Connect with us

Kasus Covid-19 di Indonesia Per 31 Juli 2020, Tercatat Ada 108.376 Positif, 65.907 Sembuh, dan 5.131 Meninggal

Jakarta – Jumlah kasus terkonfirmasi positif virus corona atau Covid-19 masih terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Jumat (31/7/2020) pukul 12.00 WIB, diketahui ada penambahan 2.040 kasus Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total ada 108.376 kasus Covid-19 di Tanah Air, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 melalui situs https://covid19.go.id/ yang diakses pada Jumat sore.

Berdasarkan data yang sama, terdapat penambahan 1.615 pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19. Mereka dinyatakan sembuh setelah dua kali pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) memperlihatkan hasil negatif virus corona. Sehingga, total pasien Covid-19 yang sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona hingga saat ini ada 65.907 orang.

Kemudian, dalam periode 30 – 31 Juli 2020, diketahui ada penambahan 73 pasien Covid-19 yang tutup usia dalam sehari. Dengan demikian, total pasien meninggal akibat Covid-19 mencapai 5.131 orang.

 

(hels)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sanksi Denda bagi Tak Pakai Masker di Kota Bogor Mulai Diberlakukan

Oleh

Fakta News

Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberlakukan sanksi administratif berupa denda Rp100.000 kepada warga di daerah ini yang melanggar protokol kesehatan yakni tidak memakai masker di tempat umum, mulai Kamis (13/8) kemarin.

“Sanksi administratif ini baru diberlakukan mulai hari ini, setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi secara masih selama sepekan,” kata Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor Alma Wiranta, di Kota Bogor, Kamis (13/8).

Menurut Alma, sebagai landasan hukum diberlakukan sanksi administratif terhadap warga Kota Bogor yang melanggar protokol kesehatan, sebelumnya Pemkot Bogor telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tata Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan PSBB atau AKB dalam Penanggulangan COVID-19.

Diterbitkan peraturan wali kota tersebut merujuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan bagi Peraturan Kepala Daerah, tanggal 10 Agustus.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, menurut Alma, merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, tanggal 4 Agustus 2020.

Alma menjelaskan, diterbitkan dan diberlakukannya peraturan wali kota ini, sasarannya untuk melindungi warga Kota Bogor sebanyak-banyaknya dari kemungkinan penularan COVID-19.

“Di DKI Jakarta penyebaran COVID-19 meningkat lagi. Warga Kota Bogor banyak yang bekerja di Jakarta, sehingga Pemerintah Kota Bogor berusaha melindungi warga sebanyak-banyak dengan menerapkan sanksi administratif kepada warga yang tidak disiplin,” katanya lagi.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustiansyah mengatakan, Pemkot Bogor membentuk tim gabungan sebagai pelaksana penertiban disiplin masyarakat untuk penerapan protokol kesehatan yakni memakai masker di tempat umum.

Tim gabungan meliputi personel dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan yang dibantu oleh personel dari Kepolisian dan TNI.

“Selama sepekan sebelumnya telah dilakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan, terutama memakai masker di tempat umum,” katanya pula.

“Pada saat sosialisasi, jika menemukan ada warga yang tidak memakai masker di tempat umum, diingatkan untuk memakai masker, karena setelah aturannya diterapkan akan ada sanksi denda,” kata dia pula.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor, sampai Kamis hari ini ada total 380 orang warga Kota Bogor yang ditemukan positif COVID-19. Pada tiga pekan terakhir, yakni 1-13 Agustus hingga hari ini ada sebanyak 89 orang warga Kota Bogor ditemukan positif COVID-19.

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

Wapres Ma’ruf: Tunjukkan Pemerintah Serius Tangani Pandemi, dengan Serapan Anggaran Kesehatan yang Baik

Oleh

Fakta News
Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (13/08/2020).

Jakarta – Dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Termasuk di antaranya masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang terus dihantui perasaan tidak aman untuk melakukan kegiatan ekonomi, mulai dari belanja hingga konsumsi.

Hal ini tentu menghambat berputarnya roda perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat bahwa pandemi dapat ditangani dengan baik.

“Marilah kita membangun kepercayaan [masyarakat] bahwa pemerintah dapat menanggulangi pandemi ini dengan sistematis, evidence-based (berdasarkan bukti), dan ilmiah,” tegas Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (13/08/2020).

Salah satu caranya, menurut Wapres, adalah dengan melakukan penyerapan anggaran yang baik di bidang kesehatan. Karena, dengan penyerapan anggaran yang baik di bidang kesehatan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencari solusi untuk melawan virus ini. Sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat akan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak pandemi ini.

Kunci Tanggulangi Pandemi dan Putar Roda Ekonomi

“Untuk itulah penyerapan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di bidang kesehatan ini menjadi kunci untuk menanggulangi pandemi ini, yang pada gilirannya akan membangun kepercayaan masyarakat sehingga mereka merasa nyaman untuk melakukan kegiatan ekonomi kembali. Inilah satu-satunya jalan bagi kita untuk memutar kembali roda perekonomian,” papar Wapres.

Oleh karena itu, Wapres pun mengimbau kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menghilangkan sumbatan dan hambatan yang ada dalam penerapan program pemulihan kesehatan dan ekonomi, baik itu hambatan struktural maupun hambatan prosedural.

“Mengedepankan perannya sebagai koordinator dalam implementasi berbagai program yang telah disusun sebelumnya. Hindari penyusunan program baru, kecuali program (tersebut) dapat memberikan daya ungkit serta dapat dipastikan implementasinya,” imbau Wapres.

“Saya ingin Pak Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai Ketua Komite untuk dapat mendorong agar pelaksanaan penanganan kesehatan dapat dipercepat. Pada awalnya, dalam bidang kesehatan kita merencanakan 2 hal besar. Pertama, berbagai rencana aksi dalam menangani pandemi Covid-19, seperti pelaksanaan test secara masif, tracing/tracking, dan pelaksanaan protokol kesehatan. Kedua, kita merencanakan peningkatan kapasitas dan kualitas dari pelayanan kesehatan kita. Sehingga, bila pandemi memburuk atau berulang lagi di masa yang akan datang, kita telah benar-benar siap,” tambahnya.

Menutup arahannya, tak lupa Wapres juga menekankan kepada jajaran terkait untuk terus melakukan pemulihan di bidang ekonomi seiring dengan pemulihan di sisi kesehatan.

Dua Program Perlu Atensi Khusus: Bantuan Produktif dan Subsidi Upah

“Sebelum saya akhiri, saya ingin Menko, Menkeu, dan Menteri BUMN, memberikan perhatian secara khusus kepada persiapan 2 program yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan sudah diumumkan ke masyarakat luas. Pertama, adalah Program Bantuan Produktif Usaha Mikro dan Kedua, Program Subsidi Upah,” pungkas Wapres.

Mengawali paparannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini masih berada pada jalur yang tepat, bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa negara lain.

“Terkait dengan kesehatan, memang kalau kita lihat jumlah daripada mereka yang terkena dibandingkan berbagai negara lain, sebenarnya kasus sembuh di Indonesia ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi di global. Jadi, kasus sembuh Covid-19 di Indonesia ini 65,64 persen dan ini hampir sama dengan apa yang terjadi di global yakni 65,53 (persen). Kemudian, fatality rate kita saat sekarang memang sekitar 4 persen, memang di atas sedikit yaitu 4,52 persen. dan secara global itu 3,63 persen,” papar Airlangga.

Dari segi pengetesan, Airlangga mengapresiasi beberapa daerah yang telah melaksanakan pengetesan masif, bahkan sesuai standar World Health Organization (WHO).

“Dari segi jumlah tes, Indonesia sudah menjalani jumlah tes 1,7 juta di mana ini di bawah Italia, di atas Bangladesh, Meksiko, bahkan Jepang. Kemudian jumlah tes per 1 juta penduduk itu kita sekitar 6.522, dan apabila kita lihat spesimen PCR ini, DKI Jakarta memang tertinggi yaitu 181.239, diikuti Jawa Timur 111.841, dan Jawa Barat 88.994,” lanjut Airlangga.

“Jadi, jumlah PCR per satu juta (penduduk), Jakarta ini jauh mengungguli dan Jakarta sudah setara dengan apa yang didorong oleh WHO,” imbuhnya.

Tampak hadir dalam rapat secara virtual diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta serta Tim Ahli Wapres M. Fadil Hasan.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pimpin Sidang DK PBB, Indonesia Perkuat Diplomasi Perdamaian di Tengah Pandemi

Oleh

Fakta News
Menlu Retno Marsudi pada Debat Terbuka Virtual Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Pandemi dan Tantangan Bina Damai yang diselenggarakan pada hari Rabu (12/8). (Foto: Kemlu)

Jakarta – Pandemi telah meningkatkan kerentanan negara-negara terdampak konflik, bahkan beberapa negara terancam jatuh kembali ke jurang krisis.Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, pada Debat Terbuka Virtual Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Pandemi dan Tantangan Bina Damai yang diselenggarakan pada hari Rabu (12/8).

Pertemuan DK PBB tersebut dipimpin langsung oleh Menlu Retno selaku Presiden Dewan Keamanan PBB di bulan Agustus 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB. Pertemuan menghadirkan sejumlah briefers, di antaranya Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres; Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon; dan Direktur Center on International Cooperation New York University, Sarah Cliffe.

Dalam pernyataan nasionalnya, Menlu Retno menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespon tantangan global yang semakin meningkat dalam usaha menjaga perdamaian dunia pada situasi pandemi.

Pertama, aspek bina damai perlu menjadi bagian dalam upaya penanggulangan pandemi secara komprehensif. Selanjutnya, perlu memastikan partisipasi inklusif para pemangku kepentingan lokal dalam upaya bina damai. Prioritas lainnya juga menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk mendukung upaya bina damai di masa pandemi.

Kedua, Menlu Retno menegaskan bahwa upaya bina damai membutuhkan sinergi antara badan kerja dalam sistem PBB. Dalam hal ini, PBB harus mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap konflik dalam upaya penangangan pandemi. Gencatan konflik dan jeda kemanusiaan akan memampukan tersalurkannya bantuan dan perawatan Covid-19 dengan tepat waktu kepada warga sipil dalam konflik.

Ketiga, penting untuk mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk upaya bina damai, karena mayoritas negara terdampak konflik tersebut dihadapkan dengan pada pilihan yang sulit antara pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan atau pembangunan perdamaian.

Dalam konteks ini, Indonesia menggarisbawahi lapor​an terbaru Sekjen PBB mengenai Pembangunan dan Pertahanan Perdamaian yang mencatat adanya penurunan porsi bantuan luar negeri untuk pembangunan perdamaian di negara-negara yang terdampak konflik. Pendanaan inovatif seperti Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular serta institusi filantropis menjadi penting dalam menghadapi situasi ini.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, upaya bina damai dan upaya perdamaian berkelanjutan menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Namun, Menlu Retno optimistis situasi krisis ini dapat membuka jalan bagi perdamaian. “Mari kita gunakan momentum ini untuk semakin memajukan perdamaian,” ujar Menlu menutup sambutannya.

Debat terbuka ini merupakan terobosan baru Indonesia untuk memulai pembahas isu bina damai di masa pandemi yang diapresiasi oleh negara anggota DK PBB. Pertemuan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi negara anggota DK PBB, di antaranya Menlu Vietnam, Estonia, Afrika Selatan, serta Minister of State Jerman.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya