Wapres Ma’ruf Ajak GAPKI Tekan Kampanye Negatif Kelapa Sawit
Jakarta – Sejak menjadi produsen utama kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dunia pada 2006, Indonesia menghadapi tantangan global yang menguat. Seiring dengan peningkatan produksi CPO Indonesia, muncul kampanye negatif di tingkat global yang menuduh kelapa sawit sebagai penyebab perubahan iklim.
Untuk itu, semua pihak yang terkait, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang mewadahi para pengusaha kelapa sawit, dinilai perlu bersama-sama untuk menyusun strategi dan menggalakkan kampanye positif guna menekan isu tersebut.
“Kita harus dapat mengkomunikasikan informasi dan kebijakan secara efektif, serta membuktikan bahwa upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menyaksikan pengukuhan pengurus GAPKI periode 2023-2028 di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu (12/04/2023).
Lebih jauh, Wapres menjelaskan bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap penurunan emisi karbon, misalnya, dengan memperbaharui target penurunan emisi yang termuat dalam Nationally Determined Contribution atau Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC).
“Target semula dari 29% menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional. Sesuai visi Indonesia, untuk mencapai _net-zero emission_ pada tahun 2060 atau lebih cepat,” tuturnya.
Dalam upaya itu, Wapres menyebut bahwa perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi secara signifikan.
“Berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektare berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun,” ujar Wapres mengemukakan fakta pendukung.
“Selain itu, program biodiesel atau B30 untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022,” imbuhnya.
Untuk itu pula, ungkap Wapres, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau _Indonesian Sustainable Palm Oil_ (ISPO), sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam mendorong praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit.
“ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit Indonesia,” ucap Wapres saat menekankan pentingnya transformasi di industri kelapa sawit.
Menurut Wapres, fakta-fakta ini penting untuk diinformasikan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat internasional agar kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit ini dapat diredam.
Wapres pun menyatakan bahwa pengurus GAPKI yang hari ini dilantik menjadi ujung tombak untuk menyinergikan kekuatan internal dalam mewujudkan transformasi tersebut, termasuk menghadapi kampanye negatif kelapa sawit dan berbagai tantangan lainnya.
“Harapan saya kepada jajaran pengurus yang baru agar lebih memperkokoh peran GAPKI dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan pada tahun 2024 serta membantu penyelesaian pekerjaan rumah, seperti peningkatan produktivitas, kampanye negatif, gangguan usaha dan konflik, hilirisasi, maupun hambatan akses pasar di negara tujuan ekspor,” pinta Wapres.
Selain itu, Wapres mengingatkan pengurus baru GAPKI akan perlunya langkah-langkah konkret penguatan internal industri sawit nasional, sebagaimana pernah disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI GAPKI, pada Maret 2023 lalu.
Saat itu, Wapres telah meminta GAPKI, antara lain, untuk memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan besar, memberikan pendampingan dan bimbingan sertifikasi ISPO, mengoptimalkan program _corporate social responsibility_ (CSR), meningkatkan kepeloporan GAPKI dalam mengembangkan wilayah terpencil, serta memberdayakan masyarakat perkebunan melalui kerja sama dengan pondok pesantren.
“Saya berharap, pengurus yang baru dapat mengimplementasikan ke dalam program dan aksi nyata yang berdampak luas bagi masyarakat maupun pelaku industri, termasuk petani sawit,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan GAPKI, dengan lebih dari 16 juta hektare kebun kelapa sawit yang dikelolanya merupakan organisasi kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan demikian, kemajuan dan kemunduran industri kelapa sawit nasional ditentukan oleh kinerja GAPKI. Syahrul pun menaruh harapan besar, agar pengurus GAPKI yang baru akan mampu mengejar target 1.000 hektare program peremajaan sawit rakyat.
“Selamat jadi pengurus baru GAPKI. Saya berharap kita segera ketemu lagi, akan saya undang ke kantor saya,” ucapnya.
Di sisi lain, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono melaporkan, telah dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi GAPKI periode 2023-2028 untuk mengatasi tantangan yang ada. Salah satunya, yaitu dibentuk bidang percepatan peremajaan sawit rakyat, sebab peremajaan sawit rakyat menjadi salah satu fokus utama kepengurusan baru GAPKI.
“GAPKI punya keyakinan, dengan percepatan implementasi peremajaan sawit rakyat, akan menentukan bukan hanya peningkatan produktivitas dan produksi nasional, tetapi juga kesejahteraan petani. Tentunya hal ini perlu didukung dengan kebijakan pemerintah yang saling berkaitan,” papar Eddy.
Selain pengurus GAPKI yang dilantik, hadir pula dalam acara ini, segenap jajaran pejabat Kementerian Pertanian, antara lain, Sekretaris Jenderal Kasdi Subagyono, Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil, dan Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
