Connect with us

Kapolri: Sinergitas dan Soliditas TNI-Polri Kunci Sukses Hadapi Berbagai Ancaman

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri penutupan Pendidikan Dasar (Diksar) Integrasi Kemitraan Akademi TNI dan Akpol, di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/10/2021).

Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup Pendidikan Dasar (Diksar) Integrasi Kemitraan Akademi TNI dan Akpol, di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis (28/10/2021).

Dalam penyampaiannya, Kapolri menegaskan, Diksar ini bertujuan untuk memupuk sejak dini sinergitas dan soliditas para personel TNI dan Polri. Menurut Sigit, dua hal itu merupakan kunci sukses untuk menghadapi segala bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tentunya sinergitas dan soliditas ini terus dibangun dari mulai awal dan sampai kapan pun ini menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Karena kunci utama untuk sukses di dalam menghadapi ancaman baik kedaulatan negara, luar dan dalam negeri maupun ancaman Kamtibmas, itu kunci utama sukses melawan ancaman tersebut, soliditas dan sinergitas,” kata Kapolri.

Salah satu bukti nyata keberhasilan dari sinergitas dan soliditas adalah terkait penanganan Pandemi Covid-19, yang dimana TNI-Polri bersama stakeholder lainnya dipercayakan sebagai garda terdepan. Dengan sinergitas dan soliditas, Kapolri menyatakan, laju pertumbuhan virus corona dapat ditekan saat ini. Sehingga, Indonesia berada di peringkat pertama Asia Tenggara dalam hal penanganan Pandemi virus corona.

“Ini sudah dibuktikan dalam hadapi beberapa ancaman yang ada termasuk terakhir bagaimana sinergitas dan soliditas TNI-Polri sebagai garda terdepan tentunya dengan stakeholders lain bersama-sama menanggulangi Pandemi Covid-19. Dan Alhamdulillah hari ini kita berada di posisi nomor 1 untuk penangnaan laju Covid-19 terbaik di Asia Tenggara. Ini adalah modal kita bersama yang harus terus kita jaga,” ujar Kapolri.

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan, Diksar integrasi ini juga memiliki tujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul demi mewujudkan Indonesia maju, unggul dan tumbuh. Sebagaimana, cita-cita dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pak Presiden selalu menyampaikan kunci utama kita bisa menuju menjadi Indonesia maju, Indonesia unggul, dan Indonesia tumbuh, tentunya harus diisi SDM yang unggul,” ujar eks Kabareskrim Polri tersebut.

Lebih dalam, Kapolri menyatakan, dalam Diksar integrasi para taruna dan taruni TNI-Polri dididik untuk dikembangkan sebagai SDM yang unggul. Sehingga, dapat menjadi sosok abdi negara yang memiliki profesionalisme, karakter teruji dan jiwa kepimimpinan yang kuat.

“Dan ini dibutuhkan rekan-rekan dalam memimpin, melaksanakan dan mempraktikan semua yang rekan-rekan dapat untuk pelaksanaan tugas yang akan datang. Kalian adalah generasi dan calon pemimpin masa depan yang akan mengantar bangsa kita untuk masuk ke generasi emas Indonesia Emas tahun 2045,” ucap Kapolri.

Oleh sebab itu, Sigit berharap, para peserta didik dalam mengikuti pendidikan dengan baik untuk dijadikan bekal kedepannya. Menurutnya, menjadi abdi negara akan menghadapi berbagai macam dinamika dalam prosesnya. Sehingga, harus benar-benar menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan, guna menjadi sosok abdi negara unggul dan berintegritas.

“Manfaatkan kesempatan yang ada untuk betul-betul menyerap ilmu dengan setinggi-tingginya, jangan sia-siakan. Karena 4 tahun waktu lama, namun juga waktu yang singkat bagi seseorang yang ingin menyerap ilmu. Karena perjalanan orang yang terus belajar akan berproses. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada,” papar Kapolri.

Kapolri mengungkapkan, taruna dan taruni TNI-Polri juga harus menyiapkan mental, disiplin dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga, sejak awal terbentuk karakter yang terpuji.

Dengan begitu, menurut Kapolri, ketika nantinya terjun ke lapangan, akan siap menghadapi segala bentuk tantangan yang ada. Serta mengetahui mana tindakan dan perilaku yang baik atau tidak.

Karena ketika turun ke lapangan nanti, sambung Sigit, taruna dan taruni tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga marwah dari institusi TNI dan Polri. Sebab itu, jalankan tugas dengan baik dan terpuji serta hindari pelanggaran yang dapat merusak nama baik organisasi.

“Oleh karena itu lakukan hal-hal yang terbaik, terpuji, hindari pelanggaran. Karena kalian saat ini sudah menjadi sorotan publik. Setiap perilaku kalian akan diikuti publik, jadi warna kalian akan mewarnai organisasi TNI-Polri, ujar Kapolri.

Disisi lain, Kapolri juga meminta kepada taruna dan taruni untuk bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjadi hal yang positif. Kapolri berharap, dengan keterbukaan informasi saat ini, harus ada kebijaksanaan dalam segala bentuk perbuatan dan perilaku.

“Oleh karena itu di era teknologi informasi saat ini jaga perilaku kalian, isi dengan hal positif. Sehingga masyarakat memahami dan mengerti tentang kehidupan taruna dari sisi yang memang dipahami masyarakat. Ukirlah dengan prestasi, manfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menyampaikan hal tersebut ke masyarakat, kalau kalian calon prajurit terbaik yang dipersiapkan untuk menghadapi era yang akan datang,” tutur Kapolri.

Untuk diketahui, dalam kegiatan Diksar Integrasi Kemitraan Akademi TNI dan Akpol, ini diikuti oleh 982 taruna-taruni. Rinciannya, 449 Prajurit Taruna Angkatan Darat, 190 Prajurit Taruna Angkatan Laut, 140 Prajurit Taruna Angkatan Udara, serta 203 Bhayangkara Taruna Akademi Kepolisian.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kepala BKKBN: Hari Keluarga Nasional Momentum Tingkatkan Pelayanan Program KB

Oleh

Fakta News
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

Jakarta – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tahun 2022 merupakan momentum untuk meningkatkan pelayanan program KB bagi ibu pasca-persalinan.

“Kalau sampai pasca-bersalin tidak KB maka sangat sulit sekali menurunkan stunting. Kalau menurunkan stunting dengan grebek pasca-persalinan, sebetulnya akseptor baru akan tercapai,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/7).

Ia menekankan layanan KB pasca-persalinan efektif untuk menurunkan angka prevalensi kekerdilan pada anak (stunting). Sebab, banyak ibu yang mengikuti KB dapat membuat angka unmet need (angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi) turun.

Apalagi secara psikologis, seorang ibu yang baru saja melahirkan tidak ingin langsung mempunyai anak lagi. Sehingga dapat dijadikan waktu yang tepat untuk memasang alat kontrasepsi yang dapat memberikan jarak antar kelahiran anak.

“Anda hari ini melahirkan ditanya satu tahun lagi apa mau melahirkan? Pasti 100 persen jawab tidak, saya yakin itu. Tapi kalau ditanya siapa yang mau pasang kontrasepsi yang jawab iya 29 persen sehingga punya peluang 71 persen untuk dirayu. Pil bisa, kondom bisa, susuk bisa,” katanya.

Menurut dia supaya penggunaan kontrasepsi dapat meningkat, strategi komunikasi yang digunakan haruslah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sopan dan mengedukasi para ibu. Dengan demikian Program Bangga Kencana dapat sukses dilakukan.

“Bapak dan ibu, bisa ‘blow up’ di media. Informasikan setelah melahirkan langsung bisa pasang susuk. Habis melahirkan pasang susuk maka menyusui jadi lancar dan orangnya tetap sehat. Ini adalah strategi pasar,” katanya.

Kondisi stunting di Indonesia sendiri, masih berada pada angka 24,4 persen. Jauh dari standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni 20 persen. Oleh karenanya, ia meminta seluruh jajaran di setiap daerah dapat bekerja dengan lebih giat serta memanfaatkan seoptimal mungkin media massa dan media sosial untuk meningkatkan pengetahuan alat kontrasepsi pada masyarakat.

“Penting sekali komunikasi, kita tidak akan sukses kalau diam saja. Cari peluang, kalau tidak ada, ciptakan peluang sendiri. Stunting jadi kekuatan baru tapi tidak boleh melupakan Program Bangga Kencana, tidak melupakan tugas kita menjalankan visi kependudukan dan keluarga seimbang,” pungkas Hasto Wardoyo.

Baca Selengkapnya

BERITA

Densus 88 Usut Temuan PPATK tentang Dugaan Adanya Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Al-Qaeda

Oleh

Fakta News

Jakarta – Densus 88 Antiteror Polri menindaklanjuti temuan PPATK yang menduga adanya transaksi keuangan secara individu dari karyawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke penerima yang diduga berafiliasi dengan Al-Qaeda. Densus 88 Antiteror Polri mengatakan saat ini pihaknya intensif mendalami transaksi tersebut.

“Densus 88 secara intensif sedang bekerja mendalami transaksi-transaksi tersebut,” kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar, Rabu (6/7/2022).

Aswin mengatakan PPATK telah mengirimkan data transaksi mencurigakan yang diduga terindikasi pendanaan terorisme. Sebab aliran dana tersebut dilakukan ke beberapa negara beresiko tinggi.

“PPATK mengirimkan data transaksi mencurigakan yang diduga terindikasi TP pendanaan terorisme kepada Densus 88 karena adanya aliran dana ke beberapa wilayah (negara) beresiko tinggi yang merupakan hotspot aktivitas terorisme,” tuturnya.

Namun Aswin mengatakan hal tersebut hanya bersifat penyampaian informasi. Sehingga menurut Aswin perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Densus 88.

“Data yang dikirim oleh PPATK bersifat penyampaian informasi kepada stakeholder terkait untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut,” ujar Aswin.

Sebelumnya, PPATK menemukan adanya dugaan transaksi keuangan secara individu dari karyawan Yayasan ACT ke penerima yang diduga berafiliasi dengan organisasi terorisme, Al-Qaeda. Si penerima dana pernah ditangkap oleh kepolisian Turki.

“Beberapa nama yang PPATK kaji, berdasarkan hasil koordinasi dan hasil kajian dari database yang PPATK miliki itu ada yang terkait dengan pihak yang… ini masih diduga ya, patut diduga terindikasi. Dia yang bersangkutan pernah ditangkap menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait dengan Al-Qaeda, penerimanya,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Namun PPATK masih mendalami temuannya itu. Apakah transaksi itu dilakukan untuk aktivitas selain donasi atau kebetulan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Achmad Marzuki Berlatar Belakang Militer, KontraS: Pelantikan Pj Gubernur Aceh Lukai Hati Masyarakat Aceh

Oleh

Fakta News
Pj Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki

Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritisi pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki. KontraS menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, telah melukai masyarakat Aceh, mengingat sejarah panjang konflik bersenjata yang melibatkan aparat militer.

“Hal Ini tentunya melukai hati masyarakat Aceh, mengingat sejarah panjang konflik dan pelanggaran HAM serta sejumlah korban yang belum terpenuhi haknya terutama hak atas pemulihan harusnya menjadi pertimbangan,” kata Wakil Koordinator Kontras, Rivanlee Anandar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/7/2022).

KontraS juga menyayangkan sikap dari anggota DPRD Aceh, yang mengusulkan nama Achmad Marzuki menjadi satu dari 3 kandidat calon penjabat gubernur.

“Wakil rakyat Aceh dan Kemendagri tidak mempertimbangkan aspek historis konflik di Aceh. Dua tahun setengah bukanlah waktu yang singkat, namun dalam kepemimpinan transisinya ada sejumlah pekerjaan rumah dalam upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM termasuk pendekatan humanis,” ujarnya.

KontraS menilai, dengan melantik Achmad Marzuki, secara tidak langsung Mendagri Tito dinilai mengingkari pernyataan sendiri.

“Pada bulan lalu yang menyatakan bahwa tidak akan menunjuk TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah. Penunjukan lagi-lagi juga tidak mengindahkan Perintah MK untuk mendasarkan penunjukan pada aturan pelaksana soal penunjukan PJ Kepala Daerah,” kata Rivanlee.

Oleh karenanya mereka menyatakan sikap agar Kemendagri tidak melantik dan/atau mencabut penunjukan penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh (Gubernur Aceh).

“Selanjutnya, kami mendorong Kemendagri dalam menempatkan Penjabat Kepala Daerah harus secara transparan dan akuntabel, serta tidak lagi menempatkan Penjabat Kepala Daerah dengan latar belakang TNI-Polri,” tegas Rivanlee.

Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki Dilantik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh. Pelantikan digelar di Gedung Utama DPR Aceh, pada Rabu (6/7/2022). Achmad Marzuki dilantik dalam sidang paripurna DPRA 2022, yang hanya dihadiri sekitar 38 orang anggota legislator dan tiga pimpinan dewan.

Sedangkan untuk pimpinan DPR Aceh yang hadir hanya tiga dari empat orang, yakni Ketua Saiful Bahri, Wakil Ketua II Hendra Budian dan Wakil Ketua III Safaruddin, dan minus Wakil Ketua I Dalimi.

Informasi yang beredar banyaknya anggota DPRA yang tidak datang karena sedang berada di luar kota (Jakarta), sehingga dikabarkan tidak bisa pulang akibat tidak adanya tiket pesawat.

Wakil Ketua DPRA Safaruddin membenarkan informasi tersebut bahwa banyak anggota dewan yang sedang berada di luar kota, sehingga mereka tidak bisa pulang karena masalah transportasi.

“Karena pelantikan berlangsung di DPRA baru disampaikan tanggal 5 Juli, sehingga banyak dari mereka terkendala di tiket pesawat,” katanya.

Baca Selengkapnya