Connect with us

Kapolri: Korbrimob Siap Hadir Berikan Pelayanan Terbaik

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan penguatan struktur organisasi Korps Brigade Mobile (Korbrimob) Polri. Hal ini dilakukan setelah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Peresmian itu diselenggarakan dalam upacara yang dipimpin oleh Kapolri di Mako Korbrimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/6/2022).

“Baru saja kita melaksanakan kegiatan pengukuhan terkait dengan struktur Korps Brimob yang baru. Di mana, beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden berkenan memberikan kepada Korps Brimob Polri, penguatan struktur dan organisasi,” kata Sigit dalam amanat upacaranya.

Dengan penguatan struktur organisasi, kata Sigit, Dankor Brimob Polri nantinya akan dipimpin oleh Jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal. Kenaikan setingkat lebih tinggi itu juga terjadi di beberapa struktur organisasi dibawahnya.

“Sehingga untuk Dankor Brimob bisa naik satu level menjadi bintang tiga, kemudian Wadankor Brimob naik bintang dua, dan Karo menjadi Brigjen serta tiga komandan pasukan, Danpas I yang ada di Aceh, Danpas II di Kalimantan tepatnya di dekat IKN, dan yang ketiga Danpas III di tempatkan di Papua,” ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menekankan, Korps Brimob merupakan satuan pamungkas yang harus selalu diterjunkan dalam situasi penting, misalnya seperti menghadapi segala macam bentuk ancaman hingga kondisi bereskalasi tinggi.

Personel Brimob, kata Sigit juga akan dikerahkan dalam melakukan penjagaan dan pengamanan di beberapa event besar yang diselenggarakan di Indonesia kedepannya. Mereka dibutuhkan perannya dalam memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif dan aman.

“Seperti diketahui bahwa ke depan banyak event yang akan kita laksanakan pasca pandemi Covid-19. G-20 akan kita hadapi dan perlu pengamanan yang sangat ekstra sehingga event-event bisa berjalan dengan baik,” ucap eks Kapolda Banten itu.

Tak hanya itu, Sigit menekankan, peran dari Korps Brimob juga dibutuhkan dalam melakukan pengamanan agenda nasional di Indonesia. Diantaranya adalah, pengamanan Pemilu 2024 hingga pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

“Dan tentunya rangkaian dari proses Pileg, Pilpres dan Pilkada. Yang sebentar lagi akan kita selenggarakan, dan tahapannya sudah mulai 14 Juni besok, di mana kegiatan tersebut dilakukan secara serentak. Dan pengembangan DOB di Papua juga tentunya perlu pengamanan ekstra.

Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, karena itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Papua menjadi yang utama,” papar Sigit.

Adanya agenda nasional dan event internasional tersebut, menurut Sigit maka dibutuhkan perkuatan personel untuk menghadapi potensi-potensi terjadinya gangguan kamtibmas.

“Polri khususnya Korps Brimob harus siap untuk hadir memberikan pelayanan terbaik dengan seluruh jajarannya. Sehingga seluruh rangkaian acara tersebut bisa berjalan dengan lancar dan aman,” tutur Sigit.

Menurut Sigit, dengan terciptanya kondisi kamtibmas yang kondusif, maka Polri telah memberikan bukti konkret mendukung program Pemerintah dalam rangka pembangunan nasional hingga pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Karena kita tentunya ingin mengawal apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, transformasi kita menuju transformasi ekonomi yang tentunya ini juga harus kita perjuangkan dan dikawal. Karena situasi kamtibmas menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Korps Brimob Polri. Terus semangat, beri pengabdian terbaik,” tutup Sigit.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya