Connect with us

Ingatkan Saling Jaga, Erick Thohir Pastikan Pemerintah Proaktif Utamakan Kesehatan Masyarakat

Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir

Jakarta – Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, menanggapi kembali diterapkannya PSBB ketat di Jakarta. PSBB ketat mulai berlaku Senin 14 September 2020 selama 14 hari ke depan.

Erick Thohir memastikan pemerintah pusat akan proaktif selama penerapan PSBB ketat di Jakarta. Erick menegaskan, kesehatan masyarakat menjadi hal utama di tengah pandemi COVID-19.

“Karena kesehatan lebih utama, mari kita sama-sama saling menjaga sebab program sosial yang dijalankan Komite merupakan satu kesatuan dengan kesehatan. Kita tidak mungkin menerapkan kesehatan tapi rakyat tidak makan, sulit bekerja,” kata Erick dalam keterangannya Minggu (13/9).

“Oleh karena itu TNI, Polri, Satgas Penanganan COVID-19 akan aktif dalam penegakan disiplin dan operasi yustisi di area-area yang terduga menjadi klaster baru termasuk di wilayah perkantoran agar protokol kesehatan dijalankan lebih ketat,” tambah dia.

Erick yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu sudah paham soal aturan hanya 11 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB ketat. Ia juga mendukung kebijakan itu.

“Dalam kebijakan terbaru ditetapkan bahwa akan terdapat penyekatan terbatas terhadap semua kegiatan yang berlangsung di Jakarta. Kegiatan perkantoran yang meliputi 11 sektor, lalu kantor pemerintahan/ASN, dan perusahaan swasta diputuskan tetap berjalan dengan syarat dibatasi menjadi 25% dan akan berlangsung selama 2 Minggu,” ucap Erick.

Lebih lanjut, Erick mengatakan Presiden Jokowi juga sudah mengeluarkan instruksi presiden terkait penegakan disiplin agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Selain itu, ada juga operasi yustisi yang dilakukan oleh TNI-Polri agar masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan.

“Dukungan pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah sudah jelas, yakni totalitas dalam penegakan disiplin terkait Inpres Nomor: 6/2020. Operasi yustisi yang melibatkan TNI dan Polri untuk kampanye jaga jarak dan hindari kerumunan dalam rangka operasi yustisi penggunaan masker Pilkada 2020 yang aman, damai dan sehat,” jelas Erick.

“Pemerintah tetap semaksimal mungkin menjaga kesehatan dan Penegakan disiplin terus ditegakkan, keberadaan vaksin tetap diprioritaskan, dan kedepannya ekonomi akan bergerak kembali,” tutup dia.

Sementara itu terkait kebijakan baru PSBB di DKI Jakarta, pengamat kebijakan publik Lukman Hakim tidak melihat ada hal baru dibandingkan PSBB yang pertama. Lukman berharap perlu inovasi yang disesuaikan dengan lerkembangan pemahaman kita terhadap wabah ini. Disamping itu untuk memperkuat kebijakan tersebut perlu investigasi dan kajian yang serius mengenai pola penyebaran covid-19 di masing-masing daerah dan sektor apa saja yang jadi epicentrumnya.

“Kalau cluster terpaparnya di moda transportasi, tentu kebijakan pembatasan dan protokol berbeda dengan sektor lainnya seperti perkantoran, rumah makan, hotel, tempat wisata maupun tempat keramaian lainnya. Waspada, hati-hati wajib, tapi pengambil keputusan tidak boleh panik dan grusa-grusu dalam mengambil keputusan. Harus tenang dan penuh perhitungan karena ini menyangkut nasib bangsa,” tuturnya.

Lukman juga menilai agar usaha dalam mencari penangkal (vaksin) Covid-19 perlu lebih digiatkan lagi, sambil memperbaiki protokol kesehatan dan mengajak peran aktif masyarakat.

“Kekuatan masyarakat kita jangan dianggap enteng. Optimalkan kearifan lokal dan budaya gotong-royong. Bangsa ini sudah sering menghadapi bencana besar, dan sekarang pun kita sedang berhadap dengan bahaya yang tidak kelihatan tetapi terasa dampaknya. Mari bersatu bahu membahu, lupakan pertentangan politik, jangan pergunakan bencana ini sekedar untuk kepentingan politik sempit, atas nama apapun, apalagi sekedar untuk meningkatkan popularitas,” tegasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wapres Ma’ruf Amin Buka Konferensi Besar NU secara Virtual

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Gerakan ekonomi warga Nahdlatul Ulama (NU) penting untuk dibangun karena sektor ekonomi warga saat ini belum optimal dijalankan secara organisatoris.

“Selama ini yang dilakukan NU baru sebatas pertemuan-pertemuan (ijtima’at) dan keputusan-keputusan organisatoris (qaraaraat) tentang pengembangan ekonomi,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat membuka Konferensi Besar (Konbes) NU secara virtual, Rabu (23/09/2020).

Lebih lanjut, Wapres mengajak warga Nahdliyin untuk merealisasikan berbagai keputusan organisasi menjadi suatu program nyata, misalnya melalui pemberdayaan ekonomi umat.

“Namun keputusan-keputusan tersebut belum ditindaklanjuti secara program dan agenda yang lebih riil dalam bentuk gerakan ekonomi warga,” imbau Wapres.

Kalau tidak, kata Wapres, bisa dikatakan NU sampai saat ini kurang responsif terhadap perkembangan ekonomi yang menjadi ketertinggalan umat.

“Padahal potensi dan jaringan yang dimiliki NU dalam bidang ini sangatlah besar,” ucapnya.

NU Telah Tanamkan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebangsaan Dalam Dakwah dan Perjuangan

Sebagai forum terbesar kedua setelah muktamar, Konferensi Besar (Konbes), diharapkan menjadi forum untuk merumuskan kebijakan penting organisasi agar Nahdlatul Ulama (NU) sebagai jam’iyah mampu menjalankan tugas-tugas besar dalam bidang kebangsaan dan keumatan. Untuk itu, Konbes merupakan ajang yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya organisasi.

“Salah satu bentuk evaluasi itu adalah di satu sisi kita bangga bahwa NU telah menjadi organisasi pioner yang mampu meletakkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan menjadi satu tarikan nafas dalam dakwah dan perjuangan,” tegas Wapres.

Lebih lanjut Wapres menuturkan, bahwa pemahaman kebangsaan di tubuh NU secara hirarkis telah relatif matang mulai dari pengurus besar sampai ke tingkat pengurus ranting.

“Ini adalah intangible asset (asset non fisik) yang tak banyak dimiliki oleh organisasi-organisasi keagamaan yang lain,” tuturnya.

Tetapi di sisi lain, kata Wapres, dalam menghadapi tantangan ke depan, intangible asset yang sangat berharga itu menjadi kurang berarti mana kala kita tertinggal dalam banyak hal penting yang harus dikelola secara baik.

“Kita ingat kata mutiara yang terkenal dari Sayyidina Ali, Al haqqu bilaa nidzoomin yaghlibuhul baathilu bin nidhoom (kebenaran yang tak terorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi secara sistemik). Saya optimis bahwa NU mampu menjawab semua tantangan yang dihadapinya, sehingga kita dalam berorganisasi tidak menjadi bagian yang dikhawatirkan oleh kata mutiara yang diucapkan oleh Sayyidina Ali tersebut,” tegasnya.

Selanjutnya, Wapres pun memaparkan tantangan-tantangan yang dihadapi NU mulai dari penguasaan teknologi, ekonomi, hingga pendidikan.

“Salah satu tantangan ke depan yang mesti kita jawab dalam berorganisasi adalah penguasaan teknologi digital (dalam bentuk media sosial dan lain-lain) sebagai alat dakwah masa kini dan masa depan. Sistem dakwah melalui teknologi digital akan lebih efektif karena memungkinkan masyarakat untuk menyimak dakwah kapan saja (anytime), di mana saja (anywhere), dan waktunya pun lebih fleksibel, terutama untuk generasi milenial dan generasi Z,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Walkot Hendi Bagikan Rekening Tabungan ke 1.000 Siswa SMP Tak Mampu di Semarang

Oleh

Fakta News

Jakarta – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi membagikan rekening tabungan kepada 1.000 pelajar SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pembagian rekening tabungan tersebut dilakukan untuk membantu dan meminimalisi dampak pandemi COVID-19 di Ibu Kota Jawa Tengah.

Menggandeng Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jateng-DIY, masing-masing rekening yang dibagikan berisikan uang tabungan senilai Rp 200.000.

“Insya Allah nanti ditambahi lagi suatu saat, ini karena perjalanan ke depan menuntut ilmu masih panjang, masih harus melanjutkan ke jenjang SMA hingga Perguruan Tinggi,” ucap Hendi di Semarang, Selasa, (22/9).

“Ingat, hemat pangkal kaya, harus rajin menabung, semoga kelak semua menjadi orang yang sukses,” lanjutnya.

Menurutnya, selama pandemi COVID-19 banyak kendala yang dihadapi siswa selama mengikuti metode bejalar dari rumah.

Mulai dari kebosanan hingga problem kuota, yang membuat banyak siswa berkeinginan untuk dapat segera kembali bersekolah secara tatap muka.

“Tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah bisa melakukan pendidikan secara offline, syaratnya pertama orang tua murid harus setuju dulu, syarat lainnya sekolahnya ada di wilayah zona hijau atau zona kuning, bukan zona merah,” jelasnya.

Hendi berharap konsep belajar jarak jauh, atau belajar dari rumah juga dapat terus berkembang, sehingga dapat meminimalisir kendala – kendala yang hari ini dikeluhkan.

“Semuanya tidak ada yang mampu memprediksi bahwa akan ada yang namanya COVID-19, tapi tahun ini kehendak Gusti Allah ada pandemi COVID-19. Tetap semangat tetap harus berkreasi karena perjalanannya masih panjang,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Baca Selengkapnya

BERITA

Arteria Minta Hentikan Sebar Fitnah dan Hoax tentang PKI ke PDIP

Oleh

Fakta News
Kepentingan rakyat
Arteria Dahlan

Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan meminta fitnah tentang PKI terhadap PDI Perjuangan segera dihentikan. Arteria berharap semua pihak yang berusaha memfitnah atau menista dengan informasi tidak benar tersebut untuk meminta maaf.

Para pihak yang melontarkan ucapan tak benar tersebut diharapkan dapat mengklarifikasi bahwa perbuatan dan informasi yang mereka sebarkan tidak benar.

“Keluarga memang masih berat dan meminta untuk tetap dilakukan upaya hukum, tapi saya berpikir lain. Saya ingin mengimbau untuk kita semua untuk berhenti menyebarkan berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian terlebih dengan memainkan isu PKI, isu agama, maupun isu SARA,” katanya di Jakarta, Selasa (22/9).

Arteria mengatakan bagaimana jika fitnah ini terjadi kepada orang lain yang tidak memiliki fasilitas untuk memberikan klarifikasi dan hanya dihakimi secara sepihak. Dampaknya dapat membuat sosok yang bersangkutan `mati` secara politik.

“Tentunya sebagai anggota Badan Sosialisasi MPR RI, saya memiliki kewajiban moral sekaligus kewajiban politik untuk memastikan bahwa isu-isu terkait dengan politik identitas harus segera diantisipasi dan dicermati secara lebih mendalam, karena di samping mengusik rasa kerukunan di tengah kebhinekaan kita, juga berpotensi menyerang keutuhan eksistensi NKRI,” ujarnya.

Politikus asal Sumatera Barat itu mengaku bersyukur, diberikan kesempatan untuk mempelajari negara-negara yang pernah besar yang luluh lantah dan porak poranda akibat isu SARA dan politik identitas. Diharapkan hal itu tidak terjadi di Indonesia.

Semoga permasalahan-permasalahan terkait politik identitas termasuk juga pengulangan atas isu-isu rutin tahunan seperti PKI di bulan September yang selalu menyerempet PDI Perjuangan dapat segera dihentikan,” ujarnya.

Arteria juga mengungkapkan dirinya juga sempat mengalami hal yang serupa saat keluarganya dituding lekat dengan stigma PRRI.

Namun pascareformasi, Indonesia sudah memiliki TAP MPR Nomor 1 Tahun 1998, di mana semuanya sudah diatur secara tegas dan berkepastian hukum.

“Sudah saatnya, berpikir waras tunjukan soliditas semangat kesetiakawanan untuk melawan krisis global di tengah pandemi Covid-19, jangan kita terbelenggu dengan menghalalkan segala cara sekadar untuk mendapatkan kekuasaan sesaat,” ujarnya.

Baca Selengkapnya