Connect with us
Kolom

Jika Ingin Berpolitik Sepatutnya dengan Ksatria Gatot Nurmantyo Mundur Sebagai Panglima TNI

Dedy Mawardi(foto : tagar.com)

Situasi politik selama berkuasanya Pemerintahan Jokowi-JK, tampaknya belum menunjukkan titik sejuk dan damai. Bahkan akhir-akhir ini cenderung terus memanas. Terpaan isu, tak pernah berhenti selama 3 tahun ini. Mulai dari isu berbau SARA, isu Rohingya, isu PKI hingga terakhir pernyataan yang dilontarkan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi non militer, serta rencana penyerbuan ke institusi tersebut.

Entah apa yang ada dalam pikiran Panglima TNI Gatot Nurmantyo, sebelum melontarkan pernyataan tentang pembelian 5000 pucuk senjata serta keinginan untuk menyerbu. Sebagai Panglima tertinggi dari angkatan bersenjata TNI, tentunya sangatlah tidak etis dan tidak bijak seorang Gatot Nurmantyo menyampaikan hal itu ke publik. Publik pun bereaksi dan kegaduhan baru pun bermunculan. Bagi kelompok politik yang selama ini berdiri sebagai “oposisi”, pernyataan Panglima TNI itu seperti mendapat amunisi baru setelah amunisi yang sebelumnya seperti isu SARA, isu anti-islam, isu rohingya selalu gagal ditembakkan. Pernyataan itu, langsung digoreng habis oleh kelompok oposisi untuk menyerang dan menyudutkan Pemerintahan Jokowi-JK. kelompok oposisi ini bergerak tanpa pernah berpikir untuk bertanya soal kebenaran pernyataan Panglima TNI itu.

Gatot Nurmantyo saat mengeluarkan pernyataan itu, masih menjabat aktif sebagai Panglima TNI. Masih menjadi bagian penting di dalam Pemerintahan Jokowi-JK. Sebagai “anak buah” Presiden Jokowi (lihat UU No. 34/2004 ttg TNI Pasal 3), Karena itu, Panglima TNI tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang bisa merobek keutuhan dan persatuan antara institusi angkatan bersenjata seperti TNI dengan Polri maupun BIN, serta bisa membuat perpecahan di dalam tubuh TNI sendiri dan atau mempolitisasi TNI bahkan dapat menghambat proses pembangunan yg tengah gencar dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil presiden Jusuf Kalla.

Kita semua tahu apa yang tengah dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK dalam 3 tahun terakhir ini. Pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, tengah gencarnya dikerjakan (jalan tol dan rel kereta dari Sumatera hingga Papua), tengah gencar menerangi wilayah di Indonesia Timur, menyamakan harga BBM dan semen untuk wilayah Indonesia Timur), tengah gencar memodernisasi bandara, membangun fasilitas Tol Laut, tengah gencar memberi hak kepemilikan tanah milik rakyat melalui sertifikasi hak milik (SHM) dan baru saja mengembalikan hak kepemilikan hasil tambang Freeport kepada rakyat Indonesia khususnya rakyat Papua. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah di bawah Presiden/Wakil Presiden Jokowi-JK adalah semata-mata komitmen Jokowi-Jk untuk memenuhi keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Nah dalam kontek itu, sebagai bagian dari Pemerintahan sepatutnya dengan bijak Panglima TNI Gatot Nurmantyo banyak membantu Presiden dan Wakil Presiden dengan menciptakan situasi politik yang sejuk dan damai agar keadilan dan kesejahteraan itu terwujud atau barang kali setidak-tidaknya bisa menjawab pertanyaan Panglima TNI di Rapimnas Partai Golkar tempo hari menjadi “semua kini milik kita*.

Sebaliknya, jika Gatot Nurmantyo memang sudah begitu inginnya berpolitik dan mengejar kekuasaan politik, maka sebaiknya dengan kesatria Gatot Nurmantyo segera mengajukan pengunduran diri sebagai Panglima TNI demi kepentingan kesatuan dan persatuan NKRI yang kita cintai ini.

DEDY MAWARDI
Ketua Bidang Hukum
DPN Seknas Jokowi

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Optimalkan Manfaat Pengembangan Dana Sosial, Wapres Ma’ruf: Peran Lembaga Resmi Pengelola Zakat dan Wakaf Harus Dimaksimalkan

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Salah satu fokus pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah pengembangan social fund (dana sosial) seperti zakat dan wakaf. Potensi penerimaan dana sosial tersebut sangat besar, terutama di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana yang disebutkan The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021.

Namun, sebagian besar umat muslim memberikan dana sosial kepada penerimanya secara langsung, sehingga jumlah yang diterima lembaga resmi pengelola zakat dan wakaf masih jauh dari perkiraan. Untuk itu, lembaga-lembaga tersebut harus memaksimalkan perannya, sehingga dana yang diterima dapat memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.

“Zakat ini diperkirakan per tahunnya itu mencapai 327 triliun rupiah ya, menurut informasi yang kita dapat itu baru sekitar 70 triliun rupiah yang sudah, artinya sudah berjalan, sudah terlaksana. Tapi yang masuk lewat lembaga resmi yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ-LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang ada itu baru 10 triliun rupiah. Jadi, 60 triliun rupiah itu mereka memberikan zakatnya itu sendiri, artinya langsung kepada sasaran sehingga sulit dimonitor dan sulit juga kita untuk mengarahkan seperti untuk apa sasarannya, pengembangannya seperti apa,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin, Kamis (06/05/2021).

Wapres menguraikan, untuk meningkatkan penerimaan dana sosial masyarakat di BAZNAS dan LAZ secara signifikan, pemerintah telah membangun literasi dan edukasi tentang zakat, salah satunya dengan Gerakan Cinta Zakat yang dikampanyekan di kementerian/lembaga, BUMN, lembaga-lembaga perbankan dan keuangan, serta pemerintah daerah.

Terkait wakaf, Wapres menilai penerimaannya juga berpotensi besar, sekitar Rp 180 triliun. Namun ia mencatat, selama ini wakaf biasanya dalam bentuk tanah yang dimanfaatkan untuk masjid, madrasah dan makam (3 M), dan hanya umat Islam yang memiliki kemampuan membeli tanah saja yang dapat mewakafkan. Padahal dalam bentuk uang, mereka dapat lebih leluasa memberikan wakaf karena nominalnya dapat disesuaikan dengan kemampuan.

“Lebih fleksibel, lebih mungkin diinvestasikan di berbagai portofolio, dan juga lebih bisa menjangkau lebih banyak. Kalau tanah itu kan agak besar, orang-orang yang punya kemampuan. Tapi kalau ini kita bisa mulai orang berwakaf dengan 5 ribu rupiah, dengan 10 ribu rupiah, 100 ribu rupiah. Dan kita perbanyak kanal-kanal untuk pemungutannya. Dan kita juga akan mereformasi lembaga badan wakaf yang sekarang ini ada supaya menjadi badan yang bukan hanya bisa menerima, tetapi bisa juga menginvestasikan,” urai Wapres.

Lebih jauh Wapres menuturkan, badan wakaf akan mengelola wakaf uang tersebut melalui manajer investasi yang profesional. Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran perbankan sebagai penerima dan pengelola wakaf (nazhir).

“Jadi, betul-betul badan wakaf ini dihuni oleh orang-orang yang betul-betul profesional sehingga bisa mengembangkan, semacam Manajer Investasi begitu,” tuturnya.

Wapres berharap hasil dari pengembangan wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, sedangkan dana pokoknya tetap utuh.

“Dan kalau itu terkumpul kemudian diinvestasikan, hasilnya baru diberikan kepada masyarakat untuk sosial, untuk pendidikan, untuk misalnya membangun rumah sakit, atau untuk memberikan modal kepada pengusaha-pengusaha UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) sehingga dana aslinya tetap tidak berubah, tapi tiap tahun dia bertambah semakin besar. Ini yang akan kita harapkan,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan pentingnya wakaf, karena merupakan sadaqah jariah, yaitu salah satu amalan yang akan terus berlanjut walaupun orang itu telah meninggal.

“Dalam hadis itu amal seorang kalau meninggal itu akan hilang, akan habis kecuali tiga hal, anak yang saleh, ilmu yang manfaat, dan sadaqah jariah. Sadaqah yang pahalanya berlanjut ya itu wakaf, karena wakaf kan pokoknya tidak hilang dia akan berlanjut terus sepanjang itu terus dikembangkan dan akan menghasilkan sampai kapan pun dia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19: Pemerintah Terus Matangkan Program Vaksinasi Gotong Royong

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) telah mengeluarkan Emergency Use of Authorization (EUA) terhadap vaksin Sinopharm. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan saat ini pemerintah tengah mematangkan program Vaksinasi Gotong Royong yang akan menggunakan vaksin Sinopharm.

“Pelaksanaan vaksin Gotong royong sedang dikoordinasikan oleh PT Bio Farma dan Kamar Dagang Industri (KADIN). Permenkes terkait harga vaksin gotong royong sedang dibahas oleh Kementerian Kesehatan dan akan diumumkan setelah ada keputusan resmi,” jelasnya saat menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/5/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Program vaksinasi Gotong Royong juga memberi peluang bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAS/KITAP). Dan untuk pelaksanannya vaksinasi terhadap WNA ini kelak, saat ini juga masih dikoordinasikan oleh PT Bio Farma dan KADIN.

Disamping itu, terkait pelarangan bagi WNA masuk Indonesia yang memiliki riwayat perjalanan ke India dalam 14 hari terakhir, hanya akan berlaku sementara dan akan disesuaikan dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang terjadi di India. Hal ini untuk mencegah masuknya varian B1617 yang bersumber dari India.

Dalam upaya pencegahan, pemerintah telah memperketat pintu-pintu masuk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Untuk itu Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan masyarakat untuk terus menerapkan disiplin protokol kesehatan. Gunanya mencegah terjadinya transmisi lokal dari virus yang bermutasi.

Pemerintah saat ini tengah mengumpulkan sampel untuk dilakukan Whole Genum Sequencing (WGS) pada sejumlah daerah yang berpotensi besar atas penemuan varian baru. WGS terus dilakukan untuk memetakan varian baru yang masuk dan beredar di Indonesia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menaker: Pemerintah Indonesia dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Bilateral Tentang Pelindungan PMI

Oleh

Fakta News
Menaker Ida Fauziyah

Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia terus mematangkan kerja sama tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia. Hingga saat ini, kerjasama dimaksud masih terus dibahas secara konkrit oleh kedua negara.

Hal ini dikarenakan counter-draft (draf tanggapan) Pemerintah Malaysia atas initial draft Memorandum of Understanding (MoU) sektor domestik yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia pada bulan September 2016, baru disampaikan kepada Pemerintah Indonesia pada Agustus 2020.

“Pemerintah Indonesia meminta kembali agar perundingan renewal MoU dapat segera dilakukan dan memperoleh posisi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution). Saya berharap kita bisa tuntaskan MoU ini mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing negara,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat melakukan video conference dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk Seri Saravanan, beserta jajarannya, Kamis (6/5/2021).

Menaker Ida berharap kedua negara bisa menuntaskan pembaharuan/renewal MoU sektor domestik berdasarkan skema One Channel Recruitment.

“Saya berharap kita bisa tuntaskan MoU ini mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing Negara,” lanjut Menaker Ida

“Saya menginginkan Datuk Seri bisa memberikan atensi terhadap isu tentang One Channel Recruitmen dan spesifikasi jabatan, one worker one task,” katanya.

Ida Fauziyah menambahkan, adanya spesifikasi jabatan dalam draf MoU merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa setiap CPMI yang akan bekerja ke luar negeri telah memiliki kompetensi khusus.

Pemerintah RI pun menyadari bahwa tiap-tiap negara penempatan memiliki aturan ketenagakerjaan terkait sektor domestik, sehingga tujuh spesifikasi jabatan yang tercantum dalam Kepmenaker Nomor 354 Tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada pengguna perseorangan perlu disesuaikan.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, spesifikasi jabatan dalam draf MoU untuk penempatan dan pelindungan sektor domestik saat ini telah disesuaikan/disimplifikasi menjadi lima jabatan. Yakni Housekeeper and Family Cook, Child and Baby Care, Elderly Caretaker,

Family Driver, dan Gardener (housekeeper telah digabung dengan family cook dan child care worker telah digabung dengan babysitter).

Ditegaskan Menaker Ida, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan PMI hanya dapat dilakukan ke negara penempatan yang telah memiliki; (1) dokumen kerjasama bilateral dengan Pemerintah Indonesia, (2) regulasi yang mengatur tenaga kerja asing, serta (3) program jaminan sosial.

“Kami berharap agar tata kelola penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia ke depan dapat berlangsung melalui satu saluran/mekanisme yang disepakati oleh pemerintah kedua negara sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan kontrol dan pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu, Datuk Seri Saravanan Murugan mendukung langkah yang akan dilakukan dan pihaknya akan memperkenalkan satu aplikasi yang dapat membantu PMI di Malaysia.

“Sistem aplikasi ini mampu membantu PMI untuk pihak Kementerian SDM Malaysia, apabila PMI memperoleh perlakuan tidak baik dari majikannya,” katanya.

Datuk Seri Saravanan menyambut positif adanya komitmen bersama Indonesia dengan Malaysia soal PMI di Malaysia. Pihak Kerajaan Malaysia pun telah memiliki kebijakan baru untuk membantu PMI di negeri Jiran.

Sebelumnya, lanjut Datuk Seri Saravanan, para PMI yang masuk ke Malaysia, menyaratkan harus memiliki tempat tinggal. Tapi regulasi baru, Kerajaan Malaysia akan memberikan bantuan rumah-rumah yang layak seperti warga Malaysia.

“Selain itu juga ada jaminan sosial dari segi kesehatan, tabungan dan perumahan. Ini adalah langkah-langkah baru yang telah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia,” katanya.

Baca Selengkapnya