Connect with us
Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri:

“Kami Pemerintah Tak Akan Membiarkan Penyelenggara Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 Kesulitan”

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri(Foto: Humas Kemendagri)

Dalam dua tahun (2018 dan 2019), dua hajatan politik pun digelar di Indonesia, yakni Pilkada serentak 2018 yang akan dilaksanakan di 171 daerah pada 27 Juni 2018 mendatang. Kemudian, pada 2019, akan dielar Pemilu 2019 untuk memilih presiden, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan legislatif.

“Saya kira Pemilu 2019 ini menjadi pemilu yang menarik,” kata Direktur Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar kepada Fakta.News.

Baca Juga:

Dua hajatan besar didepan mata ini, tentunya menjadi “PR” dan membutuhkan kerja ekstra oleh penyelenggara pemilu. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu ini, tentunya pemerintah tak tinggal diam dan membiarkan para penyelenggara pemilu tersebut bekerja sendiri dengan segala keterbatasannya.

Bahtiar mengatakan, bentuk bantuan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Termasuk menyiapkan sarana dan prasarana,” ujarnya.

Kepada Ong dari Fakta.News, Rabu pekan lalu, di ruang kerjanya lantai 5 Gedung F Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, Bachtiar yang mengenakan kemeja putih lengan pendek itu bersedia menjelaskan persiapan pemerintah dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Berikut kutipan wawancaranya.

Bagaimana persiapan Pemerintah dalam menghadapi Pemilu serentak 2019?

Terkait penyelenggaraan Pemilu itu sudah diatur dalam Konstitusi kita. Penyelenggaraannya itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP. Namun demikian, memang kerja Pemilihan Umum ini tidak ansih hanya dikerjakan sendiri oleh rekan-rekan penyelenggara, karena penyelenggara ini pasti punya keterbatasan sumber daya.

Oleh karena itu, dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan Umum itu sudah diatur, termasuk menyiapkan dukungan sarana prasarana. Misalnya di kantor PPK di kecamatan itu kan tidak ada kantornya. Kemudian personil kesekretariatan di KPU, dan KPUD, KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu misalnya, kan pegawainya tidak ada.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung dengan menugaskan beberapa staf atau pegawai Pemda untuk membantu, termasuk juga mengkoordinasikan untuk menciptakan kondisi, bagaimana menciptakan iklim yang damai, mengurangi ketegangan-ketegangan, termasuk pendidikan politik bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Airlangga Hartarto: Optimis Jokowi Raih 85% Suara di NTT

Oleh

Fakta News
Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto Ketum Golkar optimis Jokowi menang di NTT(Foto: Istimewa)

Kupang –  Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto optimis, Jokowi raih 85% suara dan berhasil memenangkan Pemilihan Legislatif di Pemilu 2019. Airlangga Hartarto menilai, basis utama kemenangan Partai Golkar dan capres Jokowi besar dari Indonesia wilayah timur.

Dalam acara silaturahmi dan temu kader dengan DPD Partai Golkar se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, Airlangga mengatakan, kepala daerah yang memimpin NTT saat ini merupakan parpol pengusung Jokowi. Dan wakilnya merupakan kader Partai Golkar, sehingga Partai Golkar sangat optimis meraih kemenangan pada pileg dan pilpres.

Tak tanggung-tanggung, Airlangga menargetkan peroleh suara Jokowi-Ma’ruf di NTT mencapai 85 persen. “Partai Golkar berkomitmen akan mengawal kemenangan Pileg di NTT, dan mengantarkan 85 persen kemenangan untuk capres Jokowi,” ucap Airlangga, di GOR Flobamora Kupang, Rabu (20/2/2019).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian ini mengatakan, pemerataan pembangunan infrastruktur untuk masyarakat NTT sangat menjadi perhatian presiden Jokowi.

“Kader Partai Golkar NTT wajib mengantarkan presiden Jokowi terpilih lagi, Pak Presiden sudah 8 kali datang ke NTT, sehingga pembangunan infrastruktur disini terus dilanjutkan,” ujar Airlangga.

Baca Selengkapnya

BERITA

Direktur Relawan TKN Targetkan Kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Sumbar

Oleh

Fakta News
Direktur Relawan TKN, Maman Imanulhaq dalam konsolidasi Relawan se-Sumatera Barat di Payakumbuh, Rabu (20/2/2019) (ist)

Payakumbuh – Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Maman Imanulhaq mengatakan bahwa banyak tokoh nasional lahir dari Bumi Minangkabau. Bahkan 15 orang di antaranya menjadi Pahlawan Nasional.

Menurutnya para tokoh itu telah melahirkan pemikiran besar, menghasilkan karya monumental dan berjasa bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Bangsa Indonesia berhutang kepada Bumi Minang. Karena dari sini lahir tokoh-tokoh Nasional yang berjiwa agamis dan nasionalis. Presiden Jokowi telah 5 kali berkunjung ke tempat ini sebagai bentuk terima kasih negara kepada Sumbar dan menyerap spiritualitas Minang sebagai spirit menjadikan Indonesia kiblat peradaban dunia Islam,” kata Maman Imanulhaq yang hadir dalam konsolidasi Relawan se-Sumatera Barat di Payakumbuh, Rabu (20/2/2019).

“Saya yakin semua relawan bisa mensosialisasikan capaian-capaian Jokowi terutama yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam seperti pembangunan Bank Wakaf Mikro, Universitas Islam Internasional Indonesia dan mendorong UU Pesantren,” imbuh Politisi PKB ini.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Minta Dana Desa Digunakan untuk Berdayakan Ekonomi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta, Rabu (20/2/2019) (Foto: Biro Pers Setpres)

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemerintah desa untuk berupaya meningkatkan perekonomian desa dan warganya dengan memanfaatkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat. Tahun ini, dana desa yang diberikan pemerintah ialah sebesar Rp70 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp60 triliun.

“Fisik infrastruktur sudah kita jalankan. Ini ke depan agak digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi desa,” kata Presiden saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta, pada Rabu, 20 Februari 2019.

Upaya meningkatkan perekonomian desa tersebut dimulai dengan melihat apa yang menjadi keunggulan suatu desa. Desa yang memiliki pemandangan alam maupun objek wisata yang indah, dapat memfokuskan upayanya untuk menggarap keunggulan tersebut agar nantinya menghasilkan pemasukan bagi desa itu sendiri.

“Ini ada di Jawa Tengah, Desa Ponggok. Desa itu memiliki umbul air kemudian dibuat desa wisata. Dana desa sebagian masuk ke sana. Apa yang terjadi? Satu tahun bisa mendapatkan income Rp14 miliar,” tuturnya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya