Kata Enggar Soal Misi Melawan Sentimen Negatif Terhadap CPO
Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengakui memang menjadikan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai produk ekspor pertama yang ditawarkan ke negara-negara tujuan ekspor baru. Ia membeberkan penawaran dilakukan saat berkunjung ke negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika untuk mempromosikan pameran perdagangan (Promotion Trade Exhibition/PTE) Indonesia bersama para atase perdagangan.
“Waktu kami PTE, yang kami taruh pertama adalah minyak sawit. Termasuk kalau saya bawa sabun, itu juga kan ada unsur minyak sawitnya,” ujar Enggar, sapaan akrabnya di sela acara 13th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2018 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Jumat (3/11/2017).
Setidaknya hal ini menegaskan bahwa CPO Indonesia masih dianggap sebagai komoditas bermutu yang juga berdaya saing tinggi. Persis seperti yang selama ini diutarakan Presiden Joko Widodo untuk selalu mempromosikan produk yang bernilai tambah, bukan menjual barang-barang mentah. Tujuan lainnya, tentu saja demi industri CPO bisa terus tumbuh dan mengembangkan dari hilir sehingga memberikan manfaat besar bagi perekonomian negara.
“Kami mulai dengan jualan minyak sawit karena kami mau fokus ke hilir. Kami ingin ada nilai tambah. Saya bilang ke industri agar tidak hanya jual produk mentah, tapi yang sudah diolah,” terang Enggar kembali.
Di sisi lain, melimpahnya persediaan dari hasil olahan sektor perkebunan kelapa sawit jadi pendorong juga-yang rupanya menempatkan Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia bersama Malaysia.
Tengok saja data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Disebutkan bahwa produksi CPO telah mencapai 25,85 juta ton sepanjang Januari-Agustus 2017. Ini berarti rata-rata produksinya sebesar 3,23 juta ton per bulan. Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu dengan jumlah produksi sepanjang tahun sebesar 35,57 juta ton atau sekitar 2,96 juta ton per bulan.
Alasan lain? Tentu saja misi meredakan kampanye negatif yang didapat Indonesia dari beberapa negara, seperti dari kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS). Ini dia. Pengenalan CPO dinilai harus gencar dilakukan lagi. Pasalnya, kedua tujuan ekspor CPO itu justru kerap memberikan kampanye negatif ke Indonesia lantaran meragukan standar kualitas CPO Tanah Air dan menggencarkan persaingan yang tak sehat.
Pandangannya Enggar, kualitas CPO dalam negeri pada kenyataannya tak perlu diragukan karena memiliki sejumlah keunggulan. Sebut saja mulai dari efisiensi dalam penggunaan lahan dibandingkan minyak nabati lain-sehingga aman dari sisi lingkungan; lalu memiliki sertifikat pengembangan industri kelapa sawit secara keberlanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
“Faktanya bahwa CPO adalah minyak nabati paling efisien dan seharusnya diakui dan bisa dijadikan alasan kuat,” imbuhnya.
Saat ini, ekspor CPO besar ke India, Cina, Pakistan, AS, dan Uni Eropa. Masih mengambil data sementara GAPKI, total ekspor CPO dan turunannya telah mencapai 21 juta ton sepanjang Januari-September 2017. Sedangkan tahun lalu, ekspor mencapai 25,1 juta ton dengan nilai mencapai US$18,1 miliar. Ekspor tahun lalu ke India pun tercatat sebanyak 5,78 juta ton, Cina 3,23 juta ton, Pakistan 2,07 juta ton, AS 1,08 juta ton, dan negara-negara di Uni Eropa 4,4 juta ton.
Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono pun meminta pemerintah tak mengendurkan semangat meningkatkan daya saing industri kelapa sawit di Tanah Air guna menghadapi pasar dunia yang semakin ketat. Adanya sejumlah sentimen, mulai dari resolusi Uni Eropa hingga penerapan tarif tinggi terhadap bea masuk anti dumping (BMAD) biodiesel Indonesia yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) dan India, diakui bisa jadi dinding yang tinggi yang mau tak mau dipanjat untuk dilewati.
“Kami melihat negara-negara pengimpor lebih proyektif dan lebih ketat terhadap sawit Indonesia. Ini membuat persaingan di pasar global menjadi tidak pasti,” ujar Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, sehari sebelumnya (2/11).
Joko melihat, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri sawit Indonesia. Pertama, memperluas jangkauan dan penetrasi pasar ekspor sawit ke beberapa negara tradisional maupun nontradisional. Kedua, membuat iklim investasi lebih bergairah lagi, sehingga aliran modal ke dalam negeri untuk sektor ini terus menjanjikan. Dan ketiga, memperkuat pengembangan industri kelapa sawit secara keberlanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), khususnya dari sisi penataan institusi dan kualitas sertifikat ISPO.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
