Jokowi: Holding BUMN Pariwisata Titik Balik Transformasi Pariwisata
Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pembentukan induk perusahaan (holding) pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya dalam bidang pariwisata dan pendukung. Dengan adanya holding tersebut. Kepala Negara meyakini pengelolaan pariwisata Indonesia akan dapat dilakukan secara lebih efisien dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
Presiden menyebut, pembentukan holding tersebut akan menjadi titik balik untuk melakukan transformasi ekosistem pariwisata yang lebih baik.
“Kita harus memanfaatkan ini sebagai titik balik untuk melakukan sebuah lompatan, momentum untuk melakukan penataan, momentum untuk melakukan transformasi, membangun sebuah ekosistem yang lebih kuat dan tangguh,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Peluncuran InJourney Holding Pariwisata dan Pendukung di Pantai Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, pada Kamis, 13 Januari 2022, mengutip siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
“Mulai penataan rute penerbangan, konten promosi, event, atraksi, kuliner, akomodasi, sampai ke penjualan ritel-ritel suvenir dari para pengrajin kita yang tentu saja juga sudah terseleksi dengan baik,” lanjut Presiden.
Selanjutnya, Kepala Negara menekankan bahwa berbagai kendala yang dapat menghambat kemajuan sektor pariwisata harus segera diselesaikan, salah satunya dalam hal tata kelola perusahaan BUMN di bidang pariwisata.
“Masalah konektivitas segera selesaikan, masalah hambatan infrastruktur di mana titik-titik yang memerlukan suntikan infrastruktur segera diselesaikan. Begitu juga hambatan lainnya termasuk dalam hal tata kelola dan manajemen BUMN-BUMN pariwisata agar ini tidak menggerus kesempatan kita untuk melompat maju,” tutur Kepala Negara.
Presiden mengatakan bahwa penataan dan konsolidasi BUMN pariwisata merupakan salah satu hal penting. Menurutnya, BUMN dalam sektor tersebut memiliki banyak anak perusahaan yang seharusnya dapat terintegrasi satu sama lain.
“Kalau ini nanti kita konsolidasikan dan holding, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar. Karena kecil, kecil, kecil, tadi berjalan sendiri tidak terintegrasi, tidak terhubung satu sama yang lain karena memang sudah jalan sendiri-sendiri,” ucap Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan bahwa pembentukan holding ini harus menjadikan holding BUMN pariwisata dan pendukung menjadi lebih gesit, lincah, dan profesional. Menurutnya, hal tersebut merupakan kunci dari manajemen tata kelola yang lebih efisien dan sederhana.
“Jangan sampai justru muncul keribetan-keribetan baru atau memindahkan persoalan-persoalan lama ke bentuk persoalan-persoalan baru,” tambahnya.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, dan Direktur Utama InJourney Dony Oskaria. []
Jakarta – Pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebutkan bahwa potensi kemaritiman kita bisa menaikan kontribusi seratus persen pada PDB kita, diapresiasi oleh relawan Ganjar Mania’Indonesia (GaMan Indonesia).
Pernyataan ini disampaikan Ganjar yang merupakan capres dari PDI Perjuangan itu di hadapan CEO MNC Group baru-baru ini. Menurut Ganjar, sektor maritim belum digarap secara maksimal. Selama ini kalau bicara tentang maritim hanya fokus pada perikanan tangkap. Tapi disana ada energi, mineral, tourism dan lainya.
Menurut ketua relawan GaMan Indonesia Awaluddin Matondang, Ganjar memiliki visi yang jelas untuk memimpin Indonesia. “Ganjar bukanlah capres sosmed seperti yang disangkakan oleh beberapa kelompok orang,” kata Awaluddin.
Sekjen GaMan Indonesia Pikiran Daely
Ditambahkan oleh sekjen GaMan Indonesia, Pikiran Daely, Ganjar punya alasan yang kuat bila dirinya nanti diamanahkan rakyat memimpin negeri akan menjadikan sektor maritim menjadi andalan untuk menaikkan pendapatan negara.
“Kita ketahui, Indonesia memiliki 17.500 pulau.Dengan garis pantai 81.000 ribu km. Sekitar 62% wilayah kita adalah kelautan. Jadi wajar kalau Ganjar menjadikan sektor maritim menjadi fokus garapan guna memberikan kontribusi serta menaikkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Daely.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar anggaran kesehatan semakin ditingkatkan. Pasalnya, bidang kesehatan adalah urusan yang sangat bersentuhan dan dibutuhkan masyarakat. Dengan semakin bertambahnya penduduk Indonesia dan juga dengan semakin kompleksnya persoalan kesehatan di masa sekarang ini, anggaran kesehatan sudah selayaknya disesuaikan.
“Momentum kenaikan anggaran kesehatan sekarang lagi terbuka. Pemerintah dan DPR sekarang sedang membahas RUU omnibus law kesehatan. Salah satu klausul di dalam RUU tersebut adalah anggaran kesehatan,” ungkapnya melalui media rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (8/6/2023).
Fraksi PAN, lanjut Saleh merupakan fraksi yang pertama mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN. “ Waktu di baleg, Fraksi PAN yang pertama kali mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN. Usulan ini kemudian diamini oleh fraksi-fraksi lain. Dan sudah masuk dalam draft RUU Kesehatan tersebut,” jelasnya.
Saleh menyadari bahwa usulan peningkatan anggaran kesehatan bukanlah hal yang mudah untuk diindahkan. Apalagi, pemerintah harus bekerja keras membagi anggaran yang ada secara proporsional di semua kementerian/lembaga. Ada kekhawatiran akan terjadi ketidakseimbangan. Ini sudah dijelaskan Kemenkes dan Kemenkeu dalam rapat-rapat panja.
“Kalau patokan 10 persen itu sulit, Fraksi PAN meminta agar pemerintah menyatakan bahwa urusan kesehatan menjadi prioritas utama dalam setiap pembahasan dan penetapan anggaran. Ini penting agar aspirasi fraksi-fraksi dapat terakomodir dengan baik. Paling tidak, pemerintah perlu memaparkan peta jalan perbaikan pelayanan kesehatan kita dalam 15 sampai 20 tahun ke depan,” tegasnya.
Saleh menegaskan kembali, pihaknya ingin adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebab, inti dari transformasi bidang kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan. “Seluruh warga negara harus merasakan kehadiran negara ketika mereka sakit. Tentu ini jelas sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak warga negara sebagaimana diatur secara tegas di dalam konstitusi,” pungkas Legislator Dapil Sumut II itu.
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil berharap agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mampu melakukan transformasi dan kolaborasi.
“Saya berharap kepada BNPT dan BNN sebenarnya adalah dua kata yang saya inginkan dan berharap agar BNPT dan BNN bisa melakukannya itu adalah transformasi dan kolaborasi, enggak mungkin BNPT itu jalan sendiri, nggak mungkin BNN itu jalan sendiri,” papar nasir di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan, transformasi tugas, fungsi penting dilakukan dan kemudian juga berkolaborasi dengan pihak-pihak, dengan para pemangku kepentingan. “Jadi kolaborasi itu kan bagaimana kita bisa berbagi informasi, saling menyetujui, dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa tugas dan fungsi kita ini bisa berjalan dengan baik,” tandas Nasir.
Dia pun memberikan contoh, misalnya BNN dalam setahun di Aceh ada tiga bandar sabu kabur dari lapas. Menurutnya para institusi penegak hukum belum bisa mewujudkan kolaborasi, sehingga kemudian bandar sabu ini dengan leluasa bisa lari.
“Kita sudah menangkap ya sudah enggak ada urusan lagi, jadi ya itu tidak ada satu kolaborasi antara satu institusi dengan institusi lainnya. Bayangkan dalam setahun tiga bandar sabu itu keluar, yang terakhir di lapas ini. Sudah capek ya menangkap ya tiba-tiba dia kabur lenggang kangkung entah ke mana kira-kira begitu,” ungkap Nasir.
Terkait dengan BNPT, Nasir menyarankan agar melakukan pendekatan kultural dengan melibatkan tokoh masyarakat termasuk juga Anggota DPR RI. Dalam melakukan kegiatan antisipasi dan pemberantasan terorisme bisa melibatkan tokoh setempat.
“Saya pikir pendekatan lainnya adalah soal pendekatan kultural, BNPT ya kita tahu bahwa Indonesia ini ragam budaya, ragam bahasa, ragam adat istiadat, bagaimana kemudian kita BNPT bisa mendekati pendekatan ini,” jelas Nasir.
Relawan GaMan Indonesia Dukung Capres Ganjar Pranowo Garap Potensi Maritim
Saleh Daulay: Peningkatan Anggaran Buat Pelayanan Kesehatan Harus Maksimal
Nasir Djamil Harap BNPT dan BNN Lakukan Transformasi dan Kolaborasi
Putu Supadma: Laki-Laki Harus Jadi Pendukung Peningkatan Peran Perempuan Diberbagai Bidang
Temuan Calon Jemaah Haji Gagal Berangkat, Nanang Samodra: Akan Kita Evaluasi
Relawan GaMan Indonesia Dukung Capres Ganjar Pranowo Garap Potensi Maritim
Loyalis Ganjar Pranowo Bentuk Kepengurusan Wilayah Jakarta Timur
Demplot Pupuk Indonesia Panen Ubi di Deliserdang, Hasil Melimpah
TB Hasanuddin Soroti Kecilnya Anggaran Penegakan Hukum Kemlu dan Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia
