Ini Capaian Subsektor Migas Tahun 2017
Jakarta – Sepanjang tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil mencatatkan capaian-capaian positif di subsektor minyak dan gas bumi (migas), baik di sektor hulu, hilir, hingga penerimaan negara.
Di sektor hulu, Pemerintah memperkenalkan skema Production Sharing Contract (PSC) gross split yang diminati oleh investor. Pada lelang blok migas tahun 2017 dengan skema gross split, dari 10 blok migas konvensional yang ditawarkan, lima di antaranya diminati investor. Hal tersebut jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan lelang blok migas tahun 2015 dan 2016 dengan skema cost recovery, yang tidak ada peminatnya.
Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang di antaranya mengatur tentang insentif perpajakan PSC Cost Recovery, yakni PP nomor 27 Tahun 2017, dan insentif perpajakan PSC Gross Split, yakni PP Nomor 53 Tahun 2017. Kedua PP tersebut mengatur bahwa kegiatan eksplorasi migas bebas perpajakan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan investasi pada kegiatan hulu migas.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Ego Syahrial mengatakan, capaian tersebut memberikan sinyal positif terhadap kegiatan Pemerintah, terutama kegiatan lelang Wilayah Kerja (WK) Migas eksplorasi dengan skema gross split.
“Ini memberi sinyal positif terkait kegiatan pemerintah terkait PP Nomor 53 Tahun 2017. Begitu pun juga dengan Peraturan Menteri (Permen) yang telah diterbitkan, hasilnya seperti itu. Jadi sinyalemen selama ini yang mengatakan bahwa sistem gross split hanya cocok untuk WK perpanjangan ternyata tidak juga, ini terbukti untuk WK baru atau WK eksplorasi, dari 7 yang ditawarkan, 5 WK diminati,” terang Ego pada Konferensi pers tentang capaian subsektor migas tahun 2017, di Jakarta, Selasa (9/1).
Dia menuturkan, pada akhir tahun 2017, Pemerintah memutuskan adanya pengalihan pengelolaan WK Mahakam ke PT Pertamina (Persero). Setelah lebih dari 50 tahun dikelola oleh Total E&P, per 1 Januari 2018, WK gas terbesar di Indonesia ini dikelola oleh Pertamina.
Dengan pengalihan ini, maka terjadi pula peningkatan peran nasional dan daerah dalam kepemilikan Blok Mahakam, dimana Pertamina dan daerah menguasai minimal 61% saham Blok Mahakam.
Untuk tahun 2018-2019, lanjut Ego, Pemerintah telah mematok target agar produksi dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dengan biaya operasi yang lebih efisien. Produksi rata-rata minyak dan gas bumi Blok Mahakam pada tahun 2017 adalah 52 ribu Barrel Oil per Day (BOPD) minyak dan kondensat, serta 1.351 Million standard cubic feet per day (MMSCFD) gas.
Blok Migas (Foto: Istimewa)
Dari proyek-proyek strategis migas, Pemerintah telah meresmikan fasilitas produksi gas Lapangan Jangkrik pada 31 Oktober 2017. Lapangan Jangkrik menambah produksi Migas sebesar 100.000 Barrel Oil Equivalent Per Day (BOEPD).
“Jangkrik ini salah satu milestonenya adalah produksinya lebih tinggi daripada apa yang direncanakan. Direncanakan sekitar 450 MMSCFD, saat ini sudah berproduksi hingga 650 MMSCFD, equivalen dengan 100.000 lebih BOPD (Barrel Oil Per Day),” ujar Ego.
Selain itu, Ego juga mengungkapkan, Pemerintah juga telah melakukan Groundbreaking Jambaran Tiung Biru (JTB) pada 25 September 2017 dan proyek diharapkan selesai pada 2021. Total investasi hulu JTB mencapai USD 1,5 miliar. JTB diproyeksikan memproduksi gas sebesar 217 MMSCFD, di mana 172 MMSCFD untuk dijual dan 45 MMSCFD untuk operasional.
“Ini menambah kapasitas pasokan gas kita dalam waktu dekat,” tutur Ego.
Untuk Blok Masela, Ego mengatakan, saat ini sedang dalam proses persiapan pre-FEED, yakni menganalisis opsi terbaik terkait jenis dan kapasitas produksi, biaya investasi, dan keekonomian, serta jadwal proyek.
Sementara untuk lifting migas, capaian di tahun 2017 sebesar 1.944.000 BOEPD atau 98,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar 1.965.000 BOEPD. Untuk tahun 2018 target lifting migas adalah sebesar 2.000.000 BOEPD, yang terdiri dari 800.000 BOPD untuk lifting minyak bumi dan 1.200.000 BOEPD untuk gas bumi.
Penerimaan Negara dari Subsektor Migas
Di tahun 2017, penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas) tercatat sangat baik, yakni menembus Rp138 triliun (unaudited) atau 117% dari target APBNP Tahun 2017 sebesar Rp118,4 triliun.
Adapun rincian dari jumlah tersebut adalah Rp82,5 triliun (60%) adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam, Rp6,05 triliun (4%) PNBP lainnya, dan Rp 49,4 triliun (36%) Pajak Penghasilan (PPh).
Menurut Ego, ini untuk yang pertama kalinya sejak tahun 2015 penerimaan negara di tahun 2017 lebih besar USD 1,8 miliar dibandingkan dengan cost recovery. Hal tersebut diraih setelah dilakukan peningkatan evaluasi program kerja dan anggaran, pengawasan, serta efisiensi di beberapa proyek migas.
“Penerimaan negara dari subsektor migas ini saat ini memperlihatkan bahwa bagian Pemerintah atau contractor share prosentasenya semakin lama posisinya semakin baik, yaitu 45%. Kalau kami bandingkan tahun 2016 maupun 2015 berkisar antara 39% hingga 40%, di tahun 2017 ini kami berhasil menembus angka 45%. Selebihnya merupakan bagian dari cost recovery maupun bagian dari kontraktor,” jelas Ego.
Mobil Tangki BBM Satu Harga (Foto: Dok.Pertamina)
Sektor Hilir
Lebih lanjut, Ego menjelaskan, di sektor Hilir, pada tahun 2017 Pemerintah melanjutkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2016. Hingga akhir 2017, sebanyak 57 titik BBM Satu Harga dari Pulau Sumatera hingga Papua telah diresmikan.
Dengan program ini, kata Ego, masyarakat yang sebelumnya harus membayar Rp 7.000 hingga Rp 100.000 untuk membeli satu liter Solar dan Bensin RON 88, kini dapat membeli dengan harga yang ditetapkan Pemerintah, yakni Rp 5.150 untuk Solar dan Rp 6.450 untuk Bensin RON 88. Hingga Tahun 2019, Program BBM Satu Harga memiliki target untuk membangun lembaga penyalur BBM di 150 lokasi oleh PT Pertamina (Persero) dan 7 lokasi oleh PT AKR Corporindo pada 148 Kabupaten.
“Menteri ESDM memberikan apresiasi kepada BPH Migas karena salah satu capaian yang paling terpenting di lingkungan Kementerian ESDM adalah tercapainya tepat waktu dan tepat dari sisi jumlah titik dalam merealisasikan BBM Satu Harga. Ditargetkan 54 titik, 50 titik Pertamina dan 4 titik oleh AKR, betul-betul terbangun dan diresmikan sisanya diresmikan oleh Bapak Presiden Desember lalu di Pontianak,” tutur Ego.
Sementara itu, sebanyak 17.081 unit Konverter Kit LPG untuk nelayan telah dibagikan di 28 Kabupaten/Kota. Capaian tersebut menambah jumlah konverter kit yang diberikan kepada nelayan sebanyak 5.473 unit di tahun 2016. Untuk tahun 2018, sebanyak 40.000 unit konverter kit akan dibagikan kepada nelayan di 44 Kabupaten/Kota.
“Dengan menggunakan konverter kit ini, nelayan akan dapat mengurangi biaya operasional sebesar Rp 30.000 hingga Rp 50.000 per hari, memberikan energi bersih dan aman, serta mengurangi konsumsi BBM,” paparnya.
Untuk program jaringan gas bumi (jargas) kota, pada tahun 2017 mendapat tambahan sebesar 63.551 Sambungan Rumah (SR), sehingga capaian di tahun 2017 mencapai 383.065 SR atau melebihi dari yang ditargetkan semula, yaitu sebanyak 376.914 SR. Untuk tahun 2018 ditargetkan pemasangan jargas ini mencapai 463.495 SR. Program jargas ini selain dibiayain APBN, Pemerintah juga mendorong agar Badan Usaha Niaga Umum Gas Bumi dapat turut serta mengembangkan jaringan gas kota.
Kapasitas kilang di tahun 2017 sama dengan dua tahun sebelumnya, yakni 1.169.000 barel per hari, target yang sama pun ditentukan untuk tahun 2018. Untuk 10 tahun ke depan, Pemerintah berencana untuk merevitalisasi kilang eksisting dan mengutamakan produk BBM untuk kebutuhan dalam negeri.
Adapun proyek-proyek kilang yang sedang berjalan antara lain: Grass Root Refinery Bontang (kapasitas 300 mbdc) dan Tuban (300 mbdc), serta Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan (360 mbdc), Cilacap (400 mbdc), Dumai (300 mbdc), dan Balongan (240 mbdc). RDMP Balikpapan saat ini telah mulai konstruksi.
“Alokasi gas domestik untuk tahun 2017 adalah sebesar 60,6% yang pemanfaatannya diutamakan untuk listrik dan industri. Tahun 2018, diproyeksikan sebesar 61%,” imbuh Ego.
Ego juga mengatakan, untuk pipa gas, hingga akhir 2017 telah dibangun sepanjang 10.671 kilometer (km) dan akan ditambah menjadi 11.226 km pada tahun 2018. Penambahan di tahun 2017 dilakukan sepanjang 484 km dari ruas Belawan-KIM-KEK, Ruas Payo Selincah, dan Ruas WJB Batam.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
