Anies Klaim “Kerja Senyap” Tangani Banjir, Gembong: Artinya Tidak Ada yang Dikerjakan!
Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku melakukan “kerja senyap” dalam mengatasi permasalahan banjir di ibu kota. Namun kata tersebut dikritisi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono sebagai tindakan tidak melakukan apa-apa.
Gembong juga mengatakan Anies belum melakukan upaya nyata dalam menangani banjir Jakarta yang menjadi problem utama ibu kota. Karenanya Gembong setuju dengan diksi “kerja senyap” yang dipilih Anies ketika mengklaim keberhasilan menangani banjir di Jakarta.
“Ya memang senyap, Pak Anies betul itu bahasanya senyap, karena memang tidak ada yang dikerjakan,” ujar Gembong dikutip dari Antara, Kamis (20/1/2022).
Gembong juga menyoroti program unggulan sumur resapan yang digagas Anies, ia menilai program tersebut gagal. Pasalnya dalam dua hari ini masih terdapat genangan banjir di sejumlah titik usai hujan mengguyur Jakarta.
“Faktanya ada 26.000 yang dibangun tahun 2021. Faktanya kan tidak menjawab persoalan banjir. Itu fakta, jadi bukan Gembong yang ngomong,” kata Gembong.
Menurut Gembong, tidak ada satu pun program penanganan banjir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta yang dikerjakan Anies. Malahan menurut dia, Anies berfokus pada penanganan lumpur yang jadi pekerjaan setiap tahun untuk menormalkan kapasitas air dan pembangunan sumur resapan yang akhirnya tidak efektif menyurutkan banjir Jakarta.
“Tidak mengerjakan apa-apa, tidak ada aksi apa-apa kecuali aksi yang bersifat rutin ya gerebek lumpur itu, dan sumur resapan yang tidak efektif. Jadi kalau Pak Anies mengatakan kerja senyap ya memang betul, saya mengatakan betul 100 persen,” ucap dia.
Gembong juga tak heran bila titik banjir hari Rabu ini terus bertambah di mana dari pukul 06.00 WIB hanya 31 titik banjir kemudian bertambah menjadi 102 RT pada pukul 15.00 WIB. Titik banjir yang terus meluas, kata Gembong, merupakan bukti Anies tidak mengerjakan apapun program prioritas dalam mengatasi banjir Jakarta.
“Karena selama lima tahun memang pengentasan persoalan banjir tidak dilakukan eksekusi sama sekali sebagaimana tertuang dalam RPJMD,” ucap Gembong.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa banjir yang melanda wilayah Jakarta cepat surut. Anies menyebutkan, banjir bisa cepat surut atas izin Allah SWT dan kerja sistematis dari jajaran Pemprov DKI.
“Jakarta dilanda hujan ekstrim tapi bisa ditangani cepat. Kenapa? Atas izin Allah, Kerja sistematis dan kerja cepat itu membuatkan hasil! Alhamdulillah, berkat kesiapan dan tanggapnya jajaran Pemprov DKI sebagian besar titik banjir kemarin sudah surut di hari yang sama,” kata Anies dalam akun resmi Instagram-nya, @aniesbaswedan, Rabu (19/1/2022).
Anies menuturkan, lebih dari 100 pompa bergerak dan 480 pompa stasioner digunakan untuk mengurangi genangan.
“Semua dikerahkan untuk memompa dari kawasan tergenang dan dialirkan ke saluran/kanal/sungai. Surut cepat karena semua sumber daya dikerahkan. Itulah kerja jajaran DKI: senyap dan tuntas!,” ucap Anies menambahkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
