Jokowinomics, Diskursus Baru Pembangunan Ekonomi
Selama ini dalam diskursus pembangunan ekonomi Indonesia dikenal dua nama besar teknokrat, Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dan Prof. Dr. BJ. Habibie. Keduanya dianggap membawa arus besar pemikiran ekonomi dan kebijakan pembangunan Indonesia yang disebut Widjojonomics dan Habibienomics.
Widjojonomics mengacu pada arus pemikiran dominan yang mendasarkan kebijakan pembangunan ekonomi pada teori comparative advantage. Dalam pemikiran ini negara berkembang seperti Indonesia dianggap hanya bisa bersaing dengan memproduksi barang yang sesuai kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki dan tenaga kerja yang murah.
Para penganut pemikiran ini didominasi para sarjana ekonomi yang dipengaruhi oleh aliran ekonomi neo-klasik. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro adalah yang paling menonjol dan sekaligus sebagai konseptor utama. Widjojo pernah menjabat Ketua Bappenas (1967-1971) dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (1971-1973). Berturut-turut, dari 1973 sampai 1983, menjadi Menko Ekuin merangkap Ketua Bappenas.
Memasuki era 1990-an, mulai ada diskursus baru yang menggeser dominasi Widjojonomics. Pemikiran baru ini mendasarkan kebijakan pembangunan pada competitive advantage dan penguasaan high-tech pada industri. Pemikiran ini dikenal sebagai Habibienomics—mengacu pada pemikiran dan kebijakan dari Prof. Dr. BJ. Habibie dalam membangun industri strategis nasional.
Habibie yang pernah menjabat Menristek dan Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada era Orde Baru, serta presiden menggantikan Suharto, berpandangan bahwa negara-negara yang tidak memiliki sumberdaya alam yang kaya, mampu membangun dan menjadi negara yang kuat dalam perekonomian global. Menurutnya, kuncinya terletak pada mutu sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengembangkan teknologi sebagai pendorong perekonomian dunia.
Kalau pendekatan pembangunan sebelumnya dirumuskan oleh para teknokrat yang berlatar belakang akademik tinggi, maka pendekatan pembangunan ekonomi Presiden Jokowi dilandaskan pada pengalaman praktis dalam dunia bisnis dan sebagai kepala daerah—action oriented.
Pengalaman mengelola pemerintahan sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta telah membentuk gagasan dan cara pandangnya tentang fungsi dan peran sebuah pemerintahan.
Seperti pernah ditulis The Economist edisi 27 Febuari-4 Maret 2016, Presiden Jokowi berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya.
Tidak berasal dari kalangan elite, bukan militer dan juga bukan politisi DPR. Jokowi juga bukan Ketua Umum partai politik. Jokowi anak sulung dari keluarga biasa dari Solo, Jawa Tengah. Reputasinya sebagai kepala daerah dikenal dengan seruan pemerintahan yang bersih sebagaimana dilakukan di Solo dan Jakarta.
Visi ideologis pembangunan Presiden Jokowi dijabarkan dalam dokumen Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Untuk menterjemahkan visinya dalam kebijakan, Presiden Jokowi mengedepankan pendekatan pembangunan “Indonesia-sentris” guna mendorong pembangunan yang lebih merata di luar pulau Jawa.
Pendekatan ini dapat dianggap sebagai terjemahan Presiden Jokowi atas tidak meratanya kesejahteraan terutama antara Jawa dan luar Jawa.
Indonesia-sentris menjelaskan bagaimana orientasi pembangunan “Jawa-sentris” telah mengakibatkan ketidakadilan, kesenjangan, dan kemiskinan pada daerah-daerah di luar Jawa. Dengan pendekatan ini, Presiden Jokowi serius membangun Indonesia dari pinggiran, dari pulau-pulau terluar, dan dari daerah perbatasan serta kawasan timur Indonesia.
Visi pembangunan Presiden Jokowi yang juga penting adalah kebijakan kemaritiman yang melihat laut sebagai pemersatu dan sumber kemakmuran. Dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2014 di gedung MPR Senayan, Presiden Jokowi mengatakan, “Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.”
Yang juga tampak dominan dalam kebijakan pembangunan Presiden Jokowi adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Penyebaran pembangunan infrastruktur terutama ke luar pulau Jawa diyakini berdampak pada kemudahan mobilitas dan mendukung aktifitas ekonomi warga. Infrastruktur mampu menembus isolasi perbatasan dan wilayah serta pemerataan antar wilayah. Semua investasi ini adalah tujuan pemerintahan Presiden Jokowi guna menyebarkan kesejahteraan ke timur, ke pulau-pulau terluar/terdepan dari Indonesia.
Pendekatan pembangunan yang juga menjadi fokus Presiden Jokowi adalah upaya pemenuhan hak-hak dasar warga. Seperti pendidikan dan kesehatan, pemerintah menjalankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Untuk membantu keluarga miskin juga dijalankan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Semua strategi dan kebijakan pembangunan Presiden Jokowi di atas, adalah dalam rangka mentransformasikan ekonomi Indonesia yang semula berbasis komsumsi ke ekonomi berbasis produksi. Transformasi ini akan memberi fondasi bagi Indonesia ke depan sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.
EKO SULISTYO
Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi
Kantor Staf Presiden
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
