Jokowi: Ormas Pemuda Jadi Benteng Pancasila dan NKRI
Solo – Presiden Joko Widodo menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila, yang digelar di Hotel Sunan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu malam, 28 Oktober 2017.
Tiba sekira pukul 19.45 WIB, kehadiran Presiden disambut antusias oleh para Pemuda Pancasila. Bahkan, sebelum duduk di tempat yang telah disediakan, Presiden bersalaman dengan hampir seluruh kader dan anggota Pemuda Pancasila yang hadir.
Dalam sambutannya, Kepala Negara berharap Pemuda Pancasila dapat menjadi panutan bagi pemuda-pemudi Indonesia dalam menjaga dan mengamalkan ideologi bangsa.
“Saya berharap Pemuda Pancasila akan selalu menjadi benteng Pancasila, saya ulangi lagi Pemuda Pancasila akan selalu menjadi benteng Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Presiden.
Harapan tersebut sesuai dengan nama Pemuda Pancasila yang mengandung ideologi sekaligus pemandu dan pemersatu kemajemukan bangsa Indonesia.
“Bertemu dengan jajaran para pengurus Pemuda Pancasila di Hari Sumpah Pemuda memang terasa luar biasa. Pemuda Pancasila adalah ormas yang spesial, spesial karena dinamanya ada kata Pancasila,” ungkapnya.
Apalagi saat ini bermunculan ideologi-ideologi baru yang ingin menggantikan Pancasila dan memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, ideologi tersebut muncul tidak melalui cara yang biasa sehingga kewaspadaan harus terus ditingkatkan.
“Mereka muncul dengan cara-cara baru, metode-metode baru yang kadang-kadang halus dan kita tidak merasa. Cara indoktrinasi yang digunakan sangat halus, sangat kekinian dengan pendekatan-pendekatan yang akrab, yang kadang menyentuh hati kita,” ucap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan tentang cepatnya perubahan _landscape_ politik dan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini. Masa transisi tersebut terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
“Kecepatannya luar biasa. Kita harus sadar juga bahwa nanti kalau global berubah nasional pun juga akan bergerak, kalau nasional gerak tingkat daerah pun juga akan bergerak,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Presiden berharap Pemuda Pancasila dapat mendukung pemerintah dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan berkompetisi dengan negara lain.
“Kita harapkan kita bergerak pada _track_ yang benar. Jangan sampai kita keluar dari _track_ yang tidak betul. Karena yang kita hadapi saat ini adalah persaingan antar negara,” kata Presiden.
Terakhir, Presiden mengajak Pemuda Pancasila untuk bekerja bersama pemerintah mewujudkan generasi Indonesia yang memiliki optimisme, semangat pembaharuan, dan inovasi dalam membangun Tanah Air.
“Di usia Pemuda Pancasila yang ke-58, marilah terus kita bergotong royong dengan pemerintah dalam membangun pemuda-pemudi Indonesia agar mereka menjadi generasi yang tangguh, inovatif, tahan banting, mengangkat bangsa ini ke masa keemasan Indonesia,” ucap Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
