Jumlah Murid Putus Sekolah Menurun Drastis, Murid Lulus Sekolah Meningkat Tajam
Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pencapaiannya selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla merilis angka mengenai jumlah murid putus sekolah dan jumlah murid yang lulus sekolah selam rentang tahun 2014 hingga 2017. Pihak Kemendikbud mengatakan bahwa jumlah murid yang putus sekolah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, perubahan angka tersebut pun cukup dibalang drastis. Selain itu jumlah murid yang lulus sekolah juga meningkat, sehingga menjadi penanda penting bagi tercapainya akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik.
Menurut catatan Kemendikbud, jumlah murid SD yang putus sekolah pada 2014 mencapai 176.909 orang. Namun pada tahun 2015 menurun hampir 51 % menjadi 68.066 orang yang putus sekolah. Sedangkan di tahun 2016 jumlahnya sama seperti tahun sebelumnya yakni 68.066 orang. Lalu pada maret 2017 jumlah murid SD yang putus sekolah makin menurun drastis hingga mencapai angka 39.213 orang saja.
Sementara itu untuk murid SMP yang putus sekolah pada tahun 2014 mencapai angka 85.000 orang. Sedangkan di tahun 2015 menurun hampir 30 % menjadi 51.541 orang, sementara untuk tahun 2016 juga sama 51.541 orang. Kemudian pada tahun 2017 angka murid SMP yang putus sekolah menjadi 38.702 orang.
Selanjutnya untuk murid SMA yang putus sekolah pada 2014 mencapai 68.219 orang, namun pada tahun 2015 makin menurun menjadi 40.545 orang. Untuk tahun 2016 juga mencapai angka yang sama yakni 40.545 orang. Sementara di tahun 2017 menurun drastis hingga mencapai 36.419 orang saja.
Kemendikbud juga menyatakan bahwa murid SMK yang putus sekolah pada tahun 2014 mencapai 86.282 orang. Untuk tahun 2015 dan 2016 mempunyai angka yang sama yakni 77.899 orang. Namun pada tahun 2017 angkanya menurun hingga mencapai 72.744 orang saja.
Selain jumlah murid yang putus sekolah menurun, Kemendikbud juga melansir data yang mengindikasikan adanya peningkatan jumlah murid yang yang lulus sekolah diberbagai jenjang pendidikan. Jumlah murid yang lulus sekolah SD pada tahun 2014 mencapai 4.392.638 orang yang lulus sekolah. Sedangkan di tahun 2015 mencapai angka 4.369.259 orang, sementara itu pada tahun 2016 meningkat menjadi 4.381.997orang. Sedangkan di tahun 2017 makin meningkat hingga mencapai angka 4.400.553 orang yang lulus sekolah di tingkat SD.
Data Kemendikbud juga memperlihatkan untuk jenjang SMP di tahun 2014 mencapai angka 3.060.211 orang yang lulus, meningkat di tahun 2015 menjadi 3.075.589 orang. Lalu pada tahun 2016 meningkat menjadi 3.274.813 orang yang lulus. Pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai angka 3.281.121 orang yang lulus SMP.
Sementara pada tingkat SMA mencapai 1.433.516 orang yang lulus di tahun 2014. Kemudian mencapai angka 1.429.795 orang pada tahun 2015 yang lulus SMA. Sementara pada tahun 2016 mengalami peningkatan hingga 1.423.607 orang yang lulus, selanjutnya ditahun 2017 per bulan maret lalu sudah mencapai angka 1.263.211 orang yang lulus. Diperkirakan pada akhir tahun 2017 akan mengalami peningkatan yang cukup tajam dalam jumlah murid yang lulus pada tingkat SMA ini.
Untuk tingkat SMK di tahun 2014, data Kemendikbud menunjukkan angka 1.270.054 orang yang lulus, meningkat kemudian ditahun 2015 menjadi 1.343.102 orang. Sedangkan untuk tahun 2016 mencapai angka 1.429.870 orang, pada tahun 2017 menunjukkan angka murid yang lulus pada tingkat SMK mencapai 1.285.178 orang per bulan maret.
Dari data-data yang ditunjukkan diatas Kemendikbud terlihat telah berupaya dalam menurunkan angka putus sekolah diberbagai jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Selain itu juga adanya peingkatan murid yang lulus pada setiap jenjang pendidikan mengindikasikan makin seriusnya pemerintah dalam memperhatikan sektor pendidikan untuk bisa terus dinikmati oleh warganya.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
