Connect with us

Kasus Pembobolan Data Telkomsel Jadi Pintu Masuk Erick Thohir Perketat Rekrutmen di BUMN

Jakarta – Kasus pembobolan data pribadi pegiat media sosial Denny Siregar baru-baru ini sontak mengejutkan publik. Pasalnya pembobolan data ini terjadi di institusi pemerintahan yakni operator seluler Telkomsel milik BUMN PT Telkom.

Untuk diketahui data pribadi Denny Siregar di Telkomsel tersebut dibobol karyawan outsourcing GraPari Telkomsel di Surabaya berinisial FPH.

Pengamat Kebijakan Publik Harits Hafiid menilai kasus ini harus menjadi perhatian lebih semua pihak terutama menteri Erick Thohir untuk melakukan pengawasan lebih ketat di BUMN. Selain itu menjadi pintu masuk untuk pembenahan di BUMN vital atau objek vital negara agar tak mudah disusupi dan disabotase.

“Yang menarik pelaku pembobolan adalah pekerja kontrak yang begitu mudahnya mengakses dan menyebarkan ke pihak-pihak tak bertanggungjawab. Apalagi kasus ini terjadi di BUMN telekomunikasi yang notabene terhitung ketat soal keamanan dan kerahasiaan dalam mengelola data pelanggan. Jangan dianggap ringan sekedar pelanggaran privacy, ini bisa jadi puncak gunung es sengkarut tata kelola lembaga vital,. Kasus kasus sebelumnya mengindikasikan ada kelompok kepentingan tertentu yang secara sistemik menguasai lembaga ini.” tutur Hafiid saat dihubungi, Sabtu (11/7).

“Dengan adanya kasus ini jelas bisa menjadi entry point bagi Erick Thohir untuk lebih bertindak tegas terhadap direksi yang ada di PT Telkom ataupun BUMN vital lainnya. Kita harus dukung Erick Thohir untuk melaksanakan tugasnya ini,” lanjutnya.

Menurut Hafiid, jika hal ini tidak ditindaklanjuti akan sangat berbahaya. Pasalnya kasus ini bukan karena ketidaksukaan semata, namun ada kemungkinan penjualan data atau juga cyber espionage yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang pemerintahan.

“Pelaku bisa saja mengatakan pembobolan data Denny Siregar karena tidak suka kepadanya, tapi yang terpenting adalah bagaimana nantinya data-data tersebut digunakan untuk hal-hal negatif,” ucapnya.

”Bukan mustahil kasus yang sama terjadi namun belum terungkap, bisa saja ada pihak-pihak yang melakukan pembobolan data untuk menyerang pemerintah. Misalnya saja digunakan sebagai bagian cyber espionage pihak asing, dengan pemerintah sebagai objek lalu melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu negara. Jelas ini sangat berbahaya,” imbuh Hafiid.

Hafiid sekali lagi menegaskan sudah sewajarnya Menteri BUMN Erick Thohir untuk memanggil pimpinan PT Telkom untuk ikut bertanggungjawab terhadap kasus pembobolan data tersebut. Ia pun menyarankan agar Erick Thohir sudah saatnya untuk melakukan proses screening yang lebih ketat dalam menunjuk pimpinan direksi maupun komisaris BUMN dengan melibatkan instansi pemerintah terkait seperti Badan Intelijen Negara (BIN).

“Pimpinan PT Telkom dan PT Telkomsel harus segara dipanggil untuk ikut bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam mengawasi kinerja pegawai. Jangan berhenti di level terendah saja, pimpinan pun harus bisa menjawab permasalahan ini,. Ini pelajaran pahit yang harus segera diantisipasi. Kita tidak pernah tahu sudah berapa banyak data sensitif yang bocor keluar, Direksi harus memperbaiki SOP di internal. Kalau tenaga outsourcing saja bisa bobol, tidak tertutup kemungkinan ada kolaborator di jenjang yang lebih tinggi,” tegasnya.

Ia melanjutkan, tentu saja Erick Thohir tidak bisa bekerja sendiri, BUMN tidak mungkin menyelami latar belakang seseorang, diluar track record profesionalnya. Menurutnya BUMN tidak mempunyai tools untuk melihat potensi ancaman.

“Perlu pelibatan lembaga lain yang memang tupoksinya dibidang ini. BIN, BNPT dan lembaga sejenis harusnya bisa membantu menghilangkan potensi ancaman dan sabotase yang dapat membahayakan sendi-sendi bernegara,” paparnya.

“Satu hal lagi, kita harus beri dukungan kepada Erick Thohir untuk melakukan proses screening yang lebih ketat dalam penempatan posisi direksi maupun komisaris di BUMN dengan melibatkan BIN dan BNPT. Jangan sampai pejabat-pejabat di BUMN malah orang-orang yang berpotensi merongrong dan membahayakan negara. BIN juga harus lebih proaktif mengawal proses ini, jangan menunggu,” pungkas Hafiid menambahkan.

Selain itu, lanjut Hafiid, proses rekrutmen juga harus diperketat bukan hanya di BUMN saja. Namun juga di instansi pemerintah seperti kementerian. Hal ini diperlukan untuk menyaring dan mendapatkan aparatur yang mempunyai dedikasi tinggi dan loyal terhadap negara.

“Proses rekrutmen yang ketat juga harus diterapkan di kementerian maupun lembaga negara lainnya. Jangan sampai negara kecolongan dengan merekrut orang-orang yang malah menjelek-jelekan pemerintah atau ingin mengganggu ketertiban berbangsa dan bernegara dari dalam. Kita patut waspadai itu juga,” tandas Hafiid.

 

(zico)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mendagri Ajak Semua Pihak Lakukan Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mensosialisasi dan melakukan diseminasi secara masif terkait protokol kesehatan melalui lomba desa aman covid-19.

Mendagri juga memberikan arahan perihal lomba desa aman covid-19 mesti mengikuti standarisasi protokol kesehatan, namun tanpa mengurangi kreativitas local wisdom dari masing-masing daerah. Hal tersebut dikatakan pada rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, Cuci Tangan, Jaga Jarak, serta hindari kerumunan untuk Perubahan Perilaku Baru Masa Pandemi Covid-19 melalui Video Conference di SBP Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (10/08/2020).

“Misalnya penggunaan media wayang di beberapa daerah tertentu atau tokoh-tokoh agama, ulama dan lain-lain. Jadi, kita bergerak all out dalam rangka sosialisasi kepatuhan protokol kesehatan dan perubahan perilaku untuk mengikuti protokol menghindari covid-19,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengakui sosialisasi protokol kesehatan sangat perlu dilakukan lebih all out lagi, lantaran masih banyak warga masyarakat yang masih belum memahami pentingnya disiplin protokol kesehatan melihat tingkat penularan masih terus terjadi.

“Saya masih banyak menemukan masyarakat yang belum menggunakan masker. Kemudian cuci tangan juga belum maksimal, jaga jarak masih terjadi, juga kerumunan sosial. Sehingga mengakibatkan tingkat penularan masih terus terjadi,” tuturnya.

Selain itu, Ia juga mengajak agar seluruh kalangan masyarakat bergotongroyong menjadi mesin penggerak melawan covid-19, salah satunya melalui pembagian masker. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya penggunaan masker untuk menekan laju penyebaran covid-19, maka dibutuhkan pembagian dan sosialisasi penggunaan masker tidak hanya dari top-down atau pemerintah.

“Nah oleh karena itu untuk pemakaian masalah masker ini masyarakat ada yang mau menggunakan masker, tetapi mungkin tidak mampu sehingga perlu ada pembagian masker. Ada juga yang mungkin mampu tapi tidak mau karena tidak memahami apa gunanya menggunakan masker,” tuturnya.

Dengan demikian, Mendagri berharap agar langkah-langkah persuasif yang diupayakan dapat dilakukan secara bertahap atau sistematis seperti 2 minggu awal programnya, yaitu memakai masker dan kerumunan sosial, dan 2 minggu selanjutnya ialah program cuci tangan dan jaga jarak. Sehingga, efektifitas program dapat dievaluasi.

“Jadi, 4 protokol pemakaian masker, cuci tangan, jaga jarak, kerumunan sosial ini meskipun sudah kita lakukan dan saya yakin semua daerah sudah melakukan sosialisasi itu, tetapi belum maksimal, sehingga dibagi pertahap-tahapan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Mendagri mengucapkan turut berbelasungkawa atas wafatnya Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani.

“Turut berdukacita karena salah satu kolega kita Walikota Banjarbaru telah wafat tadi malam pada usia ke 50 tahun di Banjarmasin. Innalillahiwainnailaihirojiun, semoga khusnul khotimah adan Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau dan diberikan tempat terbaik disisinya,” ucapnya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Perusahaan Lampu Tenaga Surya AS Relokasi Pabrik dari China ke Jateng

Oleh

Fakta News
Presiden & CEO Alpan Lighting, Danny Sooferian melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Kantor Gubernur Jateng Senin (10/8/2020)

Semarang – Sebuah perusahaan berteknologi tinggi asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang industri lampu tenaga surya, PT CDS Asia (Alpan Lighting) bersiap merelokasi perusahaannya dari Tiongkok menuju Kawasan Industri Wijaya Kusuma di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Presiden & CEO Alpan Lighting, Danny Sooferian melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Kantor Gubernur Jateng Senin (10/8/2020). Pada pertemuan itu Danny menyampaikan salah satu alasan memindahkan pabrik ke Jateng.

“Ini karena Pak Gubernur yang memudahkan dan memfasilitasi perusahaan kami untuk bisa berinvestasi di Jawa Tengah. Kami berharap kebijakan ini dilanjutkan karena kami sudah sangat dibantu oleh tim bapak,” katanya.

Danny bercerita, sebelumnya Ia telah melakukan survei ke sejumlah negara seperti Vietnam, Thailand dan Philipina.

“Dan akhirnya kami memilih Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Alasan lebih khusus karena Jateng memiliki kapasitas pekerja yang bagus dan ada dukungan dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan relokasi perusahaan tersebut merupakan berkah tersendiri di tengah pandemi. Ia pun menyampaikan Pemprov Jateng siap membantu proses relokasi perusahaan termasuk penyediaan tenaga kerja. Ganjar menyebutkan bahwa Jawa Tengah memiliki sejumlah sekolah-sekolah kejuruan yang bisa disesuaikan dengan permintaan perusahaan.

“Jadi kira-kira tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan bisa memesan pada sekolah kami. Sehingga nanti lulus bisa disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan,” tambah Ganjar.

Hal ini pun langsung diapresiasi oleh Danny. Ia mengatakan tidak salah memilih Jawa Tengah yang begitu tanggap dengan kebutuhan perusahaan.

“Kami akan banyak merekrut tenaga-tenaga kerja potensial dan berkualitas di Jateng,” ungkap Danny.

Ganjar menambahkan, pihaknya juga sudah menyampaikan pada Presiden Joko Widodo terkait bagaimana Jateng berkontribusi pada nasional untuk pemulihan saat pandemi. Salah satunya yakni melalui penanaman investasi semacam ini.

Saat ini Jateng tengah menyiapkan beberapa kawasan industri baru. Selain itu, juga terus melakukan komunikasi secara intensif kepada sejumlah negara dan perusahaan terkait rencana investasi di Jawa Tengah.

Seperti diketahui nilai investasi Alpan Lighting diperkirakan mencapai US$14 juta dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.500 orang. Hingga saat ini, Alpan Lighting sudah pada tahap konstruksi dan rencananya akan memulai produksi pada akhir tahun 2020. Nantinya seluruh hasil produksi di Indonesia ditujukan untuk diekspor.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Akan Berikan Subsidi Upah Bagi Pekerja atau Buruh

Oleh

Fakta News
Menaker Ida Fauziyah

Jakarta – Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah yang dimulai dari pekerja atau buruh yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi 15.725.232 pekerja atau buruh selama masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (10/8).

“Bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Menaker.

Adapun pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan, menurut Menaker, harus memenuhi persyaratan, yaitu:

Pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan;

Kedua, terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;

Ketiga, peserta membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Keempat, memiliki rekening bank yang masih aktif dan tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja dan peserta membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020.

“Nantinya proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah oleh bank penyalur dilakukan dengan memindahbukukan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara),” imbuh Menaker.

Mekanisme penyaluran subsidi upah ini, menurut Menaker, diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, kalau di total Rp2,4 juta yang akan diberikan setiap 2 bulan sekali yang artinya satu kali pencairan subsidi itu sebesar Rp1,2 juta.

“Untuk data calon penerima bantuan upah ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mengenai kebenaran data penerima manfaat yang diberikan kepada pekerja atau buruh,” imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Menaker, menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid.

“Ini dilakukan oleh Pemerintah diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan apresiasi kepada para pekerja atau buruh yang sudah terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,’kata Menaker.

Ini juga dimaksudkan, menurut Menaker, sebagai momentum untuk meningkatkan kepesertaan Jamsostek sebagai bagian dari upaya transformasi menuju Indonesia maju. Ia menambahkan bahwa data penerima bantuan subsidi upah ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan waktu, batas waktu pengambilan data tadi sudah saya sampaikan tanggal, per tanggal 30 juni 2020.

”Sehingga hanya peserta yang telah terdaftar dalam batas waktu tersebut dan telah memenuhi persyaratan lainnya merekalah yang berhak menerima subsidi upah tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan hasil rapat dengan kementerian dan lembaga, tambah Menaker, untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan pemerintah ini jumlah calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496 orang.

“Dengan demikian, maka anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah ini mengalami kenaikan menjadi Rp37,7 triliun dari semula Rp33,1 triliun. Akurasi validasi data pekerja atau buruh sangat penting karena ketepatan sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Untuk itu, Menaker sebutkan akan dibentuk tim koordinasi pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan yang mendapatkan pendampingan langsung dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP dan KPK.

“Harapan saya kepada teman-teman pekerja yang akan menerima program ini saya minta belanjakanlah uang ini untuk membeli produk-produk dalam negeri, belilah hasil karya UMKM kita,” pungkas Menaker.

 

(hels)

Baca Selengkapnya