Jangan Harap Kedaulatan Pangan Dicapai Tanpa Dukungan Pupuk
Jakarta – Jika industri pupuk sebagai pendukung produksi pangan tidak berkembang, jangan harap kedaulatan pangan bisa dicapai. Selama ini, pupuk diakui menjadi faktor utama dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Pending Dadih Permana mengatakan, dalam dua tahun terakhir produksi beras serta jagung berhasil tumbuh masing-masing lima persen dan 18 persen.
Pertumbuhan produksi itu, menurut Pending, tentunya sangat didukung oleh industri pupuk yang berkembang baik. Sebab, sudah menjadi keniscayaan bahwa jika ingin akselerasi produksi pertanian. industri pupuk harus lebih baik. “Industri pupuk harus berkembang. Sudah keniscayaan jika mau akselerasi produksi pertanian harus ditopang industri pupuk yang bagus,” ujar Pending dalam keterangannya, pada Rabu (30/8/2017).
Lebih lanjut, Pending menjelaskan, pupuk adalah salah satu input produksi yang harus diperjuangkan untuk menjaga kedaulatan pangan nasional. Selain itu, ketersediaan benih unggul dan alat mesin pertanian menjadi faktor.
Peneliti Senior Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Achmad Suryana, mengungkapkan, saat ini penggunaan pupuk Urea, SP36, dan KCl sudah efisien di sebagian besar provinsi di Indonesia. “Di samping itu sudah kurang responsif terhadap kenaikan harganya. Artinya harga tidak lagi menjadi penentu utama bagi petani dalam membeli dan menggunakan pupuk,” ujar Suryana.
Dia mengatakan, ketersediaan dan penggunaan pupuk secara berimbang dengan ‘6 Tepat’ oleh petani telah berhasil mendorong rekor produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara itu, Kepala Balai Penelitian Tanah Kementan, Husnain, mengatakan, pemupukan berimbang dapat menyumbang lebih dari 20 persen kepada peningkatan produksi. Data ini didukung oleh berbagai penelitian terdahulu. “Efektivitas penerapan pupuk berimbang dapat tercapai bila diperhatikan faktor-faktor penentu seperti status hara tanah dan teknik pemupukannya,” ujarnya.
Hal itu, dibenarkan Direktur Utama Pupuk Kujang Nugraha Budi Eka Irianto. “Ibaratnya, kami diminta untuk mendukung swasembada pangan atau kedaulatan pangan, tapi pupuknya enggak ada berati kami harus impor. Nah kalau kami impor itu apakah kita berdaulat,” tuturnya.
Untuk menghasilkan produksi pupuk yang berkualitas baik, demi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan, Nugraha mengatakan, pihaknya melakukan berbagai inovasi dan pengembangan perusahaan, melalui kegiatan studi dan penelitian, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga atau badan penelitian.
“Kajian yang kami lakukan, di antaranya revamping pabrik kujang 1A, yang telah berumur 30 tahun lebih dan memiliki konsumsi sebesar 34 MMBTU/ ton urea. Sasaran hasil kajian adalah memilih beberapa alternative upaya terhadap proses produksi Pabrik Kujang 1A,” tutur Nugraha yang akrab dipanggil Anto itu.
Selain kajian, lanjut Anto, Pupuk Kujang juga melakukan inovasi, dengan tujuan menghasilkan produk pertanian seperti pupuk organik dan benih tanaman pangan. Harapannya, inovasi akan menjadi keunggulan kompetitif sehingga dapat menyediakan produk dan jasa industri pertanian yang lebih menyeluruh. “Yang pasti kami banyak melakukan inovasi agar produk kami berkualitas, efisien dan terjangkau, sehingga kami pun turut berperan dalam program ketahanan dan kedaulatan pangan ini,” katanya.
Sementara itu Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Koeshartono, mengatakan, perseroan mendukung program ketahanan pangan melalui jaminan pasokan pupuk siap pakai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta menyalurkan pupuk hingga ke seluruh pelosok Tanah Air, dan untuk mengatasi melayani daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Saat ini, Pupuk Indonesia telah menambah gudang penyangga dan menyediakan sarana transportasi untuk kios remote serta menginventarisasi kebutuhan pupuk yang akan ditangani di wilayah terpencil.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
