungkasnya.
(edn)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
