Jokowi: Rakyat Harus Jaga dan Pelihara Kesatuan di Tahun Politik
Kupang – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang terdiri atas beragam budaya, adat istiadat, keyakinan, suku, dan bahasa. Namun, perbedaan tersebut hendaknya tidak dijadikan sebagai benih perpecahan, tapi sebagai sebuah kekuatan bersama yang akan menjadikan Indonesia semakin maju.
“Kita harus mampu mengelola kebinekaan kita. Perbedaan-perbedaan kita menjadi sebuah kekuatan. Kalau kita bisa mengelola perbedaan-perbedaan, kita ini akan menjadi sebuah kekuatan besar,” kata Presiden ketika memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kupang, Senin 8 Januari 2018.
Lalu, dengan cara apa kita bisa mengelola perbedaan itu? Salah satunya menurut Presiden dapat dilakukan dengan membumikan politik kebangsaan yang berangkat dari kesadaran untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang harmonis dan saling menghargai. Sebab, apapun perbedaan pandangan yang kita hadapi, kita semua tetaplah bersaudara.
“Kita harus menyadari bahwa semua yang ada di Republik ini adalah saudara sebangsa dan se-Tanah Air. Walaupun berbeda-beda kita masih bersaudara. Walaupun berbeda-beda kita tetap bersatu untuk mencapai cita-cita kemerdekaan kita. Walaupun berbeda-beda, kita memiliki tekad yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkemajuan,” tuturnya.
Sama halnya dengan Pilkada serentak mendatang, Presiden percaya bahwa masyarakat memiliki pandangan yang sama untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang harmonis di tengah segala perbedaan, termasuk perbedaan pilihan politik.
“Karena kedewasaan politik kita, karena kematangan politik kita, insyaallah dalam memasuki tahapan-tahapan Pilkada ini kita bersama-sama menjaga dan memelihara kesatuan kita. Jangan sampai karena perbedaan pilihan politik antarteman menjadi pecah. Tidak boleh!” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden mengajak masyarakat untuk turut memilih pemimpin terbaik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, atau bahkan pada pemilihan presiden nanti sesuai dengan penilaian dan pilihan masing-masing. Namun, setelah pemilihan berlangsung, jangan sampai kita memelihara kebencian dan menjelekkan satu sama lain.
“Pilihan politik itu berbeda boleh, tetapi setelah itu ya sudah. Biarkan pemimpin yang kita pilih bekerja lima tahun. Kalau bekerjanya tidak benar, jangan dipilih lagi. Kalau baik, pilih lagi. Itu saja. Jangan sampai emosi kita diaduk-aduk,” ucap Presiden.
Oleh karenanya, Presiden mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk bersatu padu terlepas apapun pilihan politik mereka. Sebab, sesungguhnya Indonesia masih harus menghadapi persoalan yang jauh lebih besar di masa datang di mana persoalan tersebut hanya dapat dihadapi dengan persatuan bangsa.
“Kita harus bersatu karena kita tengah bersiap menyambut masa depan. Tantangan kita semakin besar. Sekarang Indonesia menyambut berbagai perubahan yang sedang terjadi di dunia. Perubahan sekarang sangat cepat sekali,” tuturnya.
Wisata Jadi Tren Baru Anak Muda
Presiden memberikan contoh tentang perubahan dalam gaya hidup. “Senangnya sekarang anak-anak muda sekarang pergi wisata atau ke tempat-tempat yang unik, iya kan? Kemudian nanti disitu selfie, klik, diunggah,” ucap Presiden.
Tak lama setelah itu banyak yang memberi komentar dan menjadi terkenal. “Kalau yang komen banyak dan komennya bagus-bagus senang, belanja-belanja sudah pada nggak senang, sekarang mulai seperti itu. Ini sudah menggejala di seluruh negara, seluruh dunia hampir sama seperti itu,” ujar Presiden.
Oleh karenanya Presiden tidak kaget bila banyak yang meminta berswafoto dengan dirinya. “Datang saya ke sebuah daerah, Pak, selfie Pak, selfie, klik-klik, nanti malamnya diupload diunggah, banyak yang komentar senang, jadi saya kalau ke daerah banyak yang pengen foto, ya karena itu aja, iya kan?” tutur Presiden.
JJ
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
