Connect with us
Parlemen

Jangan Biarkan Petualang Politik Manfaatkan Instabilitas Polkam

Jangan Biarkan Petualang Politik Manfaatkan Instabilitas Polkam
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan semua elemen masyarakat bahwa instabilitas politik dan keamanan hanya akan merugikan semua pihak. Ruang publik yang gaduh dan keruh akan menguntungkan para petualang politik.

“Mendorong mahasiswa dan komunitas penggiat hukum untuk menolak jika kegiatan menyampaikan atau menyuarakan pendapat ditunggangi oleh para petualang politik yang membawa agenda politiknya sendiri,” jelas politisi yang akrab disapa Bamsoet ini dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Senin (30/9/2019).

Karena itu, Bamsoet mengimbau agar mahasiswa, akademisi, dan elemen masyarakat untuk menolak jika kegiatan menyampaikan atau menyuarakan pendapat ditunggangi oleh para petualang politik. Di saat keramaian menyampai pendapat juga rawan provokasi, oleh sebab itu harus tetap berhati-hati.

Ia berharap mahasiswa dan penggiat hukum untuk tetap fokus pada kegiatan menyuarakan aspirasi dalam menyoal Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Karena petualang politik punya agenda politiknya sendiri, menyelundupkan siasatnya di tengah-tengah suasana yang tidak kondusif.

Agenda Politik yang Berbeda

Bamsoet menegaskan, adalah hak setiap warga negara untuk bertanya atau mempersoalkan setiap RUU jika ada pasal-pasal dalam RUU bersangkutan dinilai tidak jelas. Juga menjadi hak setiap warga negara untuk mendesak atau menuntut pemerintah dan DPR membatalkan setiap RUU jika RUU bersangkutan dinilai tidak berkeadilan.

Karena itulah Bamsoet berpendapat tidak ada yang salah dengan gelombang protes atau unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota untuk mempersoalkan RUU KUHP dan RUU KPK. Memang, ada sejumlah ekses dari rangkaian unjuk rasa itu.

Namun, sejumlah ekses itu masih bisa ditoleransi, kecuali peristiwa meninggalnya dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara.  Ketua DPR menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya dua mahasiswa itu. Bamsoet mendesak Polri segera menuntaskan penyelidikan kasus ini.

Di tengah kegiatan mahasiswa melancarkan protes, ada kelompok yang juga turun ke jalan tetapi membawa agenda politik yang berbeda. Ada yang ingin menggagalkan pelantikan presiden atau menurunkan Presiden Joko Widodo. Kelompok ini cenderung menggerakan massa untuk menimbulkan instabilitas politik dan keamanan (Polkam).

Merongrong stabilitas Polkam, apalagi merusak ketertiban umum, tentu saja tidak dapat dibenarkan. Instabilitas Polkam selalu menjadi target para petualang politik karena berharap bisa mendapatkan keuntungan politis dari suasana gaduh dan keruh di ruang publik. Sebaliknya, instabilitas Polkam selalu menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. (eko/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sidang Tahunan MPR, Bamsoet: Laporan Kinerja Lembaga Negara Akan Disampaikan Secara Tertulis

Oleh

Fakta News
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan laporan kinerja lembaga negara akan dilakukan secara virtual usai acara Sidang Tahunan MPR. Laporan kinerja tersebut bukan laporan kepada MPR, melainkan laporan kepada rakyat dan MPR hanya memfasilitasi lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja melalui Sidang Tahunan MPR.

“Jadi bukan laporan kepada MPR. Tapi MPR menyiapkan sarana dan prasarana melalui sidang paripurna MPR. Lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya kepada rakyat,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (7/8/2020).

Pernyataan ini disampaikan Bamsoet dalam Media Expert Meeting dengan tema Sidang Tahunan MPR: Konvensi Ketatanegaraan dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara. Bamsoet juga menyebut semula dalam Sidang Tahunan MPR ini diharapkan ada nuansa baru yaitu pimpinan lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya.

“Kami sudah berkomunikasi dengan hampir seluruh pimpinan lembaga negara mulai dari pimpinan BPK, MK, MA, KY, DPD, dan seterusnya. Dan mereka menyambut baik,” lanjutnya.

Namun karena ada pandemi COVID-19, Bamsoet mengatakan inti laporan kinerja lembaga negara disampaikan oleh presiden sebagai kepala negara seperti Sidang Tahunan MPR sebelumnya dan kemungkinan besar laporan kinerja lembaga negara yang lengkap akan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan MPR.

Bamsoet meminta kepada Sekretariat Jenderal MPR untuk menyiapkan satu agenda, yaitu penyerahan laporan kinerja lembaga negara kepada pimpinan MPR. Laporan kinerja lembaga negara tersebut nanti akan dipublikasikan ke masyarakat.

“Kita gunakan teknologi yang sedang tren melalui YouTube, streaming, dengan format mobile. Kita datangi pimpinan lembaga negara untuk menyampaikan langsung laporan kinerjanya, lalu direkam. Kemudian disiarkan usai Sidang Tahunan MPR supaya rakyat bisa mendengar laporan kinerja lembaga negara,” paparnya.

Bamsoet juga berharap tahun depan ketika tidak ada lagi pandemi COVID-19, maka pihaknya akan melakukan Sidang Tahunan MPR sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR. Pimpinan lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerja dalam Sidang Tahunan MPR kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sidang Tahunan MPR sendiri akan diselenggarakan pada Jumat (14/). Sekretariat Negara sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan merancang pelaksanaan sidang. Sidang dimulai pagi hari dengan dipimpin oleh Ketua MPR dan dilanjutkan siang hari.

Agenda pada pagi hari, agenda Sidang Tahunan MPR adalah penyampaian kinerja lembaga negara dan Sidang bersama DPR-DPD dengan agenda pidato kenegaraan HUT Kemerdekaan Indonesia. Sidang pada siang hari adalah sidang paripurna DPR dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBN 2021.

“Penyelenggaraan sidang dilakukan dengan protokol COVID-19 secara ketat. Setiap fraksi hanya diwakili beberapa orang. Sidang Tahunan MPR diikuti secara fisik Presiden dan Wakil Presiden, dan ketua lembaga negara. Anggota lainnya mengikuti secara virtual, seperti zoom, YouTube, dan streaming,” sambungnya.

Dalam Sidang Tahunan MPR, format pimpinan di depan kemungkinan besar hanya untuk Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD. Pimpinan lainnya duduk di barisan depan dengan jarak tertentu sesuai protokol COVID-19.

“Sidang Tahunan MPR kali ini sangat sederhana sama seperti perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia di Istana yang hanya dihadiri oleh enam orang pimpinan lembaga negara saja,” pungkasnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Jatim Pecahkan Rekor

Oleh

Fakta News

Malang – Gerakan 26 juta masker Se-Jawa Timur tersebut diluncurkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Emil Dardak, Bupati Malang Sanusi, Walikota Malang Sutiaji, Walikota Batu Dewanti Rumpoko. Selain itu, acara Launching Gerakan 26 juta Masker dihadiri oleh seluruh bupati dan walikota lainnya Se-Jawa Timur melalui video coference.

Gerakan tersebut secara bergotong royong setiap Kabupaten Kota dan lintas elemen di Jawa Timur bagi tugas untuk menyediakan masker sebanyak-banyaknya agar bisa optimal dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan masker.

Mendagri sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota atas upaya agresif dalam melakukan pencegahan penularan covid-19 sehingga angka kesembuhan yang dicapai tertinggi di pulau Jawa. Hal tersebut dikatakan Mendagri pada Kegiatan Launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jumat (7/08/2020).

“Apresiasi saya sampaikan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kotanya yang sudah mulai agresif melakukan testing sehingga bisa memisahkan yang positif dan negatif. Kemudian juga treatment yang baik adanya rumah sakit, karantina, dan inovasi yang lain membuat angka kesembuhan tertinggi di Jawa, Ini juga cukup baik,” tuturnya.

Selain itu, Mendagri juga sangat berbahagia atas pembagian 26 juta masker kepada masyarakat Jawa Timur, tidak hanya memecahkan rekor pembagian masker yang pernah ada di daerah selama ini. Namun, terutama ialah dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar lagi dalam penggunaan masker sebagai alat perang melawan covid-19.

“Hari ini kita melihat angka 26 juta, ini rekor sudah pecah lagi ini. Saya berharap dengan acara ini nanti bisa membantu untuk menekan penurunan angka covid-19, saya tahu upaya yang dikerjakan oleh Ibu khofifah sangat luar biasa dengan jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota semua bekerja untuk menekan covid-19,” terangnya.

Kemudian, Ia juga mengajak solidaritas sektor swasta/pengusaha untuk merangkul masyarakat yang kurang mampu baik dari segi ekonomi maupun pemahaman terhadap pentingnya penggunaan masker melalui kontribusi mengumpulkan dan membagikan masker kepada masyarakat luas.

“Kita harapkan membaginya tidak hanya satu sektor, kegotongroyongan itulah yang kita harapkan. Kegotongroyongan pada saat mengumpulkan dan kegotongroyongan pada saat eksekusi membagikan dengan semua jalur yang ada baik struktur formal: Kecamatan, Kelurahan, Desa, RW, RT. Kemudian Satpol PP, TNI, Polisi tetapi jalur-jalur normal juga perlu kita gunakan sesuai dengan local wisdom yang ada disitu seperti yang ada di Bali, itu desa adat kuat. Ada juga Ibu-Ibu Bhayangkari, Ibu-Ibu dari Dharma Wanita, Dharma Pertiwi ya. Disini juga kuat sekali muslimat NU, Pesantren, kenapa tidak?,” kata Mendagri.

Ia juga kembali menekankan gerakan tersebut harus menjadi target kekuatan utama pusat dan daerah untuk bergerak membantu, dan meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota bekerja all out juga untuk bergerak dalam program kampanye bagi dan sosilisasikan memakai masker, cuci tangan, jara jarak dan hindari kerumunan yang merupakan bagian penting dari protokol kesehatan Covid-19.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Wakil Ketua Pelaksana, KSAD Andika Perkasa Dampingi Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Oleh

Fakta News
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Jakarta – Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir menggandeng KSAD Jenderal Andika Perkasa untuk posisi wakil ketua pelaksana. Erick berharap kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan meningkat.

“Satu kunci dalam memerangi pandemi adalah menjaga kepatuhan, ketaatan, dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga protokol itulah yang perlu kita tingkatkan, sehingga saya merasa perlu keterlibatan TNI Angkatan Darat,” ujar Erick dalam keterangan tertulis dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (7/8/2020).

Erick Thohir menambahkan sangat menghargai dan mendukung keinginan masyarakat kembali beraktivitas. Namun, dengan masih tingginya penyebaran virus Corona, intensitas sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan prinsip 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) selama pandemi harus terus ditingkatkan.

“Fokus kami di Komite sudah jelas, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Terkait upaya pemulihan kesehatan, kami harus benar-benar turun ke bawah dengan semangat memudahkan dan melayani masyarakat agar bersama dan bahu-membahu memerangi pandemi ini hingga tuntas,” kata Erick.

Pada kesempatan yang sama, Andika menyatakan kesiapan menjadi bagian dari Komite yang punya misi mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional secara tepat. Andika siap melibatkan komando TNI AD hingga tingkat terbawah.

“Kami siap memberikan dukungan dan bantuan atas misi bersama ini untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional. Kami akan melibatkan struktur komando hingga lapisan terbawah yang dekat dengan masyarakat agar disiplin dan taat protokol kesehatan,” ujar Andika.

 

(edn)

Baca Selengkapnya