Kaleidoskop 2021 Kementerian PUPR: Dukung Ketahanan Pangan, Presiden Jokowi Resmikan 13 Bendungan di Tahun 2021
Jakarta – Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan dan ketahanan air pada seluruh Provinsi di Indonesia, Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan sejumlah bendungan. Tercatat dari awal hingga akhir tahun 2021, sebanyak 13 bendungan telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR terus mendukung program ketahanan air dan pangan nasional salah satunya dengan menambah jumlah tampungan dan suplai air di Indonesia. Tercatat pada periode tahun 2015-2019 telah diselesaikan sebanyak 15 bendungan. Sedangkan pada periode 2020-2024, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 61 bendungan.
“Pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki.
Bendungan pertama yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2021 adalah Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada 14 Februari 2021 lalu. Dengan kapasitas tampung 8,7 juta meter kubik, bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar yaitu mengairi 600 hektar sawah.
Selain memberikan manfaat untuk mengairi irigasi seluas 600 hektar, Bendungan Tukul berfungsi untuk mereduksi banjir sebesar 42,21 m3/detik, berpotensi sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 2×132 KW, konservasi sumber daya air, dan pariwisata.
Bendungan kedua yang diresmikan Presiden pada awal 2021 adalah Bendungan Tapin, di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 18 Februari 2021 lalu. Dengan volume tampung cukup besar yakni 56,7 juta m3 bendungan ini berperan penting dalam pengendalian banjir di Provinsi Kalsel dan juga memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi seluas 5.472 hektar.
Keberadaan bendungan ini juga diharapkan dapat menyediakan air baku untuk wilayah Rantau sebagai Ibu Kota Kabupaten Tapin dan sekitarnya sebesar 500 liter/detik, konservasi air, dan untuk PLTA sebesar 3,30 MW.
Selanjutnya terdapat Bendungan Napun Gete yang merupakan bendungan ke-3 diresmikan Presiden untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bendungan Napun Gete memiliki kapasitas tampung 11,2 juta m3 dan direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 300 hektar.
Selain untuk irigasi, bendungan multifungsi ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku di Kabupaten Sikka sebanyak 214 liter per detik, pengendali banjir sebanyak 219 m3/detik dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,1 MW, serta potensi pariwisata sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.
Bendungan selanjutnya yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada awal Maret 2021 adalah Bendungan Sindangheula yang berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dengan kapasitas 9,3 juta m3, bendungan ini memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektare (ha) sawah di Serang dan pada umumnya di Provinsi Banten.
Bendungan Sindangheula juga untuk menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri yang berkembang di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon sebesar 0,80 m3/detik. Bendungan ini juga berfungsi untuk mereduksi banjir hingga 50 m3/detik dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,40 MW MW, serta potensi pariwisata.
Selanjutnya pada awal Agustus 2021, telah diresmikan Bendungan Kuningan, Jawa Barat oleh Presiden Jokowi. Dengan kapasitas tampung 25,9 juta m3, bendungan ini akan mensuplai air secara kontinu untuk pertanian irigasi bagi 3.000 ha sawah masyarakat di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Brebes. Bendungan Kuningan ini juga sangat bermanfaat bagi ketahanan air, menghindari banjir, menyediakan air baku 0,30 m3/detik, serta berpotensi menghasilkan listrik 0,5 MW.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal September 2021 juga telah meresmikan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Dengan kapasitas tampung 68 juta meter kubik, bendungan ini diproyeksikan bisa memperkuat ketahanan air dan pangan di wilayah Lampung.
Untuk penyediaan air baku dari bendungan ini akan dilakukan bertahap hingga mencapai 2.737 liter per detik, serta juga berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik sebesar 5,4 megawatt, dan pengendali banjir.
Selanjutnya terdapat Bendungan Bendo yang merupakan bendungan ketujuh diresmikan Presiden Jokowi pada tahun 2021. Bendungan Bendo akan menyediakan irigasi untuk 7800 ha sawah dan juga untuk pasokan air baku dengan kapasitas 370 liter/detik, serta bisa mengurangi banjir Kota Ponorogo sebesar 31% atau 117,4 m3/detik yakni dari 375,4 m3/detik menjadi 258 m3/detik.
Bendungan berikutnya yang diresmikan pada 2021 adalah dua bendungan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yakni Bendungan Paselloreng pada September 2021 dan Bendungan Karalloe pada November 2021, telah diresmikan Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa. Pembangunan kedua bendungan tersebut bertujuan untuk menambah pasokan air di Provinsi Sulsel sebagai salah satu lumbung pangan nasional sehingga kontinuitas air ke lahan pertanian terjaga.
Selanjutnya pada akhir November 2021, Presiden meresmikan dua bendungan multifungsi sekaligus di Jawa Timur, yakni Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro. Bendungan Tugu dengan kapasitas tampung sekitar 12,1 juta meter kubik untuk memenuhi kebutuhan daerah irigasi seluas 1.250 hektare (ha), penyediaan air baku sebesar 12 liter per detik, serta reduksi banjir. Sementara Bendungan Gongseng memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawah seluas 6,191 hektar, penyediaan air baku 300 liter/detik, konservasi pariwisata, reduksi banjir
Sedangkan pada akhir Desember 2021, Presiden juga meresmikan dua bendungan di dua provinsi berbeda dalam satu hari, yakni Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dan dilanjutkan Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan Ladongi memiliki fungsi utama untuk mengairi daerah irigasi seluas 3.604 hektare yang berada di empat Kabupaten, sedangkan Bendungan Pidekso memiliki fungsi utama mengairi lahan pertanian seluas 1.500 ha di Kabupaten Wonogiri.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
