Kembangkan Platform Use It, Mahasiswa ITS Bantu Kurangi Limbah
Surabaya – Peningkatan jumlah limbah sampah yang merusak lingkungan menjadikan kegiatan ekspor sampah banyak dilakukan dengan alasan untuk mengalihkan sampah ke negara lain. Berangkat dari isu tersebut, ketiga mahasiswa Departemen Teknik dan Sistem Industri (DTSI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), mengembangkan sebuah inovasi platform yang dinamakan Use It.
Adalah Alif Wahyu Rodiansyah, Ifarrel Rachmanda Hariyanto, dan Muhammad Ainul Yaqin yang berada di balik tercetusnya inovasi Use It tersebut. Terobosan baru ini dilatarbelakangi oleh banyaknya limbah sampah yang tidak diolah dan dibiarkan saja, bahkan akhirnya malah dibuang ke tempat lain.
“Sebenarnya banyak yang bisa mengolah, hanya saja malas,” ucap Alif dalam siaran pers, Selasa (16/6/2020).
Selaku ketua tim, Alif menuturkan secara sederhana bahwasannya platform ini bertujuan untuk memfasilitasi industri dalam mengolah limbah. Fasilitas tersebut disajikan dalam bentuk fitur di platform Use It ini, yakni fitur jual beli limbah serta fitur konsultasi dan pengolahan limbah.
Lebih lanjut mengenai Use It, mahasiswa angkatan 2017 ini menjelaskan, fitur jual beli limbah bisa digunakan untuk semua jenis limbah pada umumnya seperti limbah organik dan anorganik. Sedang untuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di platform ini tidak bisa diperjualbelikan.
“Sudah ada aturan yang melarang, jadi di platform kami juga mengikuti aturan yang ada,” imbuhnya.
Ia juga menjabarkan, untuk limbah B3 itu sendiri ada fitur khusus yang dibuat yaitu konsultasi dan pengolahan buat perusahaan yang tidak bisa mengolah limbahnya sendiri.
“Nantinya kita akan hubungkan sama perusahaan yang bisa mengolah limbah tersebut,” ujar mahasiswa asal Surabaya ini.
Ditanya soal keunggulan dari platform yang dibuat, Alif mengungkapkan bahwa Use It ini belum ada sebelumnya. Selain itu, dulu jika ingin jual beli limbah bisa lewat media sosial facebook (FB), namun tidak ada pihak ketiga yang memfasilitasi. Sedangkan Use It ini sudah memfasilitasi masyarakat agar lebih aman, mudah, dan terpercaya.
“Semudah kita buka platform seperti Tokopedia dan lain-lain,” terangnya.
Platform yang menyasar para pengepul sampah dan perusahaan ini dalam pembuatannya menemui berbagai kendala. Kesulitan dalam pembuatan aplikasi dan desain menjadi kendala terbesar.
“Kami yang semuanya anak (mahasiswa) DSTI tidak mempunyai basic aplikasi, makanya susah,” tuturnya.
Selain itu, imbuh Alif, mereka juga terkendala oleh pengumpulan data karena butuh adanya surveyor. Ke depannya, ia berharap platform ini bakal bisa dikembangkan dan digunakan masyarakat luas. Supaya limbah yang berserakan tidak terbuang sia-sia dan merusak lingkungan.
Mahasiswa yang aktif di himpunan ini juga berharap pemerintah ke depannya bisa merealisasikan secara langsung dan turut menawarkan Use It ini. Sementara platform ini sudah masuk di program inkubator ITS untuk dievaluasi agar lebih baik.
Di akhir, Alif mengharapkan Use It ini nantinya berdampak baik ke lingkungan, tak hanya di Indonesia tapi juga dunia, sehingga bisa mengharumkan nama ITS. Ia juga berpesan kepada mahasiswa ITS lainnya agar tidak berhenti berinovasi.
“Jangan berhenti berpikir kreatif, pantang menyerahlah karena saat kegagalan datang dan kita mencoba lagi, kita pasti berkembang menjadi yang lebih baik,” tandas ketua tim pemenang ketiga pada Perbanas Entrepreneur Award 2020 ini.
(mjf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
