Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri: “Kami Pemerintah Tak Akan Membiarkan Penyelenggara Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 Kesulitan”

  • Fakta.News - 15 Mar 2018 | 12:08 WIB
“Kami Pemerintah Tak Akan Membiarkan Penyelenggara Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 Kesulitan”
Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri(Foto: Humas Kemendagri)

Dalam dua tahun (2018 dan 2019), dua hajatan politik pun digelar di Indonesia, yakni Pilkada serentak 2018 yang akan dilaksanakan di 171 daerah pada 27 Juni 2018 mendatang. Kemudian, pada 2019, akan dielar Pemilu 2019 untuk memilih presiden, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan legislatif.

“Saya kira Pemilu 2019 ini menjadi pemilu yang menarik,” kata Direktur Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar kepada Fakta.News.

Baca Juga:

Dua hajatan besar didepan mata ini, tentunya menjadi “PR” dan membutuhkan kerja ekstra oleh penyelenggara pemilu. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu ini, tentunya pemerintah tak tinggal diam dan membiarkan para penyelenggara pemilu tersebut bekerja sendiri dengan segala keterbatasannya.

Bahtiar mengatakan, bentuk bantuan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Termasuk menyiapkan sarana dan prasarana,” ujarnya.

Kepada Ong dari Fakta.News, Rabu pekan lalu, di ruang kerjanya lantai 5 Gedung F Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, Bachtiar yang mengenakan kemeja putih lengan pendek itu bersedia menjelaskan persiapan pemerintah dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Berikut kutipan wawancaranya.

Bagaimana persiapan Pemerintah dalam menghadapi Pemilu serentak 2019?

Terkait penyelenggaraan Pemilu itu sudah diatur dalam Konstitusi kita. Penyelenggaraannya itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP. Namun demikian, memang kerja Pemilihan Umum ini tidak ansih hanya dikerjakan sendiri oleh rekan-rekan penyelenggara, karena penyelenggara ini pasti punya keterbatasan sumber daya.

Oleh karena itu, dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan Umum itu sudah diatur, termasuk menyiapkan dukungan sarana prasarana. Misalnya di kantor PPK di kecamatan itu kan tidak ada kantornya. Kemudian personil kesekretariatan di KPU, dan KPUD, KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu misalnya, kan pegawainya tidak ada.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung dengan menugaskan beberapa staf atau pegawai Pemda untuk membantu, termasuk juga mengkoordinasikan untuk menciptakan kondisi, bagaimana menciptakan iklim yang damai, mengurangi ketegangan-ketegangan, termasuk pendidikan politik bagi masyarakat.

BACA JUGA:

Tulis Komentar