BAKN Terima Banyak Masukan Terkait PMN dari IPB
Jakarta – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya menerima sejumlah masukan, salah satunya terkait review penyaluran Penyertaan Modal Negara alias PMN oleh sivitas akademik Institut Pertanian Bogor (IPB). Di masa mendatang, ia tak menampik bahwa pihak konsultan independen dapat pula dilibatkan untuk mempermudah kerja dalam pengawasan baik di Kementerian Keuangan, BUMN dan DPR RI.
“Pasalnya diketahui selama ini review PMN dilakukan assesment-nya oleh pihak Bappenas, Kementerian Keuangan, BUMN tanpa melibatkan pihak ketiga,” ujar Wahyu usai melakukan Kunjungan Kerja BAKN ke IPB dalam rangka mendapatkan masukan dari Rektor IPB dan sejumlah akademisi terkait kebijakan pemberian PMN kepada BUMN dan badan lainnya di Kota Bogor, Selasa (7/11/2023).
Adapun masukan lainnya, menekankan pentingnya PMN untuk pangan dan air bersih pasalnya selama ini belum pernah tersentuh. Wahyu menjelaskan terkait persoalan ketahanan pangan, perlu adanya roadmap atau grand design seperti yang diinginkan pemerintah dalam hal ini.
“Jika menginginkan ketahanan pangan secara nyata perlu adanya target pembentukan, kemampuan produksi, serta cadangan daripada pangan tersebut seperti apa dalam beberapa tahun. Serta dalam memberikan bantuan PMN harus memahami yang diperlukan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan,” jelas Politisi Dapil Sumatera Selatan II.
Lebih lanjut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan adanya persoalan tidak tepat sasaran dalam penyaluran PMN. Menurutnya perlu penekanan kembali pada proses review dan perencanaan awal yang perlu dikuatkan lagi. “Seperti usulan daripada narasumber dan juga Pak Rektor IPB agar dapat melibatkan pihak ketiga agar persoalan tersebut tidak akan terjadi lagi secara berulang,” ungkapnya.
Masukan daripada narasumber yang hadir memberikan pencerahan kepada BAKN kedepan, review itu menjadi penting tidak hanya dilakukan di depan akan tetapi secara periode bisa persemester atau pertahun sehingga bisa melakukan pengawasan tepat guna dan tepat sasaran. Di tempat yang sama Rektor IPB Arief Satria mengapresiasi langkah BAKN DPR RI untuk terus mengevaluasi PMN yang diberikan kepada BUMN.
“Menurut saya ini sangat penting karena itu uang negara harus dipertanggungjawabkan efektivitas pemanfaatannya. Dari hasil pertemuan hari ini, saya mengusulkan agar segera dilakukan mapping terhadap BUMN yang memanfaatkan PMN, mana yang sukses, mana yang setengah sukses, mana yang tidak sukses, mana yang proyeknya mangkrak, mana proyeknya molor dan yang mana yang kira kira tidak dikelola secara profesional,” jelasnya.
Lanjutnya ia menjelaskan pada hakikatnya BUMN itu harus punya mental sebagai perusahaan, bukan mental sekumpulan ASN. ”Peran BUMN terkait penyaluran PMN terutama yang berkaitan dengan proyek proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti, soal air dan pangan masih urgen harus dikelola secara profesional dan akuntabel,” ungkapnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
