Connect with us

Kapal Tanker Gamkonora Terbakar, Pertamina Minta Industri Galangan dan Docking Kapal Perbaiki Standar Keselamatan Kerja

Tanker Gamkonora Pertamina.

Batam – Kebakaran yang terjadi pada kapal tanker Gamkonora Pertamina di area shipyard PT ASL Tanjung Uncang, Kamis (7/9/2017) sore, menewaskan lima karyawan subcon PT Sinar Cendana/Samchan Enginering. Sedangkan satu karyawan lagi berhasil selamat dari kecelakaan tragis tersebut dan mengalami luka-luka dan saat ini sedang dirawat di RSUD Embung Fatimah.

Kronologi kecelakaan kerja di dalam pump room kapal tanker Gamkonora terjadi diduga akibat tidak adanya air untuk menyiram percikan bunga api yang ditimbulkan oleh mesin las. Peristiwa bermula dari lima korban yang meninggal saat itu sedang melakukan pengerjaan pembukaan kran pipa yang harus diperbaiki berada di sisi bagian dalam di pump room kapal. Namun pada saat bersamaan, di di pintu keluar dari pump room kapal tanker ada orang yang sedang melakukan pengelasan.

Menurut saksi mata dilapangan, lima orang karyawan ini sedang melakukan pembukaan kran pipa, berada di sisi bagian dalam di pump room kapal tanker Gamkonora Pertamina, sementara posisi yang sedang melakukan pengelasan berada di pintu keluar dari pump room tersebut. Sehingga api yang ditimbulkan dari percikan api las tersebut langsung membesar dan membakar lantai kapal.

“Jadi apinya berawal dari pintu keluar pump room, makanya mereka tidak bisa keluar dari dalam tangki tersebut,” ujar saksi mata tersebut. Sedangkan kondisi lantai kapal itu juga belum bersih dari minyak. Makanya apinya langsung besar, asap juga langsung mengepul, makanya mereka tidak bisa keluar,” ujar saksi mata.

Saksi mata yang juga salah satu karyawan dari PT ASL Shipyard mengatakan selama ini setiap ada pengelasan di dalam kapal repair harus sejalan dengan air. “Jadi kalau ada yang melakukan pengelasan di dalam kapal, air harus hidup dan harus ada orang yang standby untuk menyiram, tetapi kemarin itu hal itu tidak dilakukan,”katanya.

Ia menambahkan, pada saat pengelasan itu tidak ada karyawan lain yang menyiram air, dikarenakan airnya tidak ada. “Selang airnya ada tapi airnya tidak ada, jadi saat bunga api yang ditimbulkn dari mesin las mengenai lantai, langsung terjadi kebakaran,” ujarnya.

Dampak kecelakaan tersebut diperparah oleh kelalaian para korban yang tidak mengenakan alat keselamatan kerja (safety) secara lengkap.  Padahal PT ASL Shipyard sendiri merupakan perusahaan asing yang tentunya sudah punya prosedur keselamatan yang baik. Namun entah kenapa hal yang sangat penting ini tidak diperhatikan oleh PT ASL Shipyard.

Menyikapi kejadian ini Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap aspek keselamatan terkait industri kapal nasional baik dari galangan pembangunan dan docking atau perawatan yang selama ini bekerjasama dengan Pertamina.

Pertamina sebagai BUMN yang mengoperasikan lebih dari 270 unit kapal untuk pengangkutan minyak mentah dan produk minyak di seluruh Nusantara, memerlukan dukungan dari industri galangan dan docking kapal nasional yang kuat. Sejauh ini, tuturnya, perusahaan berkomitmen tinggi untuk melibatkan sebanyak mungkin peran industri galangan dan docking kapal nasional.

Adiatma menambahkan untuk itu dalam melaksanakan operasinya industri galangan dan docking kapal harus betul-betul memperhatikan aspek keselamatan. Terlebih lagi, tuturnya, kapal-kapal yang dioperasikan Pertamina merupakan kapal pengangkut material yang mudah terbakar sehingga menuntut tingkat keamanan yang lebih tinggi lagi.

“Kapal-kapal Pertamina merupakan kapal pengangkut bahan yang mudah terbakar, baik minyak mentah, BBM, maupun LPG sehingga aspek keselamatan betul-betul perlu diperhatikan tidak hanya oleh Pertamina selaku operator, melainkan juga industri pendukung kapal, termasuk docking kapal,” terang Adiatma.

Adiatma menambahkan, bahwa apa yang terjadi pada Kapal Gamkonora yang mengalami musibah apalagi mengakibatkan fatalities saat masa docking oleh PT ASL, harus menjadi pelajaran penting dan momentum bagi Pertamina sendiri dan industri galangan dan docking secara keseluruhan untuk dapat mengevaluasi kembali prosedur standard keselamatan kerja.

Evaluasi ini perlu dilakukan karena menyangkut nama baik dan posisi Pertamina sendiri yang saat ini sedang mempunyai visi menjadikan perusahaan yang memiliki standar kelas dunia (world class company). Belum lagi mengenai potensi kerugian yang lain akibat kehilangan aset akibat terbakarnya tanker tersebut, namun yang utama adalah adanya korban jiwa dalam musibah ini yang membuat Pertamina sangat prihatin dan sedih menyikapi musibah ini.

“Pertamina menyesalkan dan berbela sungkawa atas terjadinya musibah ini dan berharap semoga hal ini tidak terulang di masa mendatang. Kami mendorong agar industri galangan dan docking bersama regulator terkait untuk dapat mereview dan memperbaiki standard keselamatan kerja sehingga dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” pungkas Adiatma.

Ping.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia

Oleh

Fakta News
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi saat diwawancarai Parlementaria di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.

“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.

“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.

Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.

“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.

Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.

“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.

Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan

Oleh

Fakta News
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.

“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait  dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).

Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.

“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan  tidak jelas, sementara mereka  harus membayar biaya pendidikan,  melayani pasien, dan  belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Selain soal kesejahteraan dan insentif,  Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para  peserta PPDS.

“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi.  Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk  beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu  juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.

“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.

Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.

“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI

Oleh

Fakta News
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari, saat memimpin workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025 di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.

Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Baca Selengkapnya