Connect with us

Kaleidoskop 2021 Kementerian PUPR: Dukung Ketahanan Pangan, Presiden Jokowi Resmikan 13 Bendungan di Tahun 2021

Jakarta – Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan dan ketahanan air pada seluruh Provinsi di Indonesia, Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan sejumlah bendungan. Tercatat dari awal hingga akhir tahun 2021, sebanyak 13 bendungan telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR terus mendukung program ketahanan air dan pangan nasional salah satunya dengan menambah jumlah tampungan dan suplai air di Indonesia. Tercatat pada periode tahun 2015-2019 telah diselesaikan sebanyak 15 bendungan. Sedangkan pada periode 2020-2024, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 61 bendungan.

“Pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki.

Bendungan pertama yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2021 adalah Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada 14 Februari 2021 lalu. Dengan kapasitas tampung 8,7 juta meter kubik, bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar yaitu mengairi 600 hektar sawah.

Selain memberikan manfaat untuk mengairi irigasi seluas 600 hektar, Bendungan Tukul berfungsi untuk mereduksi banjir sebesar 42,21 m3/detik, berpotensi sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 2×132 KW, konservasi sumber daya air, dan pariwisata.

Bendungan kedua yang diresmikan Presiden pada awal 2021 adalah Bendungan Tapin, di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 18 Februari 2021 lalu. Dengan volume tampung cukup besar yakni 56,7 juta m3 bendungan ini berperan penting dalam pengendalian banjir di Provinsi Kalsel dan juga memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi seluas 5.472 hektar.

Keberadaan bendungan ini juga diharapkan dapat menyediakan air baku untuk wilayah Rantau sebagai Ibu Kota Kabupaten Tapin dan sekitarnya sebesar 500 liter/detik, konservasi air, dan untuk PLTA sebesar 3,30 MW.

Selanjutnya terdapat Bendungan Napun Gete yang merupakan bendungan ke-3 diresmikan Presiden untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bendungan Napun Gete memiliki kapasitas tampung 11,2 juta m3 dan direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 300 hektar.

Selain untuk irigasi, bendungan multifungsi ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku di Kabupaten Sikka sebanyak 214 liter per detik, pengendali banjir sebanyak 219 m3/detik dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,1 MW, serta potensi pariwisata sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.

Bendungan selanjutnya yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada awal Maret 2021 adalah Bendungan Sindangheula yang berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dengan kapasitas 9,3 juta m3, bendungan ini memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektare (ha) sawah di Serang dan pada umumnya di Provinsi Banten.

Bendungan Sindangheula juga untuk menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri yang berkembang di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon sebesar 0,80 m3/detik. Bendungan ini juga berfungsi untuk mereduksi banjir hingga 50 m3/detik dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,40 MW MW, serta potensi pariwisata.

Selanjutnya pada awal Agustus 2021, telah diresmikan Bendungan Kuningan, Jawa Barat oleh Presiden Jokowi. Dengan kapasitas tampung 25,9 juta m3, bendungan ini akan mensuplai air secara kontinu untuk pertanian irigasi bagi 3.000 ha sawah masyarakat di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Brebes. Bendungan Kuningan ini juga sangat bermanfaat bagi ketahanan air, menghindari banjir, menyediakan air baku 0,30 m3/detik, serta berpotensi menghasilkan listrik 0,5 MW.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal September 2021 juga telah meresmikan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Dengan kapasitas tampung 68 juta meter kubik, bendungan ini diproyeksikan bisa memperkuat ketahanan air dan pangan di wilayah Lampung.

Untuk penyediaan air baku dari bendungan ini akan dilakukan bertahap hingga mencapai 2.737 liter per detik, serta juga berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik sebesar 5,4 megawatt, dan pengendali banjir.

Selanjutnya terdapat Bendungan Bendo yang merupakan bendungan ketujuh diresmikan Presiden Jokowi pada tahun 2021. Bendungan Bendo akan menyediakan irigasi untuk 7800 ha sawah dan juga untuk pasokan air baku dengan kapasitas 370 liter/detik, serta bisa mengurangi banjir Kota Ponorogo sebesar 31% atau 117,4 m3/detik yakni dari 375,4 m3/detik menjadi 258 m3/detik.

Bendungan berikutnya yang diresmikan pada 2021 adalah dua bendungan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yakni Bendungan Paselloreng pada September 2021 dan Bendungan Karalloe pada November 2021, telah diresmikan Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa. Pembangunan kedua bendungan tersebut bertujuan untuk menambah pasokan air di Provinsi Sulsel sebagai salah satu lumbung pangan nasional sehingga kontinuitas air ke lahan pertanian terjaga.

Selanjutnya pada akhir November 2021, Presiden meresmikan dua bendungan multifungsi sekaligus di Jawa Timur, yakni Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro. Bendungan Tugu dengan kapasitas tampung sekitar 12,1 juta meter kubik untuk memenuhi kebutuhan daerah irigasi seluas 1.250 hektare (ha), penyediaan air baku sebesar 12 liter per detik, serta reduksi banjir. Sementara Bendungan Gongseng memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawah seluas 6,191 hektar, penyediaan air baku 300 liter/detik, konservasi pariwisata, reduksi banjir

Sedangkan pada akhir Desember 2021, Presiden juga meresmikan dua bendungan di dua provinsi berbeda dalam satu hari, yakni Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dan dilanjutkan Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan Ladongi memiliki fungsi utama untuk mengairi daerah irigasi seluas 3.604 hektare yang berada di empat Kabupaten, sedangkan Bendungan Pidekso memiliki fungsi utama mengairi lahan pertanian seluas 1.500 ha di Kabupaten Wonogiri.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya