Jakarta Dikepung Banjir, Sejumlah Jalan Tak Bisa Dilintasi
Jakarta – Hujan deras pada dini hari mengakibatkan sejumlah lokasi di DKI Jakarta tergenang. Berdasarkan pantauan Traffic Management Control (TMC) Polda Metro Jaya, air menggenangi beberapa wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
“02.54 WIB banjir 40-50 sentimeter di Jalan Surabaya, Jalan Cilacap, dan Jalan Bandung, Jakarta Pusat. Bagi kendaraan sejenis sedan diimbau agar tidak melintas,” demikian informasi resmi dari akun Instagram @tmcpoldametro, Minggu, 23 Februari 2020.
Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat juga banjir setinggi 40-60 cm. Lalu, banjir setinggi 50-60 cm terpantau di Jalan Letjen Suprapto Jakarta Pusat yang mengarah ke Senen. Sementara ini, arus lalu lintas dialihkan.
Air juga menggenangi kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Ketinggian air diperkirakan mencapai 50 sentimeter.
Sementara itu, Underpass Tol Cawang sementara tidak bisa dilintasi semua jenis kendaraan bermotor. Pasalnya, lokasi itu tergenang air setinggi 30-60 cm.
Kondisi serupa terjadi di Jalan Kayu Putih Raya, Jakarta Timur. Semua kendaraan belum bisa melintas lantaran jalur tergenang air setinggi 60 cm. Di wilayah Jatinegara dan Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur, kondisi serupa juga terjadi.
“02.20 WIB banjir 20-30 sentimeter di dekat Halte TransJakarta Flyover Jatinegara, agar hati-hati bila sedang melintas,” demikian imbauan TMC Polda Metro Jaya.
Genangan air cukup tinggi juga berada di underpass Matraman, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Air menggenang setinggi 60-80 sentimeter (cm) berdasarkan pantauan hingga pukul 07.43 WIB.
“07:43 Banjir 60-80 cm di Underpass Matraman Jl. Matraman Raya Jakarta Timur, sementara tidak bisa dilintasi semua jenis kendaraaan bermotor,” kicau akun @TMCPoldaMetro.
Banjir setinggi 60 cm juga terpantau di Jalan Raya Cakung-Cilincing Barat. Tepatnya, di JGC Aeon Mall yang mengarah ke Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Lokasi itu sementara ini hanya bisa dilintasi kendaraan besar.
Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, juga tergenang banjir 50 cm. Titik banjir berada di turunan flyover pos empat Mall of Indonesia (MOI). Kendaraan sejenis sedan diimbau tidak melintas.
Pengendara yang hendak melintas di pintu keluar tol Cempaka Putih juga perlu berhati-hati. Sebab, lokasi yang berada di Jalan Ahmad Yani itu masih tergenang air setinggi 30 cm hingga pukul 07.28 WIB.
Sementara di Jakarta Selatan, air menggenangi kawasan Tebet Timur. Genangan dikabarkan telah memasuki rumah warga. Di Jakarta Utara, air setinggi 30-60 sentimeter menggenangi Perumahan Green Garden Rorotan.
Air setinggi 50 cm dilaporkan menggenangi kawasan Asrama Polisi Pondok Karya di Jalan Tendean Jakarta Selatan. Akibatnya, arus lalu lintas dialihkan sementara.
Jalan Kemang Utara 9 juga tergenang banjir setinggi 60-120 cm. Titik banjir berada di depan Pasar Jagal. Lokasi itu tak bisa dilintasi semua jenis kendaraan bermotor untuk sementara waktu.
Pada Sabtu, 22 Februari 2020, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprakirakan kondisi ini. Hujan dengan intensitas beragam akan mengguyur seluruh wilayah DKI Jakarta.
Munir
BERITA
Komisi III Terus Buka Kesempatan Masyarakat untuk Adukan Persoalan Hukum
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau terkait dengan penanganan permasalahan lelang yang melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas (TBS) dan juga menghadirkan para pihak-pihak yang terkait. Habib menyampaikan RDPU ini berupaya untuk mengurai permasalahan yang ada. Dia pun menyampaikan bahwa Komisi III terus membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengadukan persoalan hukum.
Habib menjelaskan kesempatan pengaduan masyarakat kepada Komisi III adalah amanat undang-undang. Oleh sebab itu Komisi III mengundang seluruh pihak yang terkait agar mendapatkan informasi yang jelas dan berimbang. Menurutnya rapat ini untuk menindaklanjuti pengaduan PT. TBS dengan mengundang Kapolda Riau beserta jajaranya dan juga pihak yang terkait, untuk mendengarkan dan mencari solusi yang terbaik, atas permasalahan yang ada.
“Komisi perlu mendengarkan informasi yang lebih lengkap supaya informasinya bisa memenuhi cover both side. Hampir setiap minggu kami meluangkan satu hari untuk Rapat Dengar Pendapat Umum dengan masyarakat. Setiap masyarakat mengadukan insyaallah kami luangkan waktu,” papar Habib di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Sebelumnya, PT TBS mengadu ke Komisi III DPR RI untuk mendapat perlindungan terkait sengketa aset dengan BRI. Aduan ini dilakukan lantaran PT TBS merasa mendapat intimidasi hukum dari pihak-pihak yang berpolemik dengan perusahaannya.
Sebelumnya pada 28 Desember 2023, BRI melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang melakukan pelelangan terhadap lahan milik PT TBS yang terdiri dari 14 bidang tanah yang diperuntukkan antara lain untuk perkebunan kelapa sawit seluas 17.612,5723 Ha terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. PT TBS telah menjalankan usahanya serta ikut membangun daerah setempat sejak 1986.
Lahan tersebut sebelumnya dijadikan jaminan untuk fasilitas kredit pada PT BRI Tbk. berupa fasilitas kredit ‘Perjanjian Pemberian Kredit Transaksional Khusus Kredit Modal Kerja (KMK), Forex Line dan Pengakuan Hutang, sejak 2018.
Karena terdampak Covid-19 pada 2022, PT TBS kemudian kesulitan melakukan pembayaran cicilan kepada BRI. Saat itu, untuk pembayaran fasilitas kredit yang diberikan BRI, PT TBS telah memohon agar dapat dilakukan restrukturisasi atas kewajiban pembayaran guna penyelesaian pembayaran kredit.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Jo. Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum.
Setelah mendengarkan keterangan para pihak terkait, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menjelaskan, bahwa kasus di atas dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama ada kasus wanprestasi, di mana itu masuk perdata. Kemudian kasus pidana ini masuk di bagian pencurian, yang sebelumnya telah diungkapkan oleh Dirkrimum Kapolda Riau.
Kemudian yang ketiga adalah kasus tata usaha negara, yaitu terhadap gugatan lembaga negaranya. Adapun kasus yang sedang berjalan saat ini yaitu adalah gugatan terhadap lembaga negara PTUN, perdatanya belum diajukan gugatan. “Makanya harus dibagi tiga kasusnya. Ini saja guidance-nya pimpinan supaya tidak lari kesana kemari,” ujar Adies.
BERITA
Perkuat Legislasi DPR, Sekjen DPR Lantik Dua Pejabat Fungsional
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 2 (dua) pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Ia menekankan momen ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan organisasi pemerintah yang ‘miskin struktur, namun kaya fungsi’.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat membacakan pidato untuk agenda pelantikan pejabat fungsional yang digelar secara hybrid di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Dirinya ingin pelantikan ini memberikan dampak positif terhadap visi dan misi Setjen DPR RI.
“Pengangkatan pejabat fungsional perlu dibina dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan sistem karier dan sistem prestasi kerja demi menciptakan organisasi pemerintah yang ‘miskin struktur, namun kaya fungsi’. Sehingga, memberikan dampak positif bagi organisasi ini sesuai dengan visi dan misinya,” tutur Indra.
Lebih lanjut, Indra menerangkan perubahan tatanan pemerintahan terkini menuntut organisasi pemerintah untuk bekerja fleksibel sekaligus cerdas. Maka dari itu, sebutnya, kehadiran pejabat fungsional diharapkan bisa menjaga keseimbangan dan kesinambungan instansi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Tidak hanya itu saja, dirinya menyatakan Setjen DPR RI juga sedang berusaha mengubah paradigma organisasi untuk menjadi organisasi tanpa batas (boundaryless organization). Harapannya, Setjen DPR RI menjadi organisasi pemerintahan yang terbuka dengan berbagai eksplorasi ide dan keputusan sehingga para pegawai dapat mengembangkan kompetensi secara optimal di manapun nantiya ditugaskan.
“Tak lelah kami ingatkan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah ketidakpastian dan perubahan cepat yang menuntut setiap aparatur untuk tidak berhenti berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi digital. Jangan bosan belajar dan terus mengembangkan potensi diri,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dua orang pejabat fungsional yang dilantik adalah Wahyu Dermawan menjadi Perisalah Legislatif Ahli Muda dan Rachmi Suprihartanti Septiningtyas menjadi Analis Legislatif Ahli Madya. Masing-masing dari jabatan tersebut mendukung pekerjaan DPR RI dalam upaya asistensi legislasi.
BERITA
Legislator Dorong Sekolah dan Universitas Dikelola oleh Satu Lembaga Saja
Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijaya mendorong pendidikan di universitas maupun sekolah dinaungi oleh satu kelembagaan. Baik itu yang dibawah Kementerian Agama (Kemenag) maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Menurutnya, saat dikeluarkan peraturan dari Kementerian Agama, pihak institut islam harus mengikuti regulasi yang telah ditentukan. Begitu juga dengan peraturan yang di keluarkan oleh Kemendikbudristek itu juga tidak boleh diabaikan, maka untuk itu sangat berbeda dengan sekolah ataupun universitas yang memakai dengan satu peraturan dibawah Kemendikbudristek.
“Idealnya pendidikan dikelola oleh satu Kementerian saja. Karena banyak pihak sekolah, universitas islam yang cukup kewalahan dalam berbagai aspek, karena aturan dua duanya itu harus diikuti,” pungkasnya kepada Parlementaria dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama di Gedung DPR, Senin (18/3/2024).
“Terdapat perbedaan data antara di Kementerian Agama dan Kemendikbudristek sehingga banyak yang datanya tidak singkron saat dimasukkan. Sehingga pihak institut islam harus bekerja dua kali,” sebut Politisi PDI Perjuangan ini. Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah dapat mengatur regulasi yang bisa dijalankan oleh sekolah pendidikan dibawah Kementerian Agama.