Akhir Periode Kedewanan, Indra Iskandar: Seluruh Pejabat dan Pegawai Setjen DPR Harus Bekerja Lebih Baik
Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar meminta seluruh pejabat dan pegawai di lingkup Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk terus bekerja lebih baik lagi. Sebab, sebagai supporting system kedewanan, Setjen DPR diminta untuk benar-benar membantu menuntaskan agenda yang sudah dijalankan oleh seluruh anggota dewan. Terlebih, tahun 2023, adalah tahun terakhir periode jabatan Anggota DPR RI periode tahun 2019 – 2024.
“Kita harus terus-menerus memperbaiki sistem layanan kita ke dewan. Sehingga di penghujung masa bakti anggota dewan periode ini juga terlihat semain membaik, dengan hasil sebagaimana yang diharapkan masyarakat luas terhadap DPR RI,” ujar Indra kepada Parlementaria usai melantik pejabat Eselon II, III dan IV serta Pejabat Fungsional di lingkup Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).
Dalam kesempatan itum Indra juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga, ia menekankan, semua pekerjaan yang ada di Setjen DPR RI yang semula dilakukan secara manual, misalnya dengan tumpukan kertas, harus berganti dengan elektronik digital.
“SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Selain itu untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional,” tambahnya.
Terkait dengan pelantikan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan setjen DPR RI, Indra mengungkapkan bahwa mutasi atau rotasi di sebuah insitusi adalah hal yang wajar terjadi. Hal tersebut semata untuk menjalankan tugas-tugas dukungan terhadap dewan agar lebih baik lagi. Di sisi lain, Indra menjelaskan bahwa lelang jabatan untuk pejabat di Setjen DPR RI sendiri sudah berlangsung cukup panjang dengan mekanisme yang sangat selektif dan ketat.
“Bahkan untuk jabatan Kepala Biro Persidangan I sendiri, sejak ditinggalkan oleh Suprihartini yang telah dilantik menjadi Deputi Persidangan, (jabatan) itu kosong selama lebih dari enam bulan. Dalam proses seleksi tersebut terpilihlah Kepala Biro Persidangan I yang baru yakni Arini Wijayanti, dan Kepala Biro Persidangan II, Djustiawan Widjaya,” ujarnya.
Secara rinci, pejabat Eselon II lainnya yang dilantik kali ini adalah Achmad Sani Alhusain sebagai Kepala Pusat Analisis Keparlemenan, Aulia Sofyan sebagai Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Helmizar sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Lidya Suryani sebagai Kepala Pusat Perancangan Undang- Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM dan Endang Suryastuti sebagai Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. Sementara pejabat eselon III yang dilantik pada hari ini adalah Anita Handayaniputri sebagai Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI, Sarilan Putri Khairunnisa sebagai Kepala Bagian Administrasi Badan Keahlian, Ade Efendi sebagai Kepala Bagian Perpustakaan.
Juga terdapat, Fariza Emra dilantik sebagai Kepala Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi, Insan Abdirrohman sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa, Endang Dwi Astuti sebagai Kepala Bagian Sekretariatan Kerja Sama Bilateral, Budi Wuryanto sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Sosiokultural, Hernadi sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Sutrisno sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Kendaraan, Dwiyanti sebagai Kepala Bagian Sekretariatat Komisi VII dan Erdinal hendradjaja sebagai Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi. Serta beberapa pejabat eselon IV dan pejabat fungsional lainnya di Setjen DPR RI.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
